[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Catatan Pilpres 2009: Antara Janji, Cela dan Kepastian July 9, 2009

Filed under: 1,Catatan — ahmadineia @ 9:36 am
Tags:

Pilpres 2009 telah berlalu, hasilnya, SBY-Boediono dinobatkan sebagai presiden versi quick count. “Kemenangan” ini seakan melengkapi kemenangan Partai Demokrat dalam Pileg 2009 lalu. Namun, sebagai sebuah proses yang menentukan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, menang atau kalah seharusnya tidak menjadi penting. Tidak saja karena menang atau kalah hanyalah suatu keniscayaan hidup yang paradoksal tapi juga karena kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pemilu telah menjadi salah satu elemen penting dalam menyelesaikan perbedaan secara damai dan beradab menuju cita-cita nasional yang lebih luas.

Walaupun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, baik dalam proses, prosedur, capaian, sikap dan prilaku para peserta pilpres 2009, dari hari kehari tidak diragukan, pemilu presiden langsung yang kedua ini telah semakin memperlihatkan hasil yang positif atas berlangsungnya pendidikan politik bagi rakyat. Di masa datang, tentunya semua kekurangan tersebut harus semakin menghilang.

Catatan ini tidak ditujukan untuk menganalisis secara mendalam apa yang terjadi dalam Pilpres 2009, coretan ini hanya bermaksud menegaskan betapa pentingnya membangun cita-cita dalam kerangka yang lebih elegan, hormat-menghormati dan sportif.

Mengapa yang demikian cukup penting, semua tidak lain karena semua orang siap untuk menang, bahagia dan dipuja tapi jelas perlu waktu untuk menerima kalah, menderita dan terhina. Oleh karena itu, akan semakin signifikan untuk memahami makna dibalik tujuan bangsa yang lebih besar sebagaimana semua capres/cawapres selalu menjualnya kepada publik pada setiap sesi kampanye.

Ketika hasil Pileg 2009 lalu mulai jelas kepermukaan, bisa jadi sedikit elit dan politisi yang menjadikannya sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi Demokrat dan SBY-nya. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa hanya ada dua partai yang mengalami kenaikan suara yaitu Partai Demokrat ddan PKS. Itu artinya terjadi penggembosan suara diseluruh partai lama, baik karena konflik internal maupun faktor lain.

Dengan berbagai faktor tersebut, suara partai Golkar di 2009 paling tidak bocor ke sejumlah kanal partai terutama ke partai Hanura dan Gerindra. Sedangkan PDIP, yang harus mewaspadai kejaran partai Golkar digembosi oleh PDP dan mungkin kehilangan suara dipartai lain. Dalam soal hilangnya suara, PKB dan PPP juga menjadi partai yang cukup menderita, konflik yang didera didua partai ini menyebabkan posisi perolehan suara mereka melorot ke papan tengah dan bawah, bahkan dua partai tersebut tidak lebih baik dari PAN yang karena banyaknya partai yang gembos jadi naik beberapa tingkat.

Terakhir adalah dua pendatang baru (tapi lama) politik Indonesia, yaitu Hanura dan Gerindra yang kedua-duanya digawangi oleh tokoh militer asal Golkar, Wiranto dan Prabowo.

Bagi Hanura posisi sembilan pada Pileg 2009 merupakan level yang pantas mengingat konsolidasi yang cukup lama namun tidak dibarengi oleh belanja iklan dan sosialisasi yang banyak. Berbeda dengan Hanura, Gerindra merupakan partai yang amat merugi terutama dikaitkan dengan belanja iklannya yang cukup fantastis, move-move dan konsolidasi isu yang ditata sedemikian rupa. Tidak hanya itu, pengemasan dan nilai atraktif yang termuat didalam berbagai iklannya, sempat membius berbagai kalangan sehingga tampaknya ‘cukup sukses’ untuk menyeruak dibenak banyak orang menjelang pemilu.

Tapi fakta yang terjadi ternyata berbeda dengan usaha Gerindra dan klan Djojohadikusumo. Iklan yang sempat memenuhi setiap layar kaca masyarakat tersebut hanya mampu mendahului Hanura di posisi delapan. Jelas ini merupakan sesuatu yang diluar perkiraan bukan hanya oleh pengurus partai ‘garuda’ tersebut tapi juga masyarakat lain. Inilah yang kurang lebih sama terjadi pada pilpres 2009, yang diproduk dengan gaya dan hasil yang hampir mirip.

Gerindra dan Prabowo sendiri menurut saya menjadi salah satu pelajaran penting dari sekian hikmah yang termuat dalam pemilu 2009 kita. Gerindra bukan saja menjadi partai yang berani mengirim nilai tawar tinggi kepada partai pemenang pemilu 1999, PDIP untuk memaksakan posisi presiden dalam pasangan koalisi, tapi juga amat dipengaruhi oleh karakter Prabowo yang banyak diceritakan orang sangat percaya diri termasuk dalam memukul lawan-lawan politiknya dalam berbagai kesempatan.

Dengan gayanya yang khas dan tampil menyerang tersebut, sedikit banyak telah menggugah rasa dan kesadaran masyarakat akan profil pemimpin yang selayaknya dimiliki bangsa ini. Lagi-lagi, saya menduga ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam Pilpres 2009. Dengan demikian, sisi baik dari sikap agresif cawapres ini adalah semakin terasahnya rasionalitas dan kehati-hatian masyarakat dalam pemimpin.

Jika Prabowo dan Megawati tetap tidak merubah gaya kampanyenya yang menyerang hingga beberapa kali iklannya ditolak stasiun TV, gelagat yang sama juga terjadi pada JK seiring dengan memanas dan retaknya koalisi SBY dan JK untuk bersanding kembali dalam Pilpres 2009.

Dikitari beberapa tokoh yang sempat memanas-manasi pencalonan JK sebagai presiden, lama kelamaan, gaya kampanye JK langsung menohon setiap kebijakan pemerintahan yang ia sendiri masih menjadi bagian didalamnya. Tidak hanya cukup dengan strike style yang antara lain tercermin pada semboyannya “Lebih Cepat Lebih Baik,” JK juga harus bersitegang dan perang saling klaim dengan SBY mengenai perannya dipemerintahan seperti yang terjadi pada kasus perdamaian Poso, Ambon dan Aceh.

Saking panasnya saling serang diantara keduanya, suatu kali, SBY pun mengeluh dengan menyebut bahwa dirinya sedang dikeroyok dari dua arah. Kejadian itu terus berlangsung dipanggung publik dan dicermati masyarakat babak demi babak tanpa terlewat.

Sementara hari H pencontrengan kian dekat, tak satupun tim sukses kedua calon mau sedikit menoleh kebelakang dan mencermati kurang berhasilnya Gerindra dan Prabowo.  Mereka bahkan berpikir bahwa dengan semakin menjatuhkan pemerintahan, mereka akan semakin banyak menuai simpati masyarakat.

Nyatanya, walaupun baru sebatas quick count, tindakan itu bukan hanya salah tapi juga blunder yang semakin menghilangkan simpati masyarakat. Faktor logistik memang penting, namun pilihan Indonesia hari ini ternyata semakin mengerucut pada personifikasi orang perorang. Tidak ada satu orangpun dapat mewakili pilihan baik materi, simbol-simbol maupun pengaruh-pengaruh lain. Bahkan, di Bantar gebang, tempat deklarasi Mega-Pro yang menurut salah satu stasiun TV, masyarakatnya konon dijanjikan sejumlah jaminan bantuan tetap tidak mampu mendongkrak popularitas Mega. Mega hanya menang di dua TPS di 11 TPS yang ada. JK pun begitu, walaupun konon ia didukung habaib Jakarta, Kiai Cirebon dan Jawa Timur, Peta Jawa ditunjukan membiru.

Menarik pelajaran dari ini semua, kembali teringat dengan budaya bangsa kita yang memang khas timur, yang ramah, sopan santun dan beradab. Di Indonesia, orang merasa wajib mendukung suatu pihak yang terus menerus dizalimi seperti juga pernah terjadi pada Mega ketika dia dizalimi Suharto dan Orde Baru.  Dengan demikian, SBY sesungguhnya telah menjadi pemenang persis ketika lawan-lawannya telah memulai lontaran perang hujat dan caci. Bahkan dalam beberapa hal ia mencoba mengolahnya menjadi sebuah counter strike mematikan.

Pemilu 2009 bisa disebut sebagai pertarungan antara janji dan kepastian, berbagai aspek domestik, regional dan internasional kemudian mulai menguji sebagian pemilih kita. Semua itu diperkaya oleh cita-cita perbaikan yang harus dilandaskan oleh -setidaknya- sebuah kepastian dan kemudahan adaptasi masyarakat terhadap pola lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlalu gambling, bagi rakyat untuk memulai dari nol dan perlunya mencari pemimpin yang tidak terlalu banyak berhutang pada rakyat juga menjadi ukuran penting pemilu kali ini.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, masih bisa dipahami bila hitung cepat berbagai lembaga survei menunjuk bahwa rakyat masih ingin memastikan suatu keadaan yang mampu dijadikan modal sebagai perubahan yang lebih baik ketimbang segala sesuatunya harus dimulai dari nol. Ini belum termasuk berbagai kalkulasi dan matematika politik yang juga menguntungkan Yudhoyono.

Dengan ‘kemenangannya’, banyak orang berharap, SBY benar-benar memanfaatkan amanah rakyat untuk semakin memperbaiki kinerjanya dengan mengurangi privatisasi aset negara, melepaskan jerat kapitalisme internasional sesegara mungkin, mendukung penuh program pro rakyat, menolak impunitas dan semakin mensejahterakan masyarakat dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik.

Selamat memiliki presiden baru, semoga bangsa ini terus bergerak kearah yang semakin baik.

Advertisements
 

Apa Neoliberalisme Itu? Definisi Singkat Bagi Aktivis June 15, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:54 am
Tags:
Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia

“Neo-liberalisme” adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

“Liberalisme” dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum “liberal” — artinya dalam hal politik — tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.

“Neo” berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut “liberal” dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha “bebas”, kompetisi “bebas” — yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.

Liberalisme ekonomi berlangsung di Amerika Serikat sepanjang 1800an dan awal 1900an. Kemudian Depresi Besar tahun 1930an membuat seorang pakar ekonomi bernama John Maynard Keynes merumuskan sebuah teori yang menyangkal liberalisme sebagai kebijakan terbaik bagi kaum kapitalis. Ia berkata, pada intinya, bahwa kesempatan kerja penuh (full employment) dibutuhkan agar kapitalisme tumbuh dan itu hanya dapat dicapai bila pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ide-ide ini banyak mempengaruhi program New Deal Presiden Roosevelt — yang sempat memperbaiki kehidupan banyak orang. Keyakinan bahwa pemerintah harus menomorsatukan kepentingan umum diterima secara meluas.

Tapi krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan penyusutan tingkat profitnya, menginspirasikan para elit korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme. Inilah yang menjadikannya “neo” atau baru. Kini, dengan globalisasi ekonomi kapitalis yang pesat, kita menyaksikan neo-liberalisme dalam skala global.

Definisi yang berkesan tentang proses ini datang dari Subcomandante Marcos di Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusiaan dan Melawan Neo-liberalisme) pada Agustus 1996 di Chiapas ketika ia mengatakan: “apa yang ditawarkan kaum Kanan adalah mengubah dunia menjadi sebuah mal besar di mana mereka dapat membeli kaum Indian di sini, perempuan di sana…” dan ia dapat juga menambahkan, anak-anak, imigran, pekerja atau bahkan seluruh negeri seperti Meksiko.”

Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung:

1. KEKUASAAN PASAR. Membebaskan usaha “bebas” atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa “pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang.” Itu seperti ekonomi “sisi persediaan” (supply-side)dan “tetesan ke bawah” (trickle-down) yang dijalankan Reagan — tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.

2. MEMANGKAS PEMBELANJAAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL seperti pendidikan dan layanan kesehatan. MENGURANGI JARINGAN-PENGAMANAN BAGI KAUM MISKIN, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air — lagi-lagi atas nama mengurangi peran pemerintah. Tentunya, mereka tidak menentang subsidi dan keuntungan pajak bagi bisnis besar.

3. DEREGULASI. Mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.

4. PRIVATISASI. Menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkereta-apian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.

5. MENGHAPUS KONSEP “BARANG PUBLIK” atau “KOMUNITAS” dan menggantikannya dengan “tanggung-jawab individu.” Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka — kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena “malas.”

Di penjuru dunia, neo-liberalisme didesakkan oleh institusi-institusi finansial besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Inter-Amerika. Ia merajalela di penjuru Amerika Latin. Contoh pertama pelaksanaan neoliberalisme secara terang-terangan terdapat di Chile (berkat pakar ekonomi Universitas Chicago, Milton Friedman), setelah kudeta dukungan-CIA terhadap rejim Allende yang dipilih rakyat pada 1973. Negeri-negeri lainnya menyusul, dengan sebagian dampak terburuknya di Meksiko, di mana upah menurun 40-50% dalam tahun pertama NAFTA sementara biaya hidup naik 80%. Lebih dari 20.000 bisnis kecil dan sedang menderita kebangkrutan dan lebih dari 1000 perusahaan milik negara diprivatisasi di Meksiko. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi “Neoliberalisme berarti neo-kolonisasi Amerika Latin.”

Di Amerika Serikat neo-liberalisme menghancurkan program-program kesejahteraan; menyerang hak-hak buruh (termasuk semua pekerja migran); dan memangkas program-program sosial. “Kontrak” Partai Republikan terhadap Amerika adalah murni neo-liberalisme. Para pendukungnya bekerja keras menolak perlindungan terhadap anak-anak, pemuda, perempuan, planet itu sendiri — dan mencoba menipu kita agar menerimanya dengan mengatakan bahwa ini akan “menyingkirkan beban pemerintah dari pundak saya.” Pihak yang diuntungkan oleh neo-liberalisme hanyalah minoritas rakyat dunia. Bagi mayoritas besarnya ia membawa lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya: menderita tanpa capaian kecil yang susah payah dimenangkan dalam 60 tahun terakhir, penderitaan tiada henti.

————-

Elizabeth Martinez telah lama dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan penulis beberapa buku termasuk “500 Years of Chicano History in Photographs.”

Arnoldo Garcia adalah anggota Comite Emiliano Zapata yang bermarkas di Oakland dan berafiliasi dengan Komisi Nasional untuk Demokrasi di Meksiko.

Kedua penulis adalah anggota Jaringan Nasional untuk Hak-hak Imigran dan Pengungsi; mereka juga menghadiri Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusian dan Melawan Neoliberalisme, yang digelar 27 Juli – 3 Agustus 1996 di La Realidad, Chiapas

———————————————————————————————————
Diambil dari CorpWatch
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

http://nefos.org/?q=node/68

 

3 Tahun Korban Lumpur Lapindo: Watak Neoliberalisme dan Politisasi Korban May 29, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 9:25 am
Tags: , ,
Oleh ahmadineia – 29 Mei 2009
Dimanapun didunia, tak seorangpun ingin menjadi korban. Apakah karena kelalaian, kealpaan, suratan nasib apalagi menjadi korban karena tindakan orang lain. Begitu rentan dan tidak mengenakannya berdiri diposisi korban, maka sebagai manusia, orang lain yang tidak menjadi korban diharapkan menunjukan rasa empati dan simpati guna membantu dan berbuat semampunya untuk meringankan penderitaan para korban. Sedangkan negara, jelas tidak hanya harus bertindak tuntas menyelesaikan keseluruhan persoalan yang menyangkut korban tapi juga mengambil tindakan yang patut dan legal terhadap penyebab peristiwa yang menimbulkan korban.

Dalam hubungannya dengan negara, para korban sangat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah agar dapat menangani persoalan dan nasib korban dengan cepat, tepat dan patut. Hak para korban otomatis menjadi kewajiban dan keharusan negara untuk menjalankannya. Wajar bila Komnas HAM dengan mudah mengatakan bahwa tindakan negara yang yang kurang serius dan peduli terhadap nasib korban jelas telah dianggap sebagai pelanggaran HAM baik langsung (commission) maupun pembiaran/pengabaian (ommission).

Dalam sejarah panjang penindasan di negeri ini, Orde Baru lagi-lagi menjadi rezim yang mengambil peran sentral dalam melahirkan korban-korban. Diawali oleh pembasmian kelompok kiri dan pengikut Soekarno, Orde Baru memainkan rangkaian kekerasan orkestratik yang menimbulkan jutaan korban. Para korban muncul silih berganti hanya karena berbeda, kritis, menolak tunduk dan dianggap tidak bekerjasama dengan pemerintahan Suharto. Peran negara Orde Baru begitu despotik, jargon stabilitas dan kewajiban warga untuk melayani dan mengabdikan sebesar-besarnya untuk negara menjadi kata kunci. Diluar itu, warga distigmatisasi sebagai kaum berbahaya, komunis, musuh negara, tidak nasionalis yang layak diperlakukan lebih rendah dari binatang sekalipun.

Ketika keniscayaan hadir dengan step side nya Suharto dari kekuasaan Mei 1998, negeri ini tetap berlangsung dengan tanpa korban. Para politisi dan tentara status quo yang tersinggung dan tidak terima dengan adanya limit kekuasaan, mengobarkan kerusuhan dan mendorong kekerasan masal yang memanggang nyawa ribuan warga. Kekerasan bahkan terus disebarkan di Aceh, Ambon, Papua, Poso, Banyuwangi hingga keseluruh penjuru pelosok negeri sebagai peringatan dan paksaan agar perubahan dianggap nista dan racun bagi kehidupan masyarakat. Catatan-catatan korban terus menggelembung sebagai angka yang tak bermakna.

Ditengah realitas tersebut yang terus diperburuk oleh munculnya berbagai penyakit warisan Orde Baru yang mengkronis di era sesudahnya seperti korupsi, kekerasan, pornografi dan semacamnya, negara tidak juga berprilaku benar untuk memperhatikan nasib korban. Tidak hanya gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kekerasan masa lalu dihadapan ibu-ibu renta dan keluarga korban yang tak kenal lelah menuntut, negara terus menerus dengan sengaja atau tidak memproduksi sebuah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai kelompok yang paling berpotensi sebagai korban dengan posisi yang selalu tidak menguntungkan. Kasus yang amat mirip dengan ini adalah Kasus Lumpur Lapindo yang tepat tiga tahun penderitaan para korbannya, belum juga tercapai titik tuntas yang signifikan.

Bukan hanya karena ketidakcakapan negara, kekurangseriusan birokrasi, banyaknya kepentingan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dari pusat hingga daerah tapi juga konfigurasi pemerintahan saat ini yang memberi peluang masuknya pebisnis dalam birokrasi membuat negara tersandera segelintir elit dan menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini. Padahal apapun bentuk dan komposisinya, negara sebagai organisasi wajib memenuhi hak warga sebagai anggotanya. Karena untuk apa berorganisasi bila jangankan mendapat keuntungan, jaminan hak sebagai anggotapun tidak dipenuhi. Dengan kausalitas tersebut, korban secara ekstrem berhak menyatakan pembangkangan terhadap negara karena nasibnya tidak diperhatikan.

Dalam kerangka yang lain, membiarkan nasib warga sebagai korban terkatung-katung lebih mendekati ciri dari pemerintah yang menganut neoliberalisme dimana semua urusan diserahkan pada pasar dan mengurangi peran negara sehingga memunculkan terbelengkalainya pemenuhan hak warga oleh negara. Melalui mekanisme pasar tersebut, negara tidak hanya menyediakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga yang secara pasar dapat dibeli namun negara juga memproduk kemiskinan, kebodohan dan penderitaan sebagai wujud dari kekalahan dan ketidakberdayaan daya beli warga dari ketatnya kompetisi pasar.

Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan yang terbaik bagi warga juga diperparah oleh prilaku elit politik yang bahkan mampu menari dalam rangkaian penderitaan orang lain. Pola dan kebiasaan elit politik untuk memanfaatkan rakyat dan mekanisme ritualitas demokrasi (baca pemilu) identik dengan tindakan tahunan elit terhadap para korban dan rakyat kebanyakan yang baru bisa diperhatikan bila dianggap dapat mendatangkan keuntungan bagi tujuan politik mereka. Walaupun demikian, hal ini ternyata juga tidak sepenuhnya terjadi pada kasus dan korban lumpur lapindo.

Saking terlalu besar bahayanya karena melibatkan elit politik dan bisnis di pemerintahan ditambah tidak dimilikinya kompensasi politik yang memadai bagi elit dan kelompok politik antara lain karena jumlah korban yang dianggap tidak signifikan bagi suara pemilu, kasus lumpur lapindo dan para korban tidak menjadi target kampanye partai-partai, capres dan cawapres untuk dicari solusinya.

Jeratan dari segala arah yang dialami korban dalam kasus ini, benar-benar membutuhkan pemecahan yang serius. Betapa tidak? hampir seluruh dimensi kehidupan kenegaraan telah diengineer sedemikian rupa hingga membekukan jalan keluar kasus ini. Pada jalan penyelesaian hukum, jegalan mulai terlihat pada ruang-ruang pengadilan. Konspirasi hukum yang memenangkan Lapindo dan menunda proses hukum pertanggungjawaban kasus ini menjelaskan fakta tersebut. Pada pembicaraan politik di level parlemen, titik penyelesaian juga tetap gelap dan tersabotase. Upaya sebagian kecil anggota parlemen yang mencoba membuka jalan penyelesaian tidak sebanding dengan kelompok politik yang tidak mengingkannya. Akibatnya, arah penyelesaian politik menemui jalan buntu.

Diluar berbagai peluang penyelesaian yang ada, konspirasi media dalam menggiring kasus dan nasib para korban terus berjalan beriringan. Setidaknya terdapat tiga istilah berbeda untuk meringkas komplikasi penderitaan dan kasus ini dengan istilah kasus lumpur lapindo, lumpur porong dan lumpur sidoarjo. Dengan istilah-istilah ini sesungguhnya terlihat tingkat independensi media dan relasi yang terkait antara jaringan bisnis serta pesan politik yang ingin dicapai.

Dengan serbuan dari berbagai arah tersebut, kasus lumpur lapindo membutuhkan banyak keajaiban untuk bisa diselesaikan bisa berupa pergantian personal, watak kepemimpinan, sistem kenegaraan, keberanian yang sangat terorganisir dalam melawan kejahatan yang mengakar atau berbagai insiden-insiden politik yang kini sedang merebak dan memanas menjelang pilpres 2009. Walaupun tidak banyak, namun pada sisi lain korban terkadang mendapat keuntungan dari pertikaian politik sempit para elit. Hal tersebut setidaknya terlihat dari penyebutan istilah media salah satu TV swasta yang dahulu selalu menyebut lumpur porong atau lumpur sidoarji kini mulai membahasakan lumpur lapindo untuk kasus yang merendam sebagian area Sidorajo tersebut.

Dalam pandangan saya, hal tersebut tidak terlepas dari panasnya kampanye pilpres 2009 yang membelah partai Golkar pada dua pasang capres-cawapres berbeda. Sengitnya persaingan ini yang terus bermuara pada saling serang ternyata juga disampaikan secara halus pada media yang mereka miliki. Fakta ini cukup sedikit ‘menguntungkan’ korban, tapi jelas belum membantu apa-apa bagi kelanjutan nasib para korban.

Pemerintah yang akan datang memang belum tentu lebih baik dari yang saat ini berlangsung. Namun sebagai bagian dari kesungguhan dan komitmen yang utuh dan serius, kasus lumpur lapindo selain kasus Munir dan berbagai kasus yang melibatkan para petinggi sipil dan militer merupakan ujian sesungguhnya dari capres-cawapres untuk bisa dituntaskan. Tanpa keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan ini, maka bisa dipastikan, bahwa sindrom negara gagal (state failure), tuduhan watak neoliberalisme, politisasi elit terhadap para korban tidak hanya tertuju pada salah satu pasang capres-cawapres saja, tapi juga dialamatkan bagi semua kontestan pilpres 2009.

 

Tingkah Parpol Menghadapi Pilpres: Dari Kawin-Cerai Hingga Sindrom Stochklom May 15, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 9:11 am
Demi ambisi dan kekuasaan, semua bisa terjadi. Hari-hari ini, kekuasaan bukan hanya menjadi tujuan utama para politisi dan elit. Kekuasaan bahkan telah memaksa ingatan dan kesadaran menjadi kedap dan tak berfungsi. Sesungguhnya, kekuasaan amat jauh dari nurani, itu karena kekuasaan memang menjadi tujuan politik yang hanya berlandaskan kepentingan. Dalam politik, hanya ada kepentingan abadi bukan persahabatan yang abadi. Persahabatan atau permusuhan bahkan bisa mendadak dijalin dan dilancarkan karena bertemunya titik singgung kepentingan. Dengan fenomena ini, keniscayaan politik benar-benar tidak mengharamkan munculnya persekutuan bentuk apapun hingga yang terlihat aneh seperti parpol non parpol, politisi ekonom, pengusaha dan satpam, kawan dan lawan bahkan pelaku dan korban persis stockhlom syndrome.

Bila dahulu, sang korban jatuh cinta kepada penculiknya menjadi hal yang aneh, kini menjelang pilpres 2009, prilaku stockhlom syndrome atau yang mirip-mirip dengannya jadi hal yang biasa. Fenomena politik sindrom stockhlom ini bisa jadi melengkapi tindakan politik para elit yang lain yang sudah lebih dahulu terjadi. Golkar dan JK pernah melakukan politik kawin-cerai dan lirak-lirik yang tak berlanjut dengan Demokrat. Lalu ada politik jilat ludah Hanura, Gerindra (dua partai pecahan Golkar) ke Golkar yang ditutup dengan koalisi Golkar JK dan Golkar-nya (baca:Hanura) Wiranto sebagai pasangan Capres Cawapres.

Lain halnya dengan inkonsistensi dua partai kuning, Demokrat dan SBY menerapkan politik PD (percaya diri) dalam menentukan cawapresnya. Saking PD-nya, Demokrat dianggap tidak etis dan terlalu sombong oleh tiga calon partai koalisinya. Politik gertak dari yang halus hingga zig zag menjadi langkah selanjutnya dari PKS dan partai koalisi pengusung SBY untuk menetralisir politik PD-nya Demokrat. Namun sejauh ini, PD-nya Demokrat tidak surut yang dibuktikan dengan persiapan deklarasi pasangannya, Budiono di kota kembang Bandung.

Selain itu ada politik GR (Gede Rasa) dan malu-malu dari Gerindra yang sampai saat ini tersiar kabar mulai lelah dan pasrah untuk mengakomodasi tawaran kursi wapres dari PDIP. Tidak hanya politik GR, PDIP yang serba salah dengan semua kondisi politik yang tidak menguntungkan, semakin terjepit oleh berbagai tuntutan dari soal moral, medan pertarungan hingga ambisi kekuasaan untuk mengalahkan sang incumbent.

Maju kena mundur kena yang dialami PDIP semakin komplit ketika pendatang baru Gerindra dengan kursi sekitar 4 persen lebih, Prabowo datang dengan harga mati kursi Capres sebagai syarat koalisi dengan PDIP yang notabene meraih 10 persen lebih banyak suaranya. Sementara, PDIP sudah semakin tipis momentumnya untuk menetapkan posisinya sebagai pasangan capres-cawapres yang akan maju karena antara lain disebabkan ditinggalkannya PDIP dalam ‘koalisi besar’ dan beratnya partai moncong putih ini menghadapi elektibilitas SBY dan Demokrat. Bayangan antara harga diri, fatsoen politik dan posisi jomblo kekuasaan menjadi kekhawatiran baru yang melengkapi simalakama PDIP. Dengan kondisi yang rumit tersebut, PDIP sejauh ini masih gagal memformulasi rumus andalannya untuk menetapkan pasangan capres-cawapres yang akan maju.

Persoalan diatas jelas bukan masalah kompleks yang tunggal. Rangkaian persoalan lain juga berkecamuk di tubuh partai pemenang pemilu 1999 ini untuk menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya, datang dari kalangan internal dan pengikut partai. Hal ini disebabkan karena, terdapat sayap konstituen dan fungsionaris PDIP dari kelompok aktivis dan korban yang menolak Megawati berpasangan dengan Prabowo yang dianggap belum mempertanggungjawabkan tindakannya disejumlah kasus pelanggaran HAM seperti kasus Penculikan. Belum lagi tuntutan para korban lain yang beberapa waktu lalu menyuarakan hal yang sama kepada PDIP untuk menolak Prabowo. Jelas masalah ini menjadi beban yang amat berat bagi PDIP sehingga wajar bila Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufik Kiemas harus drop dan dirawat intensif di rumah sakit.

Mengingat beban berat yang didera PDIP dan kondisi politik yang tidak begitu banyak pilihan lagi ditambah matematika politik yang kurang menguntungkan, suara korban dan masyarakat untuk mengingatkan problem moral dan hukum dalam duet Mega-Bowo, agaknya segera dikesampingkan. Udara politik yang kian tipis bagi PDIP sepertinya akan menjadikan kans Mega bersanding dengan Prabowo begitu besar. Bila ini terjadi maka lengkaplah sudah tingkah pola yang aneh dan menyimpang yang dipraktekan parpol, politisi dan elit dalam menghadapi Pilpres. Pasangan Mega-Bowo akan menjadi pasangan yang paling aneh dari pasangan aneh di Pilpres 2009 ini karena terdapatnya fenomena politik yang mirip stochklom syndrome. Walaupun Mega bukan merupakan korban Prabowo dalam kasus 27 Juli 1996 namun tidak bisa ditutupi bahwa Prabowo bukan hanya lahir dari kalangan tentara yang diidentikan dengan kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM namun juga menjadi tim inti Orde Baru dan pelaksana serta pelindung kebijakan represif Soeharto dalam sejumlah kasus. Dengan fenomena ini, maka akan tersanding sebuah pasangan capres-cawapres yang terdiri dari korban dan pelaku.

Persekutuan aneh dalam politik secara umum mungkin tidak menjadi persoalan. Namun sebagai bangsa yang menghendaki kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran yang mandiri dan bermartabat, masuknya elit dan politisi yang bermasalah dalam ruang-ruang publik dan negara merupakan kemunduran yang drastis, bahkan ini menjadi potensi lain dari keterpurukan kehidupan bernegara karena dibajaknya demokrasi, menguatnya impunitas, terkorupsinya kekuasaan, mandulnya penegakan hukum dan tindakan sejenis yang pernah dipraktekan oleh para elit lama di era pemerintahannya.

Sudah selayaknya, masyarakat mempersoalkan ini sebagai sesuatu yang amat serius. Bukan karena sekedar martabat dan tanggung jawab dimata bangsa lain, tapi demi segenap integritas tujuan kita sebagai bangsa yang merindukan kemajuan untuk seluruh rakyat.

Jakarta 15 Mei 2009

 

Political parties lack commitment to public services April 16, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:15 am
Tags: ,

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 03/27/2009 1:43 PM | National

Despite regional autonomy having been rolled out in Indonesia a decade ago, most political parties contesting the 2009 elections have remained almost silent about improving public services at local level during their campaign rallies.

Instead of explaining to their wealth-hungry constituents their strategies to alleviate poverty and improve the local economy, most parties have taken the opportunity to prematurely introduce their presidential candidates or lure support through musical performances.

Economic issues have been raised, including the late distribution of direct cash assistance (BLT) for millions of poor families, but most of them have been turned into mere rhetoric among rival major parties.

The parties, regardless of popularity and ideology, seem to be avoiding direct discourse about their long-term plans on improving the implementation of regional autonomy, critics say.

“The implementation of regional autonomy is key to the government’s efforts to provide people with better public services,” Cecep Effendi, a political analyst from the German government’s Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), said Tuesday.

“But this is ironic, because none of the parties has so far prioritized the issue of improving the implementation of regional autonomy in its campaign agenda.”

Since the Regional Autonomy Law took effect in 1999, Indonesia has seen the formation of 191 new legislative regions, including seven provinces, 163 regencies and 33 municipalities.

This boom, Cecep went on, had failed to effectively deliver public services, because the regional budget allocated for public spending was still far too low.

Spending on healthcare, for instance, accounts for between 3 and 5 percent of most regional budgets, while the budget allocation for education remains far below the constitutionally mandated 20 percent.

GTZ and several NGOs recently examined the official platforms of parties contesting the upcoming elections, to gauge their commitment to improving regional autonomy.

They found only 16 of the 38 parties had stated in their platforms the issues of regional autonomy improvement.

But the NGOs discovered only nine of the parties stated their agenda on regional autonomy more clearly than others, although most platforms were still “far from comprehensive”, according to Agung Pambudhi, executive director of the Monitoring Committee of Regional Autonomy Implementation (KPPOD).

The nine standout parties include the Prosperous Justice Party (PKS), the Crescent Star Party (PBB), the Labor Party and the Prosperous Peace Party (PDS).

The Golkar Party and President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party gave a one-paragraph mention of regional autonomy in their respective platforms, but did not touch on it again.

The examination also found the improvement of regional autonomy implementation was lacking from the platforms of several major parties, including the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), the United Development Party (PPP), the National Mandate Party (PAN) and the National Awakening Party (PKB).

Ahmad Hambali from the Regional Autonomy Centre (TRAC) attributed centralized leadership for the parties’ failure to put public services revamp on their agendas.

“Party policies and platforms tend to serve the political interests of top leaders,” he said. (hwa)
http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/27/political-parties-lack-commitment-public-services.html

 

Panik di Pemilu 2009 April 15, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:29 am
Tags: , ,
Jika berbagai masalah dalam pemilu 2009 ini semakin terlihat oleh publik, maka sudah bisa dipastikan bahwa secara administratif, pemilu kali ini merupakan pemilu yang paling tidak terkelola dengan baik. Walaupun pemilu hanya sekedar cacat adiministratif namun satu masalah ini saja sudah cukup mampu memicu berbagai kesalahan lain yang berujung pada gugatan dan delegitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu jangan sampai masalah ini kemudian memberi efek domino ketidakprofesionalan KPU yang gagap menyelenggarakan pemilu. Wajar saja, atas kenyataan ini, semua kalangan bereaksi melalui berbagai mekanisme yang bermacam-macam. Mulai dari kecewa, gusar hingga panik. (more…)
 

Catatan Kampanye Bidang HAM Pemilu Legislatif 2009 April 8, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 10:00 am

Hingar-bingar kampanye pemilu 2009 telah berakhir. Janji dan program telah berserak diseantero negeri guna meyakinkan para pemilih. Hampir semua partai dan caleg memainkan koor yang sama, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga penegakan hukum. Jelas sudah, hampir semua partai dan Caleg yang berlomba-lomba menjadi pemain dan perumus kebijakan mendatang tidak memiliki program yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan negara masa lalu. Kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi keseharian menjadi salah satu picu tenggelamnya persoalan ini. Isu-isu pragmatis dan kepentingan hidup harian lebih menjadi fokus masyarakat yang dimainkan sedemikian rupa oleh para politisi. padahal walaupun cukup sulit menempatkan isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam kampanye pemilu 2009, namun berbagai rentetan yang terkait dengan subtansi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan perbaikan nasib bangsa ini kedepan sebagaimana konon terdapat dalam tujuan pemilu.

Semua persoalan ini bisa ditelusuri antara lain dari beberapa hal seperti atap bocor penegakan hukum yang merapuh dan memicu tumbuhnya jamur impunitas diseluruh dinding nusantara. Dengan dua kerusakan akut ini, maka efek domino kerusakan lain seperti crime of silent yang menerpa para korban dan kampanye masif para pelaku kejahatan dipanggung-panggung menjelang pemilu yang mempersonifikasikan dirinya sebagai messias dan pahlawan semakin tidak bisa dideteksi secara baik oleh masyarakat. Akibatnya, negara bukan hanya semakin tidak memiliki jalan untuk merestorasi strukturnya tapi juga berpotensi terjerembab dalam lingkaran kultur impunitas yang semakin kuat.

Tidak dimilikinya pemahaman yang sama tentang perlunya menyelesaikan kekerasan negara masa lalu sebagai dasar pijakan yang benar dalam membangun masa depan juga menjadi problem tidak tampilnya program ini dalam kampanye. Para caleg bahkan mungkin Capres belum mampu menelusuri hubungan erat antara komitmen menuntaskan masa lalu secara patut, adil dan baik sebagai ukuran keberhasilan membangun masa depan. Masa lalu hanya dikaitkan dengan sejarah yang biarlah berlalu, belum menjadi hikmah dan pelajaran penting sebagai salah satu bekal hidup.

Hampir semua orang baik yang terlibat maupun tidak dengan masa lalu belum memiliki cara pandang yang holistik mengenai pentingnya menyelesaikan problem masa lalu sebagaimana berbagai tokoh pembaharu dan rekonsiliator dunia seperti Nelson Mandela melakukannya. Dalam perkataannya yang terkenal, Mandela memulai penuntasan masa lalu Afrika Selatan yang kini menjadi negara paling maju di Afrika dengan keyakinannya “to forget and forgive we should know what actually happend.”

Kemungkinan yang lain sehingga program penyelesaian kekerasan masa lalu tidak menjadi agenda kampanye pileg 2009 adalah adanya fakta masih dikuasainya panggung-panggung politik oleh elit tentara yang diduga keras belum bahkan menolak untuk bertanggung jawab atas tuduhan kekerasan masa lalu secara adil, baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nama-nama seperti Prabowo di Partai Gerindra, Wiranto di Partai Hanura, Sutiyoso di Partai Indonesia Sejahtera, Hartono di PKPB dan masih banyak lagi semakin mempersempit munculnya ruang kampanye penuntasan kasus kekerasan masa lalu dalam pesta demokrasi 2009.

Jelas tidaklah netral bila seseorang yang dekat atau menjadi kolega dan sekutu para pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM menampilkan konsep soal bagaimana memperlakukan masa lalu. Karena jawabannya tentu saja pasti hanya terfokus pada semata melupakan tanpa memperhatikan suara asli dari para korban. Namun, sayangnya, pihak yang netral sekalipun masih sering belum bisa mendudukan wacana ini dalam posisi yang memadai. Sehingga suara yang terdengar sering lebih dekat dengan upaya melupakan yang melanggengkan kejahatan kebisuan (crime of silent). Bagi jutaan korban kekerasan negara, penyelesaian masa lalu begitu penting untuk tidak saja menegaskan identitas mereka yang selama ini distigma buruk tapi juga berimplikasi pada gerak dan aktifitas kehidupan mereka yang sudah terlanjur didiskriminasi.

Bagi pemerintah, penyelesaian masa lalu yang tepat dan benar diyakini mampu memunculkan virus dan arah bangsa yang salah jalan untuk bisa diperbaiki. Reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam gelombang perubahan 1998 lalu, hanya akan menemui kegagalan seperti yang sekarang terjadi karena ketiadaan komitmen semua pihak dalam menyelesaikan problem kekerasan masa lalu. Yang lebih buruk lagi, ketakutan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini berujung pada menguatnya iklim kekebalan hukum (impunitas) bagi para pelaku dan elit lainnya. Ini tentu saja berbanding terbaik dengan visi penegakan hukum yang profesional. Budaya kebal hukum dan tebang pilih akan terus terjadi selama penyelesaian kekerasan masa lalu dipinggirkan.

Bagi sebuah bangsa, penyelesaian kekerasan masa lalu juga menjadi salah satu ujian penting keberanian dan keberhasilan dalam menghadapi persoalan bangsa yang lain. Pelaksanaan penanganan penyelesaian kasus masa lalu akan menjadi suatu kualifikasi tinggi tersendiri yang akan menjadi modal bagi penyelesaian masalah bangsa lainnya.

Bagi masyarakat, penyelesaian kekerasan masa lalu yang baik dan benar dipercaya tidak saja meluruskan dan memoderasi sejarah Indonesia yang penuh kekerasan, namun juga akan berdampak langsung pada pemberdayaan pemahaman masyarakat dalam menciptakan kultur pemerintahan yang bersih, kredibel dan berwibawa. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kekerasan masa lalu dalam konteks pemilu antara lain menyebabkan masyarakat tidak paham mana caleg atau capres yang tidak memiliki hutang masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya itu, ketidakmengertian masyarakat akan fakta dan karakter sesungguhnya caleg dan capres yang ada karena ditutupi iklan sepihak yang tentu saja manis, membius bahkan menipu menyebabkan bangsa ini dikuasai oleh para despotis yang membungkus dirinya sehingga tanpa cela.

Tanpa konsep yang jelas dalam menangani kekerasan masa lalu seperti yang tidak tampak dalam kampanye pileg, maka penyanderaan terhadap perubahan yang sesungguhnya akan terus berlanjut. Tidak hanya itu, fenomena tersebut juga akan berdampak pada melemahnya subtansi demokrasi karena hanya tampil sebagai mekanisme yang memungkinkan siapapun termasuk penjahat untuk duduk di kursi kekuasaan.

Jika anda ingin perubahan yang sesungguhnya, salah satunya bisa dilihat seberapa jauh orang atau kelompok memiliki dan melaksanakan konsepsi penyelesaian kekerasan masa lalu. Tanpa konsep ini, maka bisa dipastikan, kehadirannya tidak akan memberi arti yang banyak bagi perubahan Indonesia kearah yang lebih balik.

Selamat memilih.