[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Catatan Pilpres 2009: Antara Janji, Cela dan Kepastian July 9, 2009

Filed under: 1,Catatan — ahmadineia @ 9:36 am
Tags:

Pilpres 2009 telah berlalu, hasilnya, SBY-Boediono dinobatkan sebagai presiden versi quick count. “Kemenangan” ini seakan melengkapi kemenangan Partai Demokrat dalam Pileg 2009 lalu. Namun, sebagai sebuah proses yang menentukan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, menang atau kalah seharusnya tidak menjadi penting. Tidak saja karena menang atau kalah hanyalah suatu keniscayaan hidup yang paradoksal tapi juga karena kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pemilu telah menjadi salah satu elemen penting dalam menyelesaikan perbedaan secara damai dan beradab menuju cita-cita nasional yang lebih luas.

Walaupun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, baik dalam proses, prosedur, capaian, sikap dan prilaku para peserta pilpres 2009, dari hari kehari tidak diragukan, pemilu presiden langsung yang kedua ini telah semakin memperlihatkan hasil yang positif atas berlangsungnya pendidikan politik bagi rakyat. Di masa datang, tentunya semua kekurangan tersebut harus semakin menghilang.

Catatan ini tidak ditujukan untuk menganalisis secara mendalam apa yang terjadi dalam Pilpres 2009, coretan ini hanya bermaksud menegaskan betapa pentingnya membangun cita-cita dalam kerangka yang lebih elegan, hormat-menghormati dan sportif.

Mengapa yang demikian cukup penting, semua tidak lain karena semua orang siap untuk menang, bahagia dan dipuja tapi jelas perlu waktu untuk menerima kalah, menderita dan terhina. Oleh karena itu, akan semakin signifikan untuk memahami makna dibalik tujuan bangsa yang lebih besar sebagaimana semua capres/cawapres selalu menjualnya kepada publik pada setiap sesi kampanye.

Ketika hasil Pileg 2009 lalu mulai jelas kepermukaan, bisa jadi sedikit elit dan politisi yang menjadikannya sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi Demokrat dan SBY-nya. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa hanya ada dua partai yang mengalami kenaikan suara yaitu Partai Demokrat ddan PKS. Itu artinya terjadi penggembosan suara diseluruh partai lama, baik karena konflik internal maupun faktor lain.

Dengan berbagai faktor tersebut, suara partai Golkar di 2009 paling tidak bocor ke sejumlah kanal partai terutama ke partai Hanura dan Gerindra. Sedangkan PDIP, yang harus mewaspadai kejaran partai Golkar digembosi oleh PDP dan mungkin kehilangan suara dipartai lain. Dalam soal hilangnya suara, PKB dan PPP juga menjadi partai yang cukup menderita, konflik yang didera didua partai ini menyebabkan posisi perolehan suara mereka melorot ke papan tengah dan bawah, bahkan dua partai tersebut tidak lebih baik dari PAN yang karena banyaknya partai yang gembos jadi naik beberapa tingkat.

Terakhir adalah dua pendatang baru (tapi lama) politik Indonesia, yaitu Hanura dan Gerindra yang kedua-duanya digawangi oleh tokoh militer asal Golkar, Wiranto dan Prabowo.

Bagi Hanura posisi sembilan pada Pileg 2009 merupakan level yang pantas mengingat konsolidasi yang cukup lama namun tidak dibarengi oleh belanja iklan dan sosialisasi yang banyak. Berbeda dengan Hanura, Gerindra merupakan partai yang amat merugi terutama dikaitkan dengan belanja iklannya yang cukup fantastis, move-move dan konsolidasi isu yang ditata sedemikian rupa. Tidak hanya itu, pengemasan dan nilai atraktif yang termuat didalam berbagai iklannya, sempat membius berbagai kalangan sehingga tampaknya ‘cukup sukses’ untuk menyeruak dibenak banyak orang menjelang pemilu.

Tapi fakta yang terjadi ternyata berbeda dengan usaha Gerindra dan klan Djojohadikusumo. Iklan yang sempat memenuhi setiap layar kaca masyarakat tersebut hanya mampu mendahului Hanura di posisi delapan. Jelas ini merupakan sesuatu yang diluar perkiraan bukan hanya oleh pengurus partai ‘garuda’ tersebut tapi juga masyarakat lain. Inilah yang kurang lebih sama terjadi pada pilpres 2009, yang diproduk dengan gaya dan hasil yang hampir mirip.

Gerindra dan Prabowo sendiri menurut saya menjadi salah satu pelajaran penting dari sekian hikmah yang termuat dalam pemilu 2009 kita. Gerindra bukan saja menjadi partai yang berani mengirim nilai tawar tinggi kepada partai pemenang pemilu 1999, PDIP untuk memaksakan posisi presiden dalam pasangan koalisi, tapi juga amat dipengaruhi oleh karakter Prabowo yang banyak diceritakan orang sangat percaya diri termasuk dalam memukul lawan-lawan politiknya dalam berbagai kesempatan.

Dengan gayanya yang khas dan tampil menyerang tersebut, sedikit banyak telah menggugah rasa dan kesadaran masyarakat akan profil pemimpin yang selayaknya dimiliki bangsa ini. Lagi-lagi, saya menduga ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam Pilpres 2009. Dengan demikian, sisi baik dari sikap agresif cawapres ini adalah semakin terasahnya rasionalitas dan kehati-hatian masyarakat dalam pemimpin.

Jika Prabowo dan Megawati tetap tidak merubah gaya kampanyenya yang menyerang hingga beberapa kali iklannya ditolak stasiun TV, gelagat yang sama juga terjadi pada JK seiring dengan memanas dan retaknya koalisi SBY dan JK untuk bersanding kembali dalam Pilpres 2009.

Dikitari beberapa tokoh yang sempat memanas-manasi pencalonan JK sebagai presiden, lama kelamaan, gaya kampanye JK langsung menohon setiap kebijakan pemerintahan yang ia sendiri masih menjadi bagian didalamnya. Tidak hanya cukup dengan strike style yang antara lain tercermin pada semboyannya “Lebih Cepat Lebih Baik,” JK juga harus bersitegang dan perang saling klaim dengan SBY mengenai perannya dipemerintahan seperti yang terjadi pada kasus perdamaian Poso, Ambon dan Aceh.

Saking panasnya saling serang diantara keduanya, suatu kali, SBY pun mengeluh dengan menyebut bahwa dirinya sedang dikeroyok dari dua arah. Kejadian itu terus berlangsung dipanggung publik dan dicermati masyarakat babak demi babak tanpa terlewat.

Sementara hari H pencontrengan kian dekat, tak satupun tim sukses kedua calon mau sedikit menoleh kebelakang dan mencermati kurang berhasilnya Gerindra dan Prabowo.  Mereka bahkan berpikir bahwa dengan semakin menjatuhkan pemerintahan, mereka akan semakin banyak menuai simpati masyarakat.

Nyatanya, walaupun baru sebatas quick count, tindakan itu bukan hanya salah tapi juga blunder yang semakin menghilangkan simpati masyarakat. Faktor logistik memang penting, namun pilihan Indonesia hari ini ternyata semakin mengerucut pada personifikasi orang perorang. Tidak ada satu orangpun dapat mewakili pilihan baik materi, simbol-simbol maupun pengaruh-pengaruh lain. Bahkan, di Bantar gebang, tempat deklarasi Mega-Pro yang menurut salah satu stasiun TV, masyarakatnya konon dijanjikan sejumlah jaminan bantuan tetap tidak mampu mendongkrak popularitas Mega. Mega hanya menang di dua TPS di 11 TPS yang ada. JK pun begitu, walaupun konon ia didukung habaib Jakarta, Kiai Cirebon dan Jawa Timur, Peta Jawa ditunjukan membiru.

Menarik pelajaran dari ini semua, kembali teringat dengan budaya bangsa kita yang memang khas timur, yang ramah, sopan santun dan beradab. Di Indonesia, orang merasa wajib mendukung suatu pihak yang terus menerus dizalimi seperti juga pernah terjadi pada Mega ketika dia dizalimi Suharto dan Orde Baru.  Dengan demikian, SBY sesungguhnya telah menjadi pemenang persis ketika lawan-lawannya telah memulai lontaran perang hujat dan caci. Bahkan dalam beberapa hal ia mencoba mengolahnya menjadi sebuah counter strike mematikan.

Pemilu 2009 bisa disebut sebagai pertarungan antara janji dan kepastian, berbagai aspek domestik, regional dan internasional kemudian mulai menguji sebagian pemilih kita. Semua itu diperkaya oleh cita-cita perbaikan yang harus dilandaskan oleh -setidaknya- sebuah kepastian dan kemudahan adaptasi masyarakat terhadap pola lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlalu gambling, bagi rakyat untuk memulai dari nol dan perlunya mencari pemimpin yang tidak terlalu banyak berhutang pada rakyat juga menjadi ukuran penting pemilu kali ini.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, masih bisa dipahami bila hitung cepat berbagai lembaga survei menunjuk bahwa rakyat masih ingin memastikan suatu keadaan yang mampu dijadikan modal sebagai perubahan yang lebih baik ketimbang segala sesuatunya harus dimulai dari nol. Ini belum termasuk berbagai kalkulasi dan matematika politik yang juga menguntungkan Yudhoyono.

Dengan ‘kemenangannya’, banyak orang berharap, SBY benar-benar memanfaatkan amanah rakyat untuk semakin memperbaiki kinerjanya dengan mengurangi privatisasi aset negara, melepaskan jerat kapitalisme internasional sesegara mungkin, mendukung penuh program pro rakyat, menolak impunitas dan semakin mensejahterakan masyarakat dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik.

Selamat memiliki presiden baru, semoga bangsa ini terus bergerak kearah yang semakin baik.

Advertisements
 

Noam Chomsky dan Perjuangan Melawan Neoliberalisme June 15, 2009

Filed under: Artikel — ahmadineia @ 8:58 am
Tags: ,

Robert W McChesney

Neoliberalisme adalah paradigma ekonomi politik yang mendefinisikan jaman kita – ia mengacu pada berbagai kebijakan dan proses di mana segelintir kepentingan swasta diperbolehkan mengontrol sebesar mungkin kehidupan sosial agar dapat memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Awalnya diasosiasikan dengan Reagan dan Thatcher, selama dua dekade neoliberalisme telah menjadi tren ekonomi politik global yang dominan dan diadopsi oleh partai-partai politik di tengah dan banyak partai-partai kiri tradisional* maupun kanan. Partai-partai ini dan kebijakan yang mereka terapkan mewakili kepentingan mendesak para investor yang sangat kaya berupa perusahaan besar yang jumlahnya kurang dari seribu.

Di samping kalangan akademisi dan anggota komunitas bisnis, istilah neoliberalisme kebanyakan tidak diketahui maupun digunakan oleh khalayak luas, terutama di Amerika Serikat. Di sana justru kebalikannya, inisiatif neoliberal dikarakterkan sebagai kebijakan pasar bebas yang mendorong usaha swasta dan pilihan konsumen, menjunjung tanggung-jawab pribadi dan inisiatif bisnis, dan menghabisi tangan mati pemerintah yang tidak kompeten, birokratik dan parasitik, yang tak pernah dapat berbuat baik bahkan bila niatnya baik, dan itu pun jarang ada. Selama satu generasi, upaya-upaya hubungan masyarakat (public relations) telah memberikan istilah dan ide ini aura yang hampir sakral. Hasilnya, klaim-klaim yang mereka ajukan jarang butuh dibela, dan itu dilakukan untuk merasionalisasikan segalanya dari mengurangi pajak bagi kaum kaya dan mempreteli regulasi lingkungan hidup hingga melucuti pendidikan publik dan program-program kesejahteraan sosial. Memang, segala aktivitas yang dapat mengganggu dominasi korporasi terhadap masyarakat, otomatis dicurigai; karena itu akan mengganggu mekanisme pasar bebas, yang diajukan sebagai satu-satunya hal yang dapat mengalokasikan barang kebutuhan dan jasa secara rasional, adil, dan demokratik. Saat tampil paling lihai, para proponen neoliberalisme terdengar seakan-akan mereka melayani rakyat miskin, lingkungan hidup, dan semua orang ketika mereka menerapkan kebijakan atas nama segelintir kaum kaya.

Konsekuensi ekonomi dari kebijakan-kebijakan hampir di mana pun adalah sama, dan tepat seperti yang bisa kita duga: meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi secara massif, memperparah kesengsaraan negeri-negeri termiskin dan rakyat di dunia secara nyata, bencana bagi lingkungan hidup secara global, ekonomi global yang tak stabil dan bonanza yang tak ada duanya bagi kaum kaya. Dihadapkan pada fakta-fakta ini, para pembela tatanan neoliberal mengklaim bahwa hasil penjarahan terhadap kehidupan rakyat pasti akan menyebar ke massa luas penduduk – asalkan kebijakan neoliberal yang memperparah problem tidak diganggu.

Akhirnya, kaum neoliberal tidak mampu dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang sedang mereka buat. Sebaliknya, mereka menawarkan – bahkan menuntut – keyakinan relijius terhadap kebenaran mutlak pasar yang tak diregulasi, yang diambil dari teori-teori abad kesembilan-belas yang sangat sedikit relevansinya dalam dunia nyata. Kartu as terakhir para pembela neoliberalisme, walau demikian, adalah bahwa tidak ada alternatif lain. Masyarakat komunis, demokrasi sosial, dan bahkan negara kesejahteraan yang moderat seperti Amerika Serikat telah gagal, demikian klaim kaum neoliberal, dan para warganya telah menerima neoliberalisme sebagai jalan satu-satunya yang mungkin. Ia mungkin tak sempurna, tapi itulah satu-satunya sistem ekonomi yang mungkin.

Pada awal abad keduapuluh, beberapa kritikus menyebut fasisme sebagai “kapitalisme tanpa sarung tangannya”, artinya fasisme adalah kapitalisme murni tanpa hak-hak demokratik dan organisasi. Faktanya, kita mengetahui bahwa fasisme jauh lebih kompleks dari itu. Neoliberalisme, di sisi lain, memang “kapitalisme tanpa sarung tangan.” Ia mewakili suatu era di mana kekuatan bisnis lebih kuat dan lebih agresif, serta menghadapi oposisi yang lebih tak terorganisir dibandingkan sebelumnya. Dalam iklim politik ini mereka mencoba menyusun kekuatan politik mereka dalam semua lini yang dimungkinkan, dan sebagai hasilnya semakin sulit menentang bisnis – dan hampir tak mungkin – bagi kekuatan non-pasar, non-komersial, dan demokratik untuk dapat bertahan.

Justru pada penindasannya terhadap kekuatan-kekuatan non-pasar ini lah kita melihat bagaimana neoliberalisme beroperasi bukan saja sebagai sistem ekonomi, tapi juga sebagai sistem politik dan budaya. Di sini terdapat perbedaan mencolok dengan fasisme, yang berdasarkan rasisme dan nasionalisme membenci demokrasi formal dan gerakan sosial yang sangat termobilisasi. Neoliberalisme berjalan paling baik ketika terdapat demokrasi elektoral, tapi ketika penduduknya dijauhkan dari informasi, akses, dan forum-forum publik yang dibutuhkan bagi partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dituturkan oleh guru neoliberal Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom, karena penciptaan-profit adalah esensi demokrasi, pemerintah mana pun yang mengupayakan kebijakan anti-pasar adalah anti-demokratik, tak peduli sebesar apa pun dukungan rakyat terdidik terhadap mereka. Maka yang terbaik adalah membatasi kerja pemerintahan dalam melindungi kepemilikan swasta dan mempertahankan kontrak perjanjian yang ada, serta membatasi debat politik pada isu-isu yang tak penting. (Persoalan yang penting seperti produksi dan distribusi sumber daya serta organisasi sosial harus ditentukan oleh kekuatan pasar.)

Berbekal pemahaman demokrasi yang sesat ini, kaum neoliberal seperti Friedman tidak keberatan dengan aksi militer penggulingan pemerintahan Allende di Cili yang terpilih secara demokratik, karena Allende mengganggu kontrol bisnis dalam masyarakat Cili. Setelah lima belas tahun berada di bawah kediktatoran yang seringkali brutal dan liar – semuanya atas nama pasar bebas yang demokratik – demokrasi formal dihidupkan kembali pada 1989 dengan konstitusi yang sangat mempersulit, kalau tak bisa dibilang tak memungkinkan, bagi warga negara untuk menentang dominasi militer-bisnis dalam masyarakat Cili. Itulah demokrasi neoliberal secara ringkas: perdebatan remeh-temeh tentang isu-isu yang tak penting oleh partai-partai yang pada dasarnya mengupayakan kebijakan yang sama-sama pro-bisnis, terlepas dari perbedaan formal dan perdebatan kampanye. Demokrasi dibolehkan selama upaya mengontrol bisnis berada di luar pembahasan atau perubahan oleh rakyat, dengan kata lain, selama itu bukan demokrasi.

Sistem neoliberal dengan demikian memiki produk sampingan yang penting dan dibutuhkannya – warga negara yang terdepolitisasi, ditandai oleh apatisme dan kesinisan. Bila demokrasi elektoral hanya berdampak kecil dalam kehidupan sosial, tidaklah rasional memberikannya banyak perhatian; di Amerika Serikat, lahan berkembang-biaknya demokrasi neoliberal, jumlah pemilih dalam pemilihan kongres tahun 1998 mencatat rekor terendah, dengan hanya sepertiga warga dengan hak pilih hadir di tempat pemungutan suara. Walau terkadang ini menjadi kekuatiran partai-partai besar seperti Partai Demokrat AS yang cenderung mengincar suara dari mereka yang dimiskinkan, rendahnya jumlah pemilih cenderung diterima dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada sebagai sesuatu yang sangat baik; karena para non-pemilih, bukan kejutan lagi, secara menyolok berasal dari kelas miskin dan pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan minat pemilih dan tingkat partisipasi segera dikebiri sebelum sampai ke arena publik. Di Amerika Serikat, contohnya, dua partai besar yang didominasi kekuatan bisnis, dengan dukungan komunitas korporasi, telah menolak undang-undang reformasi – beberapa diantaranya mereka caci-maki – sehingga tidaklah mungkin membentuk partai politik baru (yang dapat menarik minat non-bisnis) dan membuatnya efektif. Walaupun sering terlihat adanya ketidakpuasan dengan Partai Republikan dan Partai Demokrat, politik elektoral adalah satu arena di mana konsep kompetisi dan pilihan bebas tidak banyak bermakna. Dalam beberapa aspek, kaliber debat dan pilihan dalam pemilihan umum neoliberal cenderung menyerupai negara komunis berpartai-tunggal daripada suatu demokrasi sejati.

Tapi ini belum mengindikasikan dampak berbahaya neoliberalisme dalam budaya politik yang berpusat pada warga. Di satu sisi, ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan neoliberal menghambat segala upaya untuk merealisasikan kesetaraan hukum yang dibutuhkan untuk membuat demokrasi kredibel. Korporasi besar memiliki sumber daya untuk mempengaruhi media dan menguasai proses politik, dan hal itu mereka lakukan. Dalam politik elektoral AS, sebagai satu contoh saja, seperempat dari satu persen warga terkaya di Amerika memberikan 80% dari keseluruhan kontribusi politik individual; sedangkan korporasi menghabiskan lebih banyak uang untuk itu dibandingkan buruh dengan perbandingan sepuluh banding satu. Dalam neoliberalisme ini semua masuk akal; pemilihan umum mencerminkan prinsip pasar, dengan besarnya kontribusi sebanding dengan investasi. Hasilnya, ia memperkuat anggapan bahwa politik elektoral tidak relevan bagi kebanyakan orang dan kekuasaan korporasi tetap terjaga tanpa digugat.

Di sisi lain, agar efektif, demokrasi mengharuskan orang merasakan koneksi dengan sesama warga negara, dan koneksi ini memanifestasikan dirinya melalui beragam organisasi dan institusi non-pasar. Budaya politik yang hidup membutuhkan kelompok-kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi warga, koperasi, tempat pertemuan umum, asosiasi sukarelawan, dan serikat buruh yang memberikan jalan bagi warga untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesamanya. Demokrasi neoliberal, dengan konsep pasar uber alles, membidik sektor ini. Bukannya warga negara, ia menghasilkan konsumen. Bukannya komunitas, ia memproduksi mal-mal belanja. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang teratomisasi, terdiri dari individu-individu yang terpisah-pisahkan, yang merasakan demoralisasi dan secara sosial tidak berdaya.

Ringkasnya, neoliberalisme adalah musuh utama dan terdepan bagi demokrasi partisipatoris sejati, bukan saja di Amerika Serikat tapi di seluruh penjuru planet, dan ini akan berlanjut di masa depan. Adalah tepat bahwa Noam Chomsky merupakan tokoh intelektual terdepan di dunia saat ini dalam pertempuran merebut demokrasi dan melawan neoliberalisme. Pada tahun 1960an Chomsky adalah kritikus perang Vietnam utama yang berasal dari AS dan, lebih luas lagi, mungkin merupakan seorang analis paling tajam mengenai kebijakan luar negeri AS yang menghancurkan demokrasi, menghanguskan HAM, dan mengedepankan kepentingan segelintir kaum kaya. Pada tahun 1970an, Chomsky (bersama mitra penulisnya Edward S. Herman) mulai melakukan riset tentang cara-cara media berita AS melayani kepentingan elit dan menghambat kapasitas warga negara dalam mengatur secara sungguh-sungguh kehidupan mereka secara demokratik. Buku mereka yang terbit tahun 1988, Manufacturing Consent masih menjadi titik tolak bagi penyelidikan yang serius mengenai kinerja media berita.

Selama tahun-tahun ini Chomsky, yang dapat dikarakterkan sebagai seorang anarkis atau mungkin lebih akuratnya, sosialis libertarian, ialah seseorang yang vokal, berprinsip, serta secara konsisten dan demokratik menentang dan mengritik negara dan partai politik Komunis dan Leninis. Ia mendidik tak terhitung banyaknya orang, termasuk saya sendiri, bahwa demokrasi adalah batu pijakan yang tak bisa dinegosiasikan dalam masyarakat paska-kapitalis apa pun yang patut diperjuangkan atau menjadi tempat kita menjalani hidup. Pada saat bersamaan, ia mendemonstrasikan absurdnya menyama-nyamakan kapitalisme dengan demokrasi, atau berpikir bahwa masyarakat kapitalis, bahkan dalam situasi terbaiknya, akan membuka akses informasi atau pengambilan keputusan yang melampaui kemungkinan yang paling sempit dan terkontrol. Saya ragu bahwa ada penulis lain, kecuali mungkin George Orwell, yang mendekati Chomsky dalam menghimpun secara sitematis kemunafikan kaum penguasa dan para pakar ideologi di masyarakat Komunis dan kapitalis dengan klaim mereka bahwa demokrasi mereka adalah bentuk paling sejati yang dimungkinkan bagi kemanusiaan.

Pada tahun 1990an, semua ragam tema karya politik Chomsky – dari anti-imperialisme dan analisis kritik media hingga tulisan-tulisan tentang demokrasi dan gerakan buruh – telah dikumpulkan, berkulminasi pada karya seperti Profit Over People, tentang demokrasi dan ancaman neoliberal. Chomsky telah banyak berjasa dalam menghidupkan pemahaman tentang persyaratan sosial bagi demokrasi, dengan menarik pelajaran dari Yunani kuno maupun pemikir-pemikir utama dalam revolusi demokratik dari abad ketujuhbelas dan delapanbelas. Sebagaimana dijelaskannya, tidaklah mungkin menjadi proponen demokrasi partisipatoris dan pada saat bersamaan menjadi kampiun kapitalisme atau masyarakat lainnya yang terbagi-bagi dalam kelas. Dalam melakukan penilaian terhadap perjuangan historis riil untuk demokrasi, Chomsky juga mengungkap bahwa neoliberalisme sama sekali bukan hal baru; ia hanyalah versi terkini dari peperangan yang dilakukan oleh segelintir kaum kaya untuk memangkas hak-hak politik dan kekuasaan warganegara dari kaum yang jumlahnya jauh lebih besar.

Chomsky bisa jadi juga seorang kritik terdepan terhadap mitologi pasar “bebas” alami, yakni hymne gembira yang didesakkan ke kepala kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efesien, dan adil. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, pasar hampir selalu tak pernah kompetitif. Sebagian besar ekonomi didominasi oleh korporasi yang massif dengan kontrol luar biasa terhadap pasar mereka dan oleh karenanya menghadapi sedikit kompetisi berharga seperti yang digambarkan dalam buku-buku pelajaran ekonomi dan pidato-pidato politikus. Lebih jauh lagi, berbagai korporasi pun adalah organisasi yang secara efektif totaliter, beroperasi menurut garis non-demokratik. Dengan ekonomi kita yang berpusat pada institusi seperti itu, sungguh terkompromikanlah kemampuan kita untuk memiliki masyarakat yang demokratik.

Mitologi pasar bebas juga meyakini bahwa pemerintah adalah institusi yang tak efesian dan harus dibatasi, agar tidak merugikan sihir laissez faire alami pasar. Faktanya, sebagaimana ditekankan oleh Chomsky, pemerintah menempati posisi sentral dalam sistem kapitalis modern. Mereka dengan murah hati menyubsidi korporasi dan bekerja untuk mendorong kepentingan korporasi dalam berbagai lini. Korporasi yang diuntungkan oleh ideologi neoliberal faktanya justru sering munafik: mereka menghendaki dan mengharapkan pemerintah untuk mengucurkan dolar pajak ke mereka, dan melindungi pasar mereka dari kompetisi, tapi mereka ingin diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan memajaki mereka atau memberi dukungan atas nama kepentingan non-bisnis, terutama kaum miskin dan kelas pekerja. Pemerintah justru lebih besar dari sebelumnya, tapi di bawah neoliberalisme mereka lebih tidak berpura-pura mengakomodasi kepentingan non-korporasi.

Peran sentral pemerintah dan pembuat kebijakan paling nyata terlihat dalam kemunculan ekonomi pasar global. Apa yang dipresentasikan oleh para ideolog pro-bisnis sebagai ekspansi alami pasar bebas melintasi perbatasan, pada faktanya adalah sebaliknya. Globalisasi adalah hasil dari pemerintah-pemerintah adidaya, terutama Amerika Serikat, yang mendorong kesepakatan-kesepakatan dagang dan perjanjian lainnya ke tenggorokan rakyat dunia untuk memudahkan korporasi dan kaum kaya mendominasi ekonomi-ekonomi bangsa di seluruh dunia tanpa bertanggung-jawab apa pun terhadap rakyat-rakyat bangsa tersebut. Proses ini tampak paling jelas dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada awal 1990an dan kini dalam perumusan rahasia atas nama Kesepakatan Investasi Multilateral (MAI).

Sesungguhnya, salah satu ciri paling menyolok dari sistem ini adalah kemampuannya mengebiri diskusi dan debat yang jujur dan terbuka tentang neoliberalisme di Amerika Serikat maupun tempat lainnya. Kritik Chomsky terhadap tatanan neoliberal secara efektif berada di luar jangkauan analisa mainstream meskipun tersedia landasan empiris yang kuat dan berkomitmen pada nilai-nilai demokratik. Di sini, analisa Chomsky tentang sistem doktrinal dalam demokrasi kapitalis menjadi berguna. Korporasi media berita, industri Humas, ideolog-ideolog akademisi, dan budaya intelektual menuliskan sandiwara besar untuk menyajikan “ilusi yang dibutuhkan” agar situasi yang tak dapat ditolerir ini tampil seolah-olah rasional, berlandaskan niat-baik, dan dibutuhkan (kadang perlu tampil diinginkan). Sebagaimana buru-buru ditunjukkan oleh Chomsky, ini bukan konspirasi formal oleh kepentingan besar, karena tak perlu seperti itu. Melalui beragam mekanisme institusional, dikirimkan sinyal-sinyal kepada para intelektual, komentator, dan wartawan, untuk mendorong agar status quo terlihat sebagai pilihan terbaik di antara yang mungkin. Diupayakan pula agar mereka yang diuntungkan oleh status quo dijauhkan dari tantangan. Karya Chomsky adalah seruan langsung bagi para aktivis demokratik untuk membangun kembali sistem media kita agar terbuka bagi perspektif dan penyelidikan anti-korporasi dan anti-neoliberal. Ini juga suatu tantangan bagi semua intelektual, atau setidaknya mereka yang menyatakan berkomitmen terhadap demokrasi, untuk berkaca langsung di hadapan cermin dan menanyakan diri mereka sendiri kepentingan siapa, dan untuk nilai-nilai apa, mereka melakukan pekerjaan mereka.

Deskripsi Chomsky tentang cengkraman neoliberal/korporasi dalam ekonomi, kebijakan, jurnalisme, dan budaya kita begitu kuat dan menimbulkan keprihatinan sehingga bagi beberapa pembaca itu dapat menciutkan nyali. Dalam masa politik yang mendemoralisir ini, beberapa pihak dapat mengambil langkah berikutnya dengan menyimpulkan bahwa kita terjebak dalam sistem yang regresif ini karena, sayangnya, umat manusia praktis tak mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi, egalitarian dan demokratik.

Faktanya, kontribusi terbesar Chomsky mungkin terletak pada penekanannya pada kecenderungan demokratik yang fundamental dalam rakyat di dunia, dan potensi revolusioner yang tersirat dalam denyut tersebut. Bukti terbaik tentang kemungkinan ini adalah begitu bersusah-payahnya korporasi mencegah berdirinya demokrasi politik yang sejati. Para penguasa dunia memahami secara implisit bahwa sistem mereka didirikan untuk memenuhi kebutuhan segelintir, bukan banyak orang, dan bahwa orang yang lebih banyak tersebut tidak dapat dibolehkan mempertanyakan atau mengubah kekuasaan korporasi. Bahkan dalam demokrasi tambalan yang memang ada, komunitas korporasi bekerja tanpa henti untuk mengawasi agar isu-isu penting seperti MAI tidak pernah diperdebatkan secara umum. Dan komunitas bisnis membelanjakan uang yang sangat banyak untuk menyewa aparat humas untuk meyakinkan rakyat Amerika bahwa yang ada adalah yang terbaik dari segala yang mungkin. Menurut logika ini, kemungkinan perubahan sosial yang lebih baik perlu ditakuti bila komunitas korporasi meninggalkan humasnya dan tak lagi menyogok pemilu, membolehkan media representatif, dan tak keberatan mendirikan demokrasi partisipatoris egalitarian sejati karena ia tak lagi takut pada kekuatan rakyat banyak.

Pesan-pesan neoliberalisme yang paling lantang adalah bahwa tidak ada lagi alternatif terhadap status-quo, dan bahwa umat manusia telah mencapai tingkat yang tertinggi. Chomsky menunjukkan bahwa terdapat beberapa periode lain sebelumnya yang dinyatakan sebagai “akhir sejarah”. Pada tahun 1920an dan 1950an, contohnya, kaum elit AS mengklaim bahwa sistem yang ada berjalan baik dan kejinakan massa mencerminkan kepuasan meluas terhadap status quo. Peristiwa yang terjadi tak lama setelah itu membuat terang benderang ketololan keyakinan tersebut. Dugaan saya adalah bila kekuatan demokratik mencatat sedikit saja kemenangan nyata, darah pun segera mengalir kembali dalam nadi mereka, dan pembicaraan tentang tidak adanya harapan untuk perubahan akan bernasib sama seperti fantasi-fantasi kaum elit sebelumnya tentang kejayaan kekuasaan mereka yang akan berlangsung selama seribu tahun.

Pandangan bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik terhadap status quo justru saat ini lebih parah dibandingkan sebelumnya, dalam era di mana terdapat teknologi-teknologi yang susah diterima akal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi manusia. Benar bahwa masih belum jelas bagaimana kita dapat mendirikan tatanan paska-kapitalis yang dimungkinkan, bebas, dan manusiawi; pandangan itu memiliki kesan utopia. Tapi tiap langkah maju sejarah, dari pengakhiran perbudakan dan pendirian demokrasi untuk mengakhiri kolonialisme formal, pada titik tertentu harus menaklukkan anggapan bahwa hal tersebut tak mungkin karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, aktivisme politik terorganisir berjasa atas tingkat demokrasi yang kita miliki saat ini, hak pilih universal bagi orang dewasa, hak-hak perempuan, serikat buruh, hak-hak sipil, kebebasan yang kita nikmati. Bahkan bila pandangan tentang masyarakat paska-kapitalis tampaknya tak tercapai, kita tahu bahwa aktivitas politik manusia dapat membuat dunia tempat kita tinggal menjadi sangat manusiawi. Ketika kita mencapai titik tersebut, mungkin kita akan dapat kembali memikirkan tentang pembangunan ekonomi politik yang berdasarkan pada prinsip kerjasama, persamaan, pemerintahan swadaya, dan kebebasan individu.

Hingga saat itu tiba, perjuangan untuk perubahan sosial bukanlah persoalan hipotetik. Tatangan neoliberal saat ini telah menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang massif dari Asia timur ke Eropa timur dan Amerika Latin. Kualitas kehidupan di negeri-negeri maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara sangat rapuh dan masyarakatnya berada dalam keresahan yang cukup berarti. Pergolakan besar menghantui tahun-tahun dan dekade ke depan. Terdapat keraguan yang cukup besar tentang kelanjutan dari pergolakan itu, dan sedikit saja alasan untuk memikirkan itu akan otomatis berujung pada resolusi yang demokratik dan manusiawi. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai rakyat, mengorganisir diri, merespon, dan beraksi. Seperti dikatakn Chomsky, bila kau beraksi layaknya tak ada perubahaan yang lebih baik, maka kau menjamin bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik. Pilihan ada pada kita, pilihan ada pada Anda.

————-

*Kiri tradisional yang dimaksud adalah partai-partai komunis peninggalan perang dingin.

Robert W McChesney ialah seorang profesor Komunikasi di University of Illinois, mantan editor Monthly Review, dan kini aktif dalam Institute of Public Accuracy

——————————————————————————————————— Diterbitkan di Monthly Review, 1 April 1999; diambil dari situs www.chomsky.info Diterjemahkan oleh NEFOS.org

http://nefos.org/?q=node/70

 

Apa Neoliberalisme Itu? Definisi Singkat Bagi Aktivis

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:54 am
Tags:
Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia

“Neo-liberalisme” adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

“Liberalisme” dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum “liberal” — artinya dalam hal politik — tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.

“Neo” berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut “liberal” dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha “bebas”, kompetisi “bebas” — yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.

Liberalisme ekonomi berlangsung di Amerika Serikat sepanjang 1800an dan awal 1900an. Kemudian Depresi Besar tahun 1930an membuat seorang pakar ekonomi bernama John Maynard Keynes merumuskan sebuah teori yang menyangkal liberalisme sebagai kebijakan terbaik bagi kaum kapitalis. Ia berkata, pada intinya, bahwa kesempatan kerja penuh (full employment) dibutuhkan agar kapitalisme tumbuh dan itu hanya dapat dicapai bila pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ide-ide ini banyak mempengaruhi program New Deal Presiden Roosevelt — yang sempat memperbaiki kehidupan banyak orang. Keyakinan bahwa pemerintah harus menomorsatukan kepentingan umum diterima secara meluas.

Tapi krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan penyusutan tingkat profitnya, menginspirasikan para elit korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme. Inilah yang menjadikannya “neo” atau baru. Kini, dengan globalisasi ekonomi kapitalis yang pesat, kita menyaksikan neo-liberalisme dalam skala global.

Definisi yang berkesan tentang proses ini datang dari Subcomandante Marcos di Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusiaan dan Melawan Neo-liberalisme) pada Agustus 1996 di Chiapas ketika ia mengatakan: “apa yang ditawarkan kaum Kanan adalah mengubah dunia menjadi sebuah mal besar di mana mereka dapat membeli kaum Indian di sini, perempuan di sana…” dan ia dapat juga menambahkan, anak-anak, imigran, pekerja atau bahkan seluruh negeri seperti Meksiko.”

Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung:

1. KEKUASAAN PASAR. Membebaskan usaha “bebas” atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa “pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang.” Itu seperti ekonomi “sisi persediaan” (supply-side)dan “tetesan ke bawah” (trickle-down) yang dijalankan Reagan — tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.

2. MEMANGKAS PEMBELANJAAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL seperti pendidikan dan layanan kesehatan. MENGURANGI JARINGAN-PENGAMANAN BAGI KAUM MISKIN, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air — lagi-lagi atas nama mengurangi peran pemerintah. Tentunya, mereka tidak menentang subsidi dan keuntungan pajak bagi bisnis besar.

3. DEREGULASI. Mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.

4. PRIVATISASI. Menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkereta-apian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.

5. MENGHAPUS KONSEP “BARANG PUBLIK” atau “KOMUNITAS” dan menggantikannya dengan “tanggung-jawab individu.” Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka — kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena “malas.”

Di penjuru dunia, neo-liberalisme didesakkan oleh institusi-institusi finansial besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Inter-Amerika. Ia merajalela di penjuru Amerika Latin. Contoh pertama pelaksanaan neoliberalisme secara terang-terangan terdapat di Chile (berkat pakar ekonomi Universitas Chicago, Milton Friedman), setelah kudeta dukungan-CIA terhadap rejim Allende yang dipilih rakyat pada 1973. Negeri-negeri lainnya menyusul, dengan sebagian dampak terburuknya di Meksiko, di mana upah menurun 40-50% dalam tahun pertama NAFTA sementara biaya hidup naik 80%. Lebih dari 20.000 bisnis kecil dan sedang menderita kebangkrutan dan lebih dari 1000 perusahaan milik negara diprivatisasi di Meksiko. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi “Neoliberalisme berarti neo-kolonisasi Amerika Latin.”

Di Amerika Serikat neo-liberalisme menghancurkan program-program kesejahteraan; menyerang hak-hak buruh (termasuk semua pekerja migran); dan memangkas program-program sosial. “Kontrak” Partai Republikan terhadap Amerika adalah murni neo-liberalisme. Para pendukungnya bekerja keras menolak perlindungan terhadap anak-anak, pemuda, perempuan, planet itu sendiri — dan mencoba menipu kita agar menerimanya dengan mengatakan bahwa ini akan “menyingkirkan beban pemerintah dari pundak saya.” Pihak yang diuntungkan oleh neo-liberalisme hanyalah minoritas rakyat dunia. Bagi mayoritas besarnya ia membawa lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya: menderita tanpa capaian kecil yang susah payah dimenangkan dalam 60 tahun terakhir, penderitaan tiada henti.

————-

Elizabeth Martinez telah lama dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan penulis beberapa buku termasuk “500 Years of Chicano History in Photographs.”

Arnoldo Garcia adalah anggota Comite Emiliano Zapata yang bermarkas di Oakland dan berafiliasi dengan Komisi Nasional untuk Demokrasi di Meksiko.

Kedua penulis adalah anggota Jaringan Nasional untuk Hak-hak Imigran dan Pengungsi; mereka juga menghadiri Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusian dan Melawan Neoliberalisme, yang digelar 27 Juli – 3 Agustus 1996 di La Realidad, Chiapas

———————————————————————————————————
Diambil dari CorpWatch
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

http://nefos.org/?q=node/68

 

3 Tahun Korban Lumpur Lapindo: Watak Neoliberalisme dan Politisasi Korban May 29, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 9:25 am
Tags: , ,
Oleh ahmadineia – 29 Mei 2009
Dimanapun didunia, tak seorangpun ingin menjadi korban. Apakah karena kelalaian, kealpaan, suratan nasib apalagi menjadi korban karena tindakan orang lain. Begitu rentan dan tidak mengenakannya berdiri diposisi korban, maka sebagai manusia, orang lain yang tidak menjadi korban diharapkan menunjukan rasa empati dan simpati guna membantu dan berbuat semampunya untuk meringankan penderitaan para korban. Sedangkan negara, jelas tidak hanya harus bertindak tuntas menyelesaikan keseluruhan persoalan yang menyangkut korban tapi juga mengambil tindakan yang patut dan legal terhadap penyebab peristiwa yang menimbulkan korban.

Dalam hubungannya dengan negara, para korban sangat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah agar dapat menangani persoalan dan nasib korban dengan cepat, tepat dan patut. Hak para korban otomatis menjadi kewajiban dan keharusan negara untuk menjalankannya. Wajar bila Komnas HAM dengan mudah mengatakan bahwa tindakan negara yang yang kurang serius dan peduli terhadap nasib korban jelas telah dianggap sebagai pelanggaran HAM baik langsung (commission) maupun pembiaran/pengabaian (ommission).

Dalam sejarah panjang penindasan di negeri ini, Orde Baru lagi-lagi menjadi rezim yang mengambil peran sentral dalam melahirkan korban-korban. Diawali oleh pembasmian kelompok kiri dan pengikut Soekarno, Orde Baru memainkan rangkaian kekerasan orkestratik yang menimbulkan jutaan korban. Para korban muncul silih berganti hanya karena berbeda, kritis, menolak tunduk dan dianggap tidak bekerjasama dengan pemerintahan Suharto. Peran negara Orde Baru begitu despotik, jargon stabilitas dan kewajiban warga untuk melayani dan mengabdikan sebesar-besarnya untuk negara menjadi kata kunci. Diluar itu, warga distigmatisasi sebagai kaum berbahaya, komunis, musuh negara, tidak nasionalis yang layak diperlakukan lebih rendah dari binatang sekalipun.

Ketika keniscayaan hadir dengan step side nya Suharto dari kekuasaan Mei 1998, negeri ini tetap berlangsung dengan tanpa korban. Para politisi dan tentara status quo yang tersinggung dan tidak terima dengan adanya limit kekuasaan, mengobarkan kerusuhan dan mendorong kekerasan masal yang memanggang nyawa ribuan warga. Kekerasan bahkan terus disebarkan di Aceh, Ambon, Papua, Poso, Banyuwangi hingga keseluruh penjuru pelosok negeri sebagai peringatan dan paksaan agar perubahan dianggap nista dan racun bagi kehidupan masyarakat. Catatan-catatan korban terus menggelembung sebagai angka yang tak bermakna.

Ditengah realitas tersebut yang terus diperburuk oleh munculnya berbagai penyakit warisan Orde Baru yang mengkronis di era sesudahnya seperti korupsi, kekerasan, pornografi dan semacamnya, negara tidak juga berprilaku benar untuk memperhatikan nasib korban. Tidak hanya gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kekerasan masa lalu dihadapan ibu-ibu renta dan keluarga korban yang tak kenal lelah menuntut, negara terus menerus dengan sengaja atau tidak memproduksi sebuah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai kelompok yang paling berpotensi sebagai korban dengan posisi yang selalu tidak menguntungkan. Kasus yang amat mirip dengan ini adalah Kasus Lumpur Lapindo yang tepat tiga tahun penderitaan para korbannya, belum juga tercapai titik tuntas yang signifikan.

Bukan hanya karena ketidakcakapan negara, kekurangseriusan birokrasi, banyaknya kepentingan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dari pusat hingga daerah tapi juga konfigurasi pemerintahan saat ini yang memberi peluang masuknya pebisnis dalam birokrasi membuat negara tersandera segelintir elit dan menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini. Padahal apapun bentuk dan komposisinya, negara sebagai organisasi wajib memenuhi hak warga sebagai anggotanya. Karena untuk apa berorganisasi bila jangankan mendapat keuntungan, jaminan hak sebagai anggotapun tidak dipenuhi. Dengan kausalitas tersebut, korban secara ekstrem berhak menyatakan pembangkangan terhadap negara karena nasibnya tidak diperhatikan.

Dalam kerangka yang lain, membiarkan nasib warga sebagai korban terkatung-katung lebih mendekati ciri dari pemerintah yang menganut neoliberalisme dimana semua urusan diserahkan pada pasar dan mengurangi peran negara sehingga memunculkan terbelengkalainya pemenuhan hak warga oleh negara. Melalui mekanisme pasar tersebut, negara tidak hanya menyediakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga yang secara pasar dapat dibeli namun negara juga memproduk kemiskinan, kebodohan dan penderitaan sebagai wujud dari kekalahan dan ketidakberdayaan daya beli warga dari ketatnya kompetisi pasar.

Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan yang terbaik bagi warga juga diperparah oleh prilaku elit politik yang bahkan mampu menari dalam rangkaian penderitaan orang lain. Pola dan kebiasaan elit politik untuk memanfaatkan rakyat dan mekanisme ritualitas demokrasi (baca pemilu) identik dengan tindakan tahunan elit terhadap para korban dan rakyat kebanyakan yang baru bisa diperhatikan bila dianggap dapat mendatangkan keuntungan bagi tujuan politik mereka. Walaupun demikian, hal ini ternyata juga tidak sepenuhnya terjadi pada kasus dan korban lumpur lapindo.

Saking terlalu besar bahayanya karena melibatkan elit politik dan bisnis di pemerintahan ditambah tidak dimilikinya kompensasi politik yang memadai bagi elit dan kelompok politik antara lain karena jumlah korban yang dianggap tidak signifikan bagi suara pemilu, kasus lumpur lapindo dan para korban tidak menjadi target kampanye partai-partai, capres dan cawapres untuk dicari solusinya.

Jeratan dari segala arah yang dialami korban dalam kasus ini, benar-benar membutuhkan pemecahan yang serius. Betapa tidak? hampir seluruh dimensi kehidupan kenegaraan telah diengineer sedemikian rupa hingga membekukan jalan keluar kasus ini. Pada jalan penyelesaian hukum, jegalan mulai terlihat pada ruang-ruang pengadilan. Konspirasi hukum yang memenangkan Lapindo dan menunda proses hukum pertanggungjawaban kasus ini menjelaskan fakta tersebut. Pada pembicaraan politik di level parlemen, titik penyelesaian juga tetap gelap dan tersabotase. Upaya sebagian kecil anggota parlemen yang mencoba membuka jalan penyelesaian tidak sebanding dengan kelompok politik yang tidak mengingkannya. Akibatnya, arah penyelesaian politik menemui jalan buntu.

Diluar berbagai peluang penyelesaian yang ada, konspirasi media dalam menggiring kasus dan nasib para korban terus berjalan beriringan. Setidaknya terdapat tiga istilah berbeda untuk meringkas komplikasi penderitaan dan kasus ini dengan istilah kasus lumpur lapindo, lumpur porong dan lumpur sidoarjo. Dengan istilah-istilah ini sesungguhnya terlihat tingkat independensi media dan relasi yang terkait antara jaringan bisnis serta pesan politik yang ingin dicapai.

Dengan serbuan dari berbagai arah tersebut, kasus lumpur lapindo membutuhkan banyak keajaiban untuk bisa diselesaikan bisa berupa pergantian personal, watak kepemimpinan, sistem kenegaraan, keberanian yang sangat terorganisir dalam melawan kejahatan yang mengakar atau berbagai insiden-insiden politik yang kini sedang merebak dan memanas menjelang pilpres 2009. Walaupun tidak banyak, namun pada sisi lain korban terkadang mendapat keuntungan dari pertikaian politik sempit para elit. Hal tersebut setidaknya terlihat dari penyebutan istilah media salah satu TV swasta yang dahulu selalu menyebut lumpur porong atau lumpur sidoarji kini mulai membahasakan lumpur lapindo untuk kasus yang merendam sebagian area Sidorajo tersebut.

Dalam pandangan saya, hal tersebut tidak terlepas dari panasnya kampanye pilpres 2009 yang membelah partai Golkar pada dua pasang capres-cawapres berbeda. Sengitnya persaingan ini yang terus bermuara pada saling serang ternyata juga disampaikan secara halus pada media yang mereka miliki. Fakta ini cukup sedikit ‘menguntungkan’ korban, tapi jelas belum membantu apa-apa bagi kelanjutan nasib para korban.

Pemerintah yang akan datang memang belum tentu lebih baik dari yang saat ini berlangsung. Namun sebagai bagian dari kesungguhan dan komitmen yang utuh dan serius, kasus lumpur lapindo selain kasus Munir dan berbagai kasus yang melibatkan para petinggi sipil dan militer merupakan ujian sesungguhnya dari capres-cawapres untuk bisa dituntaskan. Tanpa keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan ini, maka bisa dipastikan, bahwa sindrom negara gagal (state failure), tuduhan watak neoliberalisme, politisasi elit terhadap para korban tidak hanya tertuju pada salah satu pasang capres-cawapres saja, tapi juga dialamatkan bagi semua kontestan pilpres 2009.

 

KESEHATAN, DEMOKRASI & HAK-HAK EKOSOSBUD: BELAJAR DARI RINTISAN DOKTER ”CHE”

Filed under: 1 — ahmadineia @ 6:13 am
Tags: , , ,
Makalah untuk Kongres Nasional I Hukum Kesehatan di Jakarta, 27-29 Mei 2009:

Oleh George Junus Aditjondro

If we’re going to have a successful democratic society, we have to have a well educated and healthy citizenry.
Thomas Jefferson

A few months ago, here in Havana, it happened that a group of newly graduated doctors
did not want to go into the country’s rural areas and demanded remuneration before they would agree to go …

But what would have happened if instead of these boys, whose families generally were able to pay for their years of study, others of less fortunate means had just finished their schooling and were beginning the exercise of their profession? What would have occurred if two or three hundred campesinos had emerged, let us say by magic, from the university halls?

What would have happend, simply, is that the campesionos would have run, immediately and with unreserved enthusiasm, to help their brothers … What would have happend is what will happen in six of seven years, when the new students, childre of workers and campesinos, receive professional degrees of all kinds If we medical workers – and permit me to use once again a title which I had forgotten some time ago – are successful, if we use this new weapon of solidarity ….

Che Guevara, On Revolutionary Medicine,
Havana, 19 Agustus 1960 (dalam Brouwer 2009)

PENGANTAR:

Apa hubungan antara kesehatan dengan demokrasi dan penegakan hak-hak ekososbud (ekonomi, sosial, dan budaya)? Sedikitnya, ada empat prinsip yang dapat ditarik dari relasi di antara ketiga hal itu.

Pertama, menurut Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan AS, ”masyarakat yang demokratis memerlukan masyarakat yang sehat dan terdidik” (www.righttohealthcare.org/Democracy.htm, diakses 3 Mei 2009). Dengan demikian, urusan kesehatan bukan hanya urusan praktisi kesehatan (dokter, paramedis, laboran, apoteker), tapi urusan semua penentu alokasi anggaran maupun tunjangan kesehatan.

Kedua, makin tinggi perhatian Negara serta segenap penyedia lapangan kerja bagi kesehatan para warga, pegawai, serdadu, polisi, dan buruh, hak-hak ekososbud para insan itu, khususnya Pasal 11, akan makin terpenuhi.

Ketiga, sejak diratifikasi melalui UU No. 11/2005, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib mengusahakan segala cara agar hak-hak ekososbud yang digariskan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekososbud 1966 dapat diwujudkan.

Keempat, makin demokratis sebuah Negara, makin besar kemungkinan Negara itu memperhatikan kesehatan warganya, sebagai perwujudan dari hak-hak ekososbud warganya.

DEMOKRASI a la AS, ATAU DEMOKRASI a la KUBA?

Pertanyaannya sekarang: demokrasi macam mana yang paling menjamin tingginya peningkatan kesehatan masyarakat sebuah negara? Demokrasi liberal a la AS, yang sering dijadikan model bagi Indonesia? Ataukah demokrasi sentralistis a la Kuba, negara miskin yang sudah 40 tahun dihantam embargo perdagangan AS, kemudian kehilangan bantuan Uni Soviet setelah negara itu bubar?

Berbagai indikator kesehatan di Kuba, sama atau lebih tinggi dari AS. Harapan hidup di Kuba rata-rata 77 tahun, hanya setahun lebih rendah dari harapan hidup orang AS. Tahun 2007, angka kematian bayi di Kuba 5,3 per seribu kelahiran, lebih rendah dari angka kematian bayi di AS yang 6,37 per seribu kelahiran. Ada 6,5 orang dokter per seribu orang penduduk di Kuba, dibandingkan dengan 2,4 orang dokter per seribu orang penduduk di AS. Digambarkan dengan cara lain, di Kuba tersedia seorang dokter bagi 155 orang penduduk, sedangkan di AS, tersedia seorang dokter bagi 417 orang penduduk (Hughes 2007; Brouwer 2009).

Hebatnya lagi, tingkat kesehatan masyarakat begitu tinggi di Kuba, dicapai dengan pelayanan kesehatan (health care) yang hanya 250 dollar AS per kapita, dibandingkan dengan 6000 dollar per kapita di AS, dan sekitar 3000 dollar per kapita di kebanyakan negara kaya (Hughes 2007).

Ironisnya, ketika topan Katrina memporakporandakan sejumlah negara bagian AS, dokter-dokter Kuba spontan datang membantu korban-korban topan itu. Walaupun rezim George Bush masih mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba, mereka diminta memperpanjang masa pengabdiannya di AS. Padahal, Kuba sendiri belum lama sebelumnya dihantam topan yang menghancurkan ½ juta rumah dan jaringan listrik, namun hanya tujuh orang dari 10 juta penduduk yang meninggal. Bukti kecanggihan Kuba dalam siaga bencana menghadapi topan di seputar Laut Karibia sudah juga dibuktikan brigade-brigade medis Kuba, waktu topan George dan Mitch menghantam Haiti, Honduras, dan Guatemala (Brouwer 2009; http://www.oxfamblogs.org/fp2/?p=102, diakses 3 Mei 2009).

Dari fakta-fakta di atas ternyata kita perlu sedikit hati-hati dengan label ”demokrasi”, apalagi kalau suatu rezim hanya disebut ”demokratis” apabila secara periodik menyelenggarakan pemilu multi-partai, seperti Indonesia pasca-Soeharto. Sebab ”pemerintahan oleh rakyat”, sebagaimana makna demokrasi menurut bahasa Yunani, yakni demos = rakyat, dan kratos = memerintah (Elliott 1969: 120), tidak otomatis berarti, seluruh rakyat ikut memerintah.

Demokrasi dengan sistem multi-partai yang bergantian memerintah, sering dikuasai partai-partai besar yang elitnya berasal dari lapisan atas, sehingga pemerintah pada hakekatnya hanya mewakili kepentingan kelas atas. Makanya demokrasi liberal sering juga disebut ”demokrasi borjuis”. Demokrasi ini, seperti kata Marx, ”berakhir di gerbang pabrik” (Giddens 1993: 499). Sebab buruh, sebagai warganegara, boleh memilih partai yang akan menguasai Negara, tapi begitu masuk kerja di pabrik, buruh harus tunduk kepada manajemen, yang mewakili kepentingan pemilik pabrik.

Sebagai anti-tesis dari demokrasi liberal atau demokrasi borjuis, kebanyakan rezim sosialis hanya mengizinkan kehadiran satu partai saja. Kebebasan berpendapat dan berserikat tetap boleh diwujudkan, tapi di bawah payung partai tunggal itu, di mana kepentingan berbagai segmen masyarakat – seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil – tetap terwakili. Begitu pula kelompok-kelompok minoritas etno- rasial. Makanya, demokrasi dengan sistem partai tunggal disebut ”demokrasi sosialis” atau ”sentralisme demokratis” (Wilczynski 1981: 139-40).

Di Kuba, misalnya, berbagai ormas seperti Central de Trabajadores de Cuba (CTC, konfederasi buruh Kuba), Federacion de Mujeres Cubanas (FMC, federasi perempuan Kuba), serta Associacion Nacional de Agricultores Pequenos (ANAP, himpunan nasional petani kecil), berjuang untuk menghapus diskriminasi terhadap penduduk keturunan Afrika (Serviat 1993: 89).

Penghapusan diskriminasi rasial disusul dengan penghapusan diskriminasi gender. Federasi Perempuan Kuba, misalnya, berhasil mendesak parlemen Kuba mengeluarkan UU Keluarga (Family Code) pada Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 1973, yang menghapus ”beban ganda” perempuan yang menikah atau hidup bersama seorang laki-laki. Kalau sebelumnya perempuan yang bekerja di pabrik atau kantor, sepulang ke rumah tetap harus bekerja melayani pasangannya, Family Code 1973 menentukan bahwa semua pekerjaan domestik harus dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan (Wald 1978: 29, 36, 254-7).

BERKAT KEPELOPORAN DOKTER ”Che”:

Kendati demikian, tingkat kesehatan Kuba tidak akan setinggi itu, seandainya seorang dokter tidak ikut memimpin Revolusi 1959, untuk mengubah Kuba dari negara kapitalis yang rasis, yang dibangun dari produsen tebu yang mengandalkan buruh keturunan budak dari Afrika, menjadi sebuah negara sosialis. Orang itu adalah Che Guevara.

Ernesto Guevara de la Serna, yang lebih populer dengan panggilan ”Che”, lebih dikenal sebagai gerilyawan yang gugur di tangan serdadu Bolivia atas perintah Presiden AS, Lyndon B. Johnson, 9 Oktober 1967 (Ruiz 2004: 182). Namun orang sering lupa bahwa ia seorang dokter. Lahir di Rosario, Argentina, 14 Juni 1928, dari ayah keturunan Irlandia dan ibu keturunan Spanyol, pada masa kanak-kanak, ia terserang asma bronkitis. Barangkali, pengalaman pribadi bergumul dengan asma sampai dewasa, mendorong ia masuk FK Universitas Buenos Aires, dengan spesialisasi penyakit kulit atau dermatologi (Guevara 2007: 109).

Sebelum lulus, ia mengajak kawannya, Alberto Granados, ahli farmasi dan bio-kimia, berboncengan motor keliling Argentina, Chile, Peru, Kolombia, dan Venezuela. Di masa itulah ia berkenalan dengan penduduk asli Peru keturunan bangsa Inca, dan marah melihat mereka diperlakukan dengan kejam oleh investor asing. Ia juga marah melihat perlakuan terhadap para penderita di koloni lepra San Pablo (Peru) di tepi Sungai Amazon, sebelum kembali ke Buenos Aires untuk menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1953 (Ruiz 2004: 177-8; Guevara 2005: 13; Guevara 2007: 109).

Segera setelah lulus, ia pindah ke Guatemala, mendukung perjuangan petani bangsa Maya merebut ribuan hektar tanah mereka yang dikuasai United Fruit Company (UFCo), yang berbasis di Boston, AS. Perjuangan reforma agraria yang didukung Presiden terpilih, Jacobo Arbenz Guzman, membangkitkan amarah John Foster Dulles, pemegang saham dan pengacara perkebunan pisang itu yang juga Menlu AS. Bersama saudara kandungnya, Allen Dulles, Kepala CIA dan Presiden UFCo waktu itu, John Foster Dulles menyiapkan dan membiayai pasukan bayaran yang menggulingkan Arbenz di bulan Juni 1954. Arbenz digantikan oleh junta militer yang diketuai Carlos Castillo Armas, yang dilantik sebagai ”presiden” Guatemala tanggal 8 Juli 1954. Junta militer pro-AS itu bertahan hingga tahun 1990an, dengan korban 200 ribuan jiwa (Gonzalez 1974: 115; Wald 1978: 265; Swift & DEC 1977: 64-7; Ruiz 2004: 178-9; Guevara 2005: 9; Sierra n.d.; The Social Medicine Journal, Nov. 2004).

Che, yang di tahun 1953 bergabung dalam pemerintahan Arbenz, berhasil lolos ke Mexico, berkat bantuan Kedubes Argentina. Sebelumnya, ia mempersunting Hilda Gadea Acosta, seorang gadis Peru yang bekerja Albenz, dan memperoleh seorang anak perempuan, Hildita (Guevara 2005: 9; Sierra n.d.).

Sambil bekerja di klinik alergi RS Nasional Mexico, Che berkenalan dengan Raul dan Fidel Castro, yang sedang menyiapkan invasi kembali ke Kuba, untuk membebaskan negeri mereka dari kediktatoran Batista. Meskipun mengidap asma kronis, Che diterima sebagai dokter pasukan. Selama bergerilya di Sierra (Pegunungan) Maestra, Che melatih para gerilyawan soal-soal persenjataan, jahit-menjahit, serta pembuatan sepatu, roti, dendeng, rokok, dan cerutu. Tahun 1958, ia memimpin operasi perebutan Santa Klara, Kuba Tengah, yang menentukan kemenangan terhadap pasukan diktator Batista. Melihat kemampuannya yang serba bisa, Castro mula-mula mengangkat Che menjadi Gubernur Bank Nasional, kemudian Menteri Perindustrian (Ruiz 2004: 180; Peterlinz 2004: 163-4; Guevara 2005: 9; Sierra n.d.).

Selama bergerilya di Sierra Maestra, Che berkenalan dengan seorang gadis Kuba, Aleida March de la Torre, yang dinikahinya di Havana tahun 1959, dan memperoleh empat orang anak: Aleida Jr, Camilo, Celia dan Ernesto Jr. (Guevara 2005: 9; Chrisafis 2002).

Setelah enam tahun bekerjasama dengan Castro, perbedaan garis politik ekonomi kedua mantan gerilyawan itu semakin melebar. Castro terlalu tunduk pada para penasehat ekonomi Soviet, yang mendorong Kuba melakukan industrialisasi besar-besaran, khususnya produksi gula untuk dibarter dengan minyak bumi Uni Soviet. Che, sebaliknya, ingin membalikkan kiblat industrialisasi Kuba ke industri kecil dan menengah, untuk meningkatkan jumlah barang konsumen bagi rakyat dan meningkatkan nilai mata uang sehingga mencegah inflasi (Peterlinz 2004: 166-8; Ruiz 2004: 180; Newman 2006: 126).

Perbedaan pendapat soal model pembangunan Kuba itu mengerucut dalam perdebatan terbuka antara ”sayap kiri” yang mendukung model RRT, dipelopori oleh Che Guevara, dan ”sayap kanan” yang mendukung model Soviet, terdorong oleh embargo AS. Castro sendiri tidak mengambil sikap tegas dalam debat ini, yang akhirnya di tahun 1966 dimenangkan oleh tesis guevarista, setelah Che sendiri meninggalkan Kuba (Gonzalez 1974: 181-2).

Selain pemikiran makro Che, yang baru disadari Castro setelah keruntuhan Uni Soviet (Newman 2006: 127), Menteri Perindustrian yang juga seorang dokter itu sangat peka terhadap kesehatan buruh pabrik. Sewaktu berkunjung ke sebuah pabrik sepatu, sebagai sesama penderita asma, Che sangat berempati dengan buruh-buruh yang meminta pemasangan kipas angin buat mengurangi debu yang mereka hirup tiap hari, sehingga banyak yang menderita asma dan TBC (Peterlinz 2004: 165-6).

Makanya, Che minta diturunkan pangkatnya dari Menteri Perindustrian menjadi pemimpin pabrik, tapi tidak disetujui. Ketika konflik dengan Castro memuncak tahun 1965, dia menghilang secara misterius. Ternyata dia sudah kembali menyandang senjata dan membantu gerakan pembebasan di Kongo, sambil membawa beberapa orang dokter Kuba (Brouwer 2009).

Che kemudian ke Bolivia, di mana ia gugur di ujung peluru Sersan Mario Teran, pada tanggal 9 Oktober 1967. Dua dasawarsa kemudian, tahun 1997, jasadnya digali kembali dari bumi Bolivia, dan dikebumikan kembali di tanah air angkatnya, Kuba. Satu dasawarsa lagi, 9 Oktober 2007, di hari ulangtahun ke 40 kematian Che, media Kuba memberitakan kesuksesan operasi katarak terhadap Mario Teran, pembunuh Che, oleh seorang anggota Brigade Medis Kuba (Peterlinz 2004: 167; BBC News, 2 Okt. 2007).

Namun sebelum meninggalkan Kuba, Che telah meletakkan dasar filosofis sistem kesehatan sosialis Kuba dalam pidato, ”On Revolutionary Medicine” di Havana, 19 Agustus 1960 (lihat Introduksi makalah ini).

Berdasarkan semangat itulah pemerintah Kuba membangun sistem pelayanan kesehatan negeri itu. Sebelum Revolusi, hanya ada seorang dokter untuk 1051 orang penduduk. Ratio ini terus berkurang, ketika banyak dokter Kuba hijrah ke AS dan negara-negara kapitalis lain.

Ketika Fakultas Kedokteran Universitas Havana dibuka kembali tahun 1959, hanya 23 dari 161 orang dosennya kembali untuk mengajar. Baru tahun 1975, rasio dokter per seribu penduduk Kuba, sebelum Revolusi, bisa dicapai kembali. Sepuluh tahun kemudian, Kuba menjalankan program Medicina General Integral (Kesehatan Umum Menyeluruh), di mana tim seorang dokter dan seorang perawat melayani 120 sampai 150 keluarga di setiap kelurahan. Tim kecil ini secara teratur mengunjungi semua keluarga, dengan memadu pengobatan, pengumpulan statistik kesehatan setiap warga, pengobatan alternatif, dan pendidikan kesehatan bagi semua warga. Kerja tim-tim kesehatan keluarga ini didukung dengan pembangunan poliklinik, yang dilengkapi spesialis medis dan laboratorium dengan berbagai peralatan pencitraan. Setiap poliklinik dibangun untuk melayani antara 20 sampai 40 ribu orang warga (Brouwer 2009).

Pelayanan kesehatan jasmani itu dibarengi pelayanan kesehatan mental setelah renovasi Hospital Psiquiatrico de la Habana (HPH) di pinggiran Havana, ibukota Kuba. Ducunge, pelopor pelayanan kesehatan mental itu, tadinya ahli pembiusan (anaesthecian), yang bergerilya bersama Che di Sierra Maestra. Berkat perjuangan sahabat Che itu, Kuba kini telah memiliki seribu orang psikiater, 200 orang di antaranya ahli psikiatri anak-anak. Mereka memadukan terapi emosional dan sosial, dengan polarisasi pendapat soal terapi electroconvulsive. Penyembuhan gangguan mental yang diderita para pasien dilakukan dengan mendorong mereka menari ballet, menata rambut, berbahasa, berhitung, memijat kaki, dan menciptakan kerajinan tangan, dengan melibatkan komunitas setempat (Collinson & Turner 2002).

Selain kawan seperjuangan di medan gerilya, keturunan langsung Che turut membangun potensi pelayanan medis Kuba. Aleida Guevara (48), putri sulung Che dari isteri keduanya, Aleida March de la Torre, menjadi dokter anak dengan spesialisi alergi. Dua orang adiknya menjadi pengacara, dan seorang menjadi dokter hewan dengan spesialisasi lumba-lumba (Chrisafis 2002; Nakata 2008).

Selain bekerja di RS Anak-Anak William Soler di Havana, dokter Aledia Guevara pernah menjadi anggota Brigade Kesehatan Kuba di Nikaragua dan Angola. Kini, setelah anak-anak perempuannya sudah besar semua, Aleida Guevara Jr. sering melanglang buana, memperjuangkan penghapusan embargo ekonomi AS dan pengembangan kesehatan kaum miskin di seluruh dunia. Sekaligus, berjuang menentang komersialisasi foto ayahnya di berbagai produk konsumen, yang bertentangan dengan filosofi sang dokter gerilyawan (Chrisafis 2002; Jackson 2003; Nakata 2008; New Scientist, 9 Desember 2004).

”EKSPOR” DOKTER KUBA:

Berkat sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakatnya yang begitu maju, Kuba punya banyak dokter yang siap ”diekspor” ke mancanegara. Pertengahan 2000an, dari 70 ribu dokter produk pendidikan Kuba, lebih dari 28 ribu orang dokter Kuba tersebar di mancanegara, bersama tenaga medis lain (Anderson 2008; Brouwer 2009; New Scientist, 24 Desember 2004).

Kehadiran dokter-dokter Kuba di mancanegara, yang dibiayai pemerintah Kuba (kecuali di Afrika Selatan, Argentina dan Venezuela), selalu dibarengi pengiriman mahasiswa kedokteran dari negara-negara itu ke fakultas-fakultas kedokteran di Kuba. Sebab kebijakan pemerintah Kuba adalah bahwa setiap dokter Kuba yang bertugas di negara tertentu, harus dapat digantikan oleh dokter-dokter muda dari negara itu, dalam jumlah dua sampai tiga kali lipat (Anderson 2008; Brouwer 2009).

Kadang-kadang, sepulang dari pendidikan kedokteran Kuba yang rata-rata enam tahun, dokter-dokter muda itu masih mendapat pendidikan pasca-sarjana dari dokter-dokter Kuba yang masih bertugas di negeri asalnya. Ini dijalani oleh 347 orang dokter muda dari Honduras (idem).

Dokter-dokter Honduras itu lulusan ELAM (Escuela Latinamericana de Medicina, atau Sekolah Kedokteran Amerika Latin) di Havana, yang sejak 2005 telah meluluskan 1500 sampai 1800 dokter asing. Selain dari Honduras, para mahasiswa asing berjumlah 24 ribu orang berasal dari Bolivia (5000), Timor Leste (698), Guatemala (448), Haiti (426), Ghana (188), Namibia (143), Gambia (134), Belize (113), Mali (109), Botswana (93), AS (100), Kepulauan Solomon (50), Kiribati (40), dan sejumlah negara lain. Mahasiswa AS disalurkan oleh Pastors for Peace, organisasi Kristen untuk solidaritas terhadap rakyat Kuba (Anderson 2008; Brouwer 2009; Buletin La’o Hamutuk, Agustus 2008: 6)

Kebanyakan mahasiswa asing mendapat beasiswa pemerintah Kuba, kecuali dari Afrika Selatan dan Venezuela. Venezuela, negeri Amerika Latin yang dipimpin Hugo Chavez, mantan tentara payung yang berjuang melepaskan negerinya dari penjajahan ekonomi AS, memasok kebutuhan minyak Kuba dengan harga murah, sebagai imbalan atas penempatan 30 ribu orang dokter dan tenaga medis Kuba. Mereka membangun program Barrio Adentro guna memperbaiki kesehatan 18 juta orang miskin di negara kaya minyak, yang kini membantu pendidikan kedokteran di Kuba (Soyomukti 2007: 124-8; Brouwer 2009).

Dari sini dapat kita lihat bahwa ”ekspor” tenaga medis Kuba bukan untuk menambah devisa negara miskin itu, melainkan demi solidaritas kemanusiaan internasional, membantu memperbaiki kesehatan rakyat miskin di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan di Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL).

Segera sesudah gempa menghantam Bantul (DIY) dan Klaten (Jateng), 27 Mei tiga tahun lalu, 65 orang dokter Kuba – separuhnya perempuan – datang melayani sampai seribu orang pasien sehari. Mereka begitu populer di kalangan penduduk, sehingga tim medis Kuba yang juga beranggotakan 70 orang perawat, laboran dan teknisi kesehatan diminta memperpanjang masa pelayanan mereka selama enam bulan (Fawthrop 2006).

Itulah perkenalan pertama Indonesia dengan sistem dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kuba, yang selain melibatkan dokter dan tenaga medis lain, juga dilengkapi peralatan medis yang canggih. Kedua rumah sakit lapangan Brigade Medis Kuba dilengkapi peralatan rontgen, laboratorium, dan ruang operasi, sehingga dokter-dokter mereka dapat membedah tulang patah serta menangani gangguan kesehatan lain. Sampai medio Agustus 2006 mereka telah melayani 47 ribu pasien, serta menyelenggarakan 900 pembedahan dan imunisasi anti-tetanus terhadap 2000 orang pasien (idem).

Kontribusi Brigade Medis Kuba buat membangun kesehatan rakyat Timor Leste jauh lebih besar lagi, mengingat hancurnya sebagian prasarana fisik dan meninggalnya sebagian penduduk negeri baru itu pasca referendum Agustus 1999. Sebagian besar dokter dan paramedis Indonesia kabur dari pos mereka sesudah kerusuhan pasca referendum itu.

Kerjasama Kuba dan Timor Leste mulai dibicarakan oleh Presiden Fidel Castro dan Presiden Xanana Gusmao dalam KTT Non-Blok di Kuala Lumpur, Februari 2003. Akhir tahun itu sekelompok mahasiswa Timor Leste dikirim ke Kuba untuk kuliah kedokteran di sana, dan sekelompok kecil dokter Kuba dikirim ke Timor Leste di bulan April 2004. Tahun berikutnya, kunjungan tiga pejabat teras RDTL waktu itu — Menlu Jose Ramos Horta, PM Mar’i Alkatiri, dan Menkes Rui Araujo — semakin memantapkan kerjasama kedua negara kecil itu, yang berbuah seribu beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dari RDTL dan pengiriman 300 orang anggota Brigade Medis Kuba ke Timor Leste. Selama kurun waktu 2004 -2008, mereka telah melakukan 2,7 juta konsultasi, termasuk lebih dari sejuta kunjungan rumah; membantu 17.352 kelahiran, termasuk 848 dengan bedah caesar; melakukan 19.099 pembedahan, 193.942 test laboratorium dan 27.643 vaksinasi, serta menyelamatkan 11.406 nyawa (Anderson 2008).

Berbeda dengan tenaga medis Indonesia di Timor Leste pasca referendum 1999, tidak seorangpun tenaga medis Kuba meninggalkan Timor Leste selama krisis politik 2005-2006, ketika perang saudara antara tentara, polisi, desertir bersenjata, serta kelompok milisi begitu banyak menelan korban. Dokter-dokter dan perawat-perawat Kuba tetap bertugas di Hospital Nasional Timor Leste di Dili, melayani para pengungsi di tenda-tenda mereka di seputar kota Dili, sambil tetap melayanai kesehatan masyarakat desa di distrik-distrik. Dedikasi mereka sangat dipuji oleh PM Jose Ramos-Horta serta Menlu Zacarias Albano da Costa (Anderson 2008).

Ironisnya, justru kehadiran begitu banyak tenaga medis Kuba menjadi duri dalam daging dalam hubungan antara Gereja Katolik dengan pemerintahan Fretilin di bawah pimpinan PM Mar’i Alkatiri. Seorang tokoh Keuskupan Dili, Padre Domingos Soares, lewat selebarannya memprovokasi aksi biarawan/wati menentang PM Alkatiri di tahun 2005, dengan menuduh Alkatiri dan Fretilin mau menjadikan Timor-Leste ”negara komunis” berjulukan ”Kuba Timur” (Aditjondro 2007: 94).

Kenyataannya, walaupun persaingan intra-elit RDTL memaksa PM Alkatiri mengundurkan diri (2006), dan diganti oleh Jose Ramos-Horta, kehadiran Brigade Medis Kuba tidak ditolak. Juga setelah pemilu kedua menghasilkan pertukaran posisi antara Ramos-Horta sebagai Presiden serta Xanana Gusmao sebagai PM. Kehadiran Brigade Medis Kuba tetap didukung oleh orang-orang Depkes RDTL, baik yang pro- maupun yang anti-Fretilin (Anderson 2008).

Selama studi lapangan bersama tim CD Bethesda, Yogyakarta, dan Depkes RDTL di sepuluh distrik RDTL, akhir September 2008, di mana penulis sempat berinteraksi dengan anggota Brigade Medis Kuba di dua distrik (Oekusi dan Ermera), penulis mencatat tiga hal. Pertama, ada kesenjangan antara Brigade Medis Kuba dan berbagai tarekat biarawati Katolik yang juga sangat berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat Timor Leste. Boleh jadi, di samping faktor bahasa (orang Kuba hanya dapat berbahasa Spanyol, sedangkan para biarawati hanya dapat berbahasa Indonesia dan Tetun), ketidaksenangan sebagian hirarki Gereja Katolik terhadap kehadiran orang-orang Kuba di negeri itu, seperti disinggung di depan, ikut memainkan peranan.

Padahal, berbeda dari kecurigaan sebagian hirarki Gereja Katolik, tenaga medis Kuba tidak tertarik berbicara tentang ideologi negara mereka. Selain berbicara tentang kesehatan, mereka lebih tertarik memperkenalkan tari salsa, dan memperkenalkan lagu dan musik Kuba, yang diwarnai pengaruh Spanyol dan Afrika (lihat Sarduy & Stubbs 1993).

Kedua, berbeda dengan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di negara asalnya, yang mengawinkan pendekatan Barat dengan pendekatan alternatif, Brigade Medis Kuba kurang menggali berbagai sistem pengobatan alternatif di Kuba. Tampaknya, bahasa dan kepadatan jadual kerja mereka merupakan dua faktor penghambat untuk mengawinkan pendekatan Barat dengan berbagai pendekatan alternatif yang bersumber pada fauna, flora, dan sistim budaya suku-suku bangsa di Timor Leste.

Soalnya, sebagian besar anggota Brigade Medis Kuba hanya mahir berbahasa Spanyol, sehingga sukar menggali pengetahuan etno-medis di Timor Leste, baik yang menghambat kesehatan masyarakat (misalnya berbagai pemali makanan bagi perempuan hamil dan sedang menyusui, serta budaya patriarkis yang sangat kuat di kebanyakan suku), maupun yang mendukung. Sementara itu, penduduk asli di kampung-kampung hanya dapat berbahasa Indonesia, Tetun, dan bahasa suku mereka, dan dijauhkan dari bahasa Portugis – yang dekat dengan bahasa Spanyol — selama masa penjajahan Indonesia.

Kurangnya usaha Brigade Medis Kuba menggali antropologi kesehatan Timor Leste sangat disayangkan, sebab berbagai pengetahuan etno-medis Timor Leste sudah mulai didokumentasi oleh peneliti-peneliti dari Australia, Kanada, dan Timor Leste, dibantu oleh mantan gerilyawan FALANTIL, dimulai dari pengetahuan etno-medis Fataluku, suku yang kurang mahir berbahasa Tetun maupun Indonesia.

Ketiga, medan dan jarak yang jauh dari kampung-kampung ke SISCa (Sistema Integrada Saude do Communitaria ), yang setara dengan Posyandu di Indonesia membuat rakyat di desa-desa pelosok sangat bergantung pada praktisi pengobatan alternatif (matandok, mata-blolo, atau daya dalam bahasa setempat). Termasuk dalam membantu persalinan ibu-ibu hamil. Padahal, para praktisi pengobatan alternatif ini jarang sekali mendapat kesempatan memperdalam ilmu mereka bersama pada tenaga medis Kuba.

KESIMPULAN:

Lalu, apa yang dapat dipelajari oleh Indonesia, dari studi kasus pola kesehatan masyarakat Kuba ini?

Pertama, berbeda dari citra umum tentang ”Che” Guevara, sebagai pejuang bersenjata yang teori perang gerilyanya sering diacu para aktivis kiri di samping teori perang gerilya Mao Zedong, sesungguhnya kontribusi dokter Che dalam meletakkan dasar bagi sistem pelayanan kesehatan Kuba perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam.

Kedua, pengalaman Kuba ini menunjukkan bahwa ada sistem demokrasi lain yang lebih memberikan perhatian pada hak-hak ekososbud para warga miskin, khususnya hak atas kesehatan, ketimbang sistem demokrasi liberal.

Ketiga, penempatan dokter-dokter dan tenaga medis Kuba lainnya di mancanegara, dibarengi dengan pembukaan fakultas-fakultas kedokteran Kuba bagi mahasiswa miskin dari mancanegara, merupakan contoh bagaimana suatu negara miskin berkontribusi untuk perdamaian dunia melalui perbaikan kesehatan masyarakat, terutama warga miskin.

Keempat, melalui pola yang khas ini, Kuba berhasil membuktikan keunggulan sistem kesehatan sosialis ketimbang sistem kesehatan kapitalis, di tengah-tengah embargo ekonomi AS serta berakhirnya bantuan Uni Soviet.

Kelima, dengan mengirimkan bantuan tenaga medis kepada para korban topan Kathrina di AS, Kuba membuktikan kepada rakyat AS bahwa embargo ekonomi yang dipertahankan sekian banyak presiden mereka, tidak berhasil mematahkan tekad suatu bangsa untuk memilih garis politik dan ekonomi mereka.

Keenam, melalui ”barter” minyak dengan tenaga dokter Kuba serta pendidikan kedokteran di Kuba, Venezuela juga membuktikan, bahwa rezeki migas dari negara anggota OPEC itu dapat membantu perbaikan kesehatan rakyat miskin Venezuela maupun memperkuat kemampuan Kuba mendidik calon-calon dokter dari berbagai negara miskin di dunia. Minyak untuk kesehatan rakyat, kira-kira begitulah.

Yogyakarta, 23 Mei 2009.

Kepustakaan:

Aditjondro, George Junus (2007). ”Challenging the Shrinking Democratic Space in East Timor.” Dalam Joel Peredes, Marissa de Guzman & Eltheodon Rillorta (peny.). Breaking through: Political Space for Advocacy in Southeast Asia. Manila: South East Asian Committee for Advocacy (SEACA), hal. 83-106.

Anderson, Tim (2008). ”Solidarity Aid: The Cuba-Timor Leste Health Programme.”The International Journal of Cuban Studies, No. 2, Desember.

Brouwer, Steve (2009). ”The Cuban Revolutionary Doctor: The Ultimate Weapon of Solidarity.” Monthly Review, Januari.

Chrisafis, Angelique (2002). ”Che, my father.” The Guardian, 3 Mei.

Collinson, S.R. & T.H. Turner (2002). ”Not Just Salsa and Cigars: Mental Health Care in Cuba.” Psychiatric Bulletin, No. 26, hal. 185-8.

Elliott, Florence (1969). A Dictionary of Politics. Penguin Books Ltd.

Fawthrop, Tom (2006). ”Cuba doctors popular in quake-stricken Java.” BBC News, 18 Agustus.
Giddens, Anthony (1993). Sociology. Cambridge, UK: Polity Press.

Gonzalez, Edward (1974). Cuba under Castro: The Limits of Charisma. Boston: Houghton Mifflin Company.

Guevara, Che (2005). Catatan Harian Che Guevara: The Motorcycle Diaries: Perjalanan Keliling Amerika Selatan. Depok: Banana Publisher.

————- (2007). Che Guevara, dari Sierra Maestra menuju Havana: Kisah 82 Gerilyawan yang Berhasil Menumbangkan Pemerintah Kuba. Yogyakarta: Penerbit Narasi.

Held, David (1989). Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power and Democracy. Cambridge, UK: Polity Press.

Hughes, Colin (2007). ”Cuba’s Superior Health System.” Green Left Weekly, 8 Juni.
Jackson, Andra (2003). ”Guevara’s Daughter has a Cause, in the Image of her Father.” The Age, Melbourne, 28 Juni.

Nakata, Hiroko (2008). ”Che’s Daughter Speaks Out.”Japan Times, 31 Mei.

Newman, Michael (2006). Sosialisme Abad 21: Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme. Yogyakarta: Resist Book.

Peterlinz, Brian (2004). ”Ada Apa Dengan Che?”. Dalam Peter McLaren dkk. Che Guevara, Paulo Freire dan Politik Harapan: Tinjauan Kritis Pendidikan. Surabaya: Diglossia Media, hal. 161-74.

Ruiz, Richard M. (2004). ”Che, Sang Revolusioner”. Dalam McLaren dkk, op. cit., hal. 175-82.

Sardeuy, Pedro Perez & Jean Stubbs (peny.). Afro-Cuba: An Anthology of Cuban Writings on Race, Politics and Culture. London & New York: Latin America Bureau (LAB) & Center for Cuban Studies.
Serviat, Pedro (1993). ”Solutions to the Black Problem”. Dalam Sardeuy & Stubbs, op. cit., hal. 77-90.

Sierra, Jerry A. (n.d.). ’Ernesto Che Guevara.’ http://www.historyofcuba.com/history/chebio.htm, diakses tgl. 21/5/2009.

Soyomukti, Nurani (2007). Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal. Yogyakarta: Resist Book.

Swift, Jamie & The Development Education Centre (1977). The Big Nickel: Inco at home and abroad. Kitchener, Ontario: Between the Lines.

Wald, Karen (1978). Children of Che: Childcare and Education in Cuba. Palo Alto, CA: Ramparts Press.

Wilczynski, J. (1981). An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism. London: The MacMillan Press Ltd.

George telah mengizinkan menyebarkan makalah ini untuk dibaca lebih banyak orang.
==========================

=========
 

Mencari Presiden yang Anti Asing May 27, 2009

Filed under: 1 — ahmadineia @ 11:39 am
Tags: , , , , , ,
Oleh ahmadineia
Hiruk pikuk perpolitikan di tanah air semakin pasti bermuara menjadi saling klaim dan saling serang antar elit dan kelompok politik. Jargon kerakyatan, anti neoliberalisme dan slogan jualan lainnya mulai berseliweran dihadapan publik. Setelah gagal (seperti diakui oleh kalangan Gerindra sendiri) membius masyarakat Indonesia dengan iklan yang cukup komunikatif dan berbiaya besar, Gerindra bersama pasangannya PDIP mulai menggelontorkan kampanye yang berbau ‘kerakyatan’. Tidak hanya dengan pesan dan klaim yang dilempar ke publik, kata kerakyatan juga ditunjukan dengan propaganda tempat pendeklarasiannya yang mengambil tempat pembuangan sampah di pinggiran Jakarta.

Tidak hanya pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) yang mengklaim jargon kerakyatan untuk jualannya dalam memenangkan kompetisi Pilpres 2009 mendatang, pasangan JK-Wiranto (JK-Win) juga membungkus slogan populis lain yang kurang lebih sama guna mensukseskan jalannya menuju istana. Intinya mereka menegaskan perlunya kemandirian, ketidaktergantungan dan kalau bisa seluruh kehidupan bernegara dijalankan dengan anti asing. Hal yang tidak disuarakan bahkan dituduhkan dilakukan oleh pasangan SBY-Budiono pada pemerintahan yang sedang berjalan.

Berbagai bentuk lontaran dan kampanye yang menggunakan tema anti asing oleh Mega-Pro dan JK-Win tentu saja bukan hanya ditujukan sebagai salah satu iklan produk kampanye mereka semata tapi juga dimaksudkan untuk menuding kinerja pemerintahan lawan politiknya yaitu SBY dan karakter kerja ekonomi Budiono yang disebut sebagai penganut neoliberal.

Anti asing dalam arti positif mungkin bisa disebut sebagai penegakan martabat dan kemandirian bangsa diseluruh dimensi kehidupan bernegara untuk menjadikan semua gerak pembangunan benar-benar murni dilakukan oleh, dari, ke dan untuk rakyat. Dengan pengertian ini, semua sumber daya, potensi dan kekayaan Indonesia hanya bisa dipergunakan dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Makna anti asing yang seperti ini memang telah lama hilang dari kultur pemerintahan Indonesia setidaknya sejak Suharto melancarkan ‘kudeta merangkak’ terhadap Soekarno 44 tahun yang lalu. Dengan demikian, hingga pemerintahan SBY sekalipun, jerat asing dalam pengelolaan negara masih belum terhindarkan.

Fenomena privatisasi BUMN dan aset negara lainnya menjadi salah satu ciri serius dari praktek ketergantungan dan tidak anti asing yang terus berlangusng pada pemerintahan-pemerintahan di Indonesia sejak Soekarno. Praktek ini jelas memberi dampak krusial bukan hanya pada sistematika dan pola pembangunan setiap pemerintahan yang harus terus menerus melanjutkan hutang dan pelaksanaan kontinyuitas pesanan paket-paket kebijakan lembaga keuangan internasional tapi juga menumbuhkan mentalitas elit dan birokrasi yang tidak mandiri dan bahkan koruptif. Dengan budaya yang tidak anti asing ini, Indonesia dimungkinkan diancam oleh setidaknya dua wabah yang berbahaya bagi tujuan kehidupan bangsa: ketergantungan eksternal (yang berpotensi berujung pada eksploitasi abadi) dan kerusakan internal (korupsi, rent seeker, bisnis politik dan sejenisnya).

Dahulu, ketika mahasiswa di era awal 1990-an, kami berkesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara presiden, militer dan kekuatan asing dengan sebutan makelar, centeng dan pemilik modal yang status makelar presiden bisa segera berubah menjadi real president bila ia (presiden) berani menolak ketergantungan asing dan menempatkan militer dalam kontrol sipil. Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah, karena penempatan militer dibawah kontrol sipil saat inipun masih dihadapi oleh resistensi yang tidak kecil oleh perwira politisi (petinggi tentara yang berpolitik) antara lain dengan menghidupkan kembali fungsi-fungsi komando teritorial, intelijen, komponen cadangan dan sebagainya langsung atau tidak langsung.

Dalam beberapa fakta yang harus diuji kembali bisa disebutkan bahwa, keberadaan Free Port Amerika di tanah Papua merupakan pergulatan kompensasi panjang yang sempat tertahan di era Soekarno dan mulai terbuka di era orde baru Suharto ditandai dengan lahirnya UU PMA 1967. Tarik ulur penyerahan Papua dari Belanda yang ditentukan Washington ke ibu pertiwi oleh Soekarno diubah menjadi salah satu simbol kran awal eksploitasi asing di Indonesia. Tak heran hingga kini Freeport masih bercokol dan memiliki konsensi setengah abadi dikawasan gunung emas tersebut, setidaknya mungkin hingga hanya tersisa beberapa gram bulir emas.

Dengan bahaya yang seperti ini, mencari presiden yang anti asing agaknya semakin perlu dan mendesak untuk dilakukan, terlebih lagi awal Juli nanti rakyat Indonesia memiliki momentum yang tepat untuk memulai usaha tersebut. Namun demikian, sayangnya, hanya tiga kandidat dan berbagai tudingan-tudingan tak bertanggungjawab seputar klaim anti asing dan neolib yang kita punya untuk dicerna dan dipilih secara tepat. Lalu siapa dan bagaimana seharusnya mencari presiden yang anti asing bisa dimulai?

Sebagaimana bahasan terdahulu, saya tetap konsisten dengan pernyataan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki pemerintahan dan presiden yang anti asing sesuai makna yang telah disebutkan diawal. Keteguhan saya juga tak tergoyahkan meskipun salah seorang atau semua kandidat menghabiskan biaya milyaran untuk iklan kampanye dan setiap hari menyuarakan slogan anti asing serta tema kerakyatan dimedia masa. Bagi saya yang terpenting adalah rekam jejak dan narativisme sejarah yang saling terkait dengan ketiga pasang calon tersebut.

Dalam berbagai pengamatan, sosok JK Wiranto yang lebih identik dengan pebisnis dan perwira politik diduga masih sulit melepaskan diri dari ketergantungan asing. Berbagai tudingan yang ditujukan politisi Golkar karena tindakan mengawinkan antara jabatan dan bisnis yang dilakukan, merupakan salah satu ancaman internal besar bagi tujuan kemakmuran bangsa. Begitu juga dengan Wiranto yang merupakan back up utama Suharto ketika menjelang dilengserkan. Wiranto adalah salah satu dari dua jenderal yang secara tegas (walaupun hanya sikap dan lisan) berani melawan kehendak perubahan pada saat itu. Ciri status quo yang dimiliki Orde Baru jelas menjadi kondisi yang ia inginkan. Padahal Orde Baru tidak anti asing dan dekat sekali dengan kolaborasi asing.

Lalu bagaimana dengan Mega-Pro, pasangan yang ingin sekali diidentikan dengan personalisasi kerakyatan dan anti asing. Untuk Megawati, trade mark, partai wong cilik dan sebagian konstituen partai ini yang memang terdiri dari rakyat jelata membuat terdapatnya potensi kedekatan Mega dan PDIP dengan segala yang mengarah pada pelayanan wong cilik termasuk anti asing. Namun sayangnya, lain keinginan masyarakat bawah lain kebijakan diatas. Tindakan pemerintahan Megawati, ketika ia menjabat presiden tidak atau belum mencerminkan sosok yang anti asing ditandai dengan dilaksanakannya program-program privatisasi BUMN dan semacamnya. Dalam kasus yang lain bahkan Mega tidak berdaya ditelikung oleh Pangkostrad Ryamizard Ryacudu yang memaksa penetapan status darurat militer di Aceh. Tindakan ini jelas bukan rekam jejak yang menggembirakan bagi rasa aman dan damai masyarakat. Rekaman ini bahkan diteruskan dengan berkoalisinya PDIP yang ironisnya dihuni juga oleh banyak aktivis yang anti militerisme dengan Gerindra yang dipimpin oleh Letjen Prabowo yang bersama Wiranto disebut belum pernah mempertanggungjawabkan tindakannya secara patut pada sejumlah kasus pelanggaran HAM. Karuan saja, pasangan ini disindir aktivis HAM sebagai wong cilik dan wong culik.

Tidak selesai dengan itu, pemeriksaan harta kekayaan Prabowo yang amat fantastis (sekitar 1,6 triliun) secara tersirat patut ditelusuri. Walaupun telah disanggah dan disebut perlunya seorang pemimpin yang kaya untuk bisa menjadikan rakyatnya kaya, hal tersebut lagi-lagi masih sebatas slogan. Perjalanan kekayaan mantan menantu Suharto ini ditengah rangkaian keterpurukan masyarakat dengan sejumlah angka kemiskinan, gizi buruk, pengangguran dan buta hurup merupakan pertanyaan yang amat besar bagi komitmennya yang bisa tidak anti asing mengingat sejumlah pundi kekayaannya yang ia hasilkan ketika Orde Baru berkuasa berasal dari Yordania dan negara-negara bekas Uni Sovyet.

Walaupun tidak separah dua pasangan tadi, calon incumbent SBY dan mantan pembantunya Budiono juga bukan personal yang tegas terhadap asing. Karakter SBY yang banyak pertimbangan, hati-hati sehingga sering dituding lawan politiknya lambat dan peragu juga merupakan kelemahan lain dalam memutus mata rantai anti asing di Indonesia. Keberhasilannya dalam mengakhiri hubungan dengan IMF tetap saja tidak cukup menjadikan ia sebagai pemimpin yang anti asing, terlebih lagi terbit kebijakan pemerintahannya untuk menjajaki hutang baru. Karakter dan tindakan SBY terkesan tidak seperti pasangan lainnya yang tetap menjalankan bisnis ditengah sumpah jabatan. Ia juga diceritakan bukan jenderal yang suka pertumpahan darah. Tapi lagi-lagi strategi kehati-hatiannya harus dipadukan dengan komitmen keberanian untuk menerapkan Indonesia yang segera mandiri. Hal ini antara lain karena diera pemerintahannya, belum terlihat jejak yang signifikan dalam menolak asing secara tegas dan positif.

Jejak yang kurang tegas bahkan dituding pro asing justru datang dari pasangannya Budiono. Dibawah kendalinya beberapa kebijakan yang pro pasar disinyalir digulirkan pemerintah. Bila demikian, Budiono bukan hanya sulit menepis berbagai tudingan pro asing lawan-lawan politiknya, tapi juga rumit untuk mengawali sebuah program pembangunan yang relatif bebas dari pengaruh asing.

Diperlukan energi yang berlipat-lipat untuk menjalani sebuah pemerintahan yang kuat, mandiri dan bermartabat. Soekarno dengan bantuan lawan-lawan politiknya di Indonesia, bahkan harus dikudeta oleh Amerika karena menolak tunduk pada asing (Amerika). Cacian Amerika bahwa sikap netral Indonesia terhadap perang dingin adalah tindakan amoral direspon Soekarno dengan keberlanjutan komitmen yang anti asing. Dalam soal ini, semua presiden dan calon presiden termasuk putrinya, Megawati wajib berguru dan belajar mendalaminya -jika perlu- puluhan tahun pada sikap teguh anti asing Soekarno.

Jelas sudah, setelah Soekarno, Indonesia belum memiliki presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang anti asing. Sayangnya, sebagian besar pasangan-pasangan capres-cawapres pemilu 2009 ini ditengarai diuntungkan oleh keberlangsungan ketergantungan asing sejak lama. Mereka bukan hanya pernah hidup pada suatu era yang menguatkan elit dan merugikan masyarakat tapi juga pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang menindas dan pro asing.

Sekarang masyarakat telah mengawali learn by nature dengan tidak tergiur hanya dengan slogan, iklan, jargon dan tema manis bahkan menipu pada pemilu legislatif lalu. Alangkah baiknya hal tersebut digunakan kembali dalam mencermati, mengamati siap sesungguhnya presiden dan pemimpin yang berpotensi berani anti asing.

 

Tingkah Parpol Menghadapi Pilpres: Dari Kawin-Cerai Hingga Sindrom Stochklom May 15, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 9:11 am
Demi ambisi dan kekuasaan, semua bisa terjadi. Hari-hari ini, kekuasaan bukan hanya menjadi tujuan utama para politisi dan elit. Kekuasaan bahkan telah memaksa ingatan dan kesadaran menjadi kedap dan tak berfungsi. Sesungguhnya, kekuasaan amat jauh dari nurani, itu karena kekuasaan memang menjadi tujuan politik yang hanya berlandaskan kepentingan. Dalam politik, hanya ada kepentingan abadi bukan persahabatan yang abadi. Persahabatan atau permusuhan bahkan bisa mendadak dijalin dan dilancarkan karena bertemunya titik singgung kepentingan. Dengan fenomena ini, keniscayaan politik benar-benar tidak mengharamkan munculnya persekutuan bentuk apapun hingga yang terlihat aneh seperti parpol non parpol, politisi ekonom, pengusaha dan satpam, kawan dan lawan bahkan pelaku dan korban persis stockhlom syndrome.

Bila dahulu, sang korban jatuh cinta kepada penculiknya menjadi hal yang aneh, kini menjelang pilpres 2009, prilaku stockhlom syndrome atau yang mirip-mirip dengannya jadi hal yang biasa. Fenomena politik sindrom stockhlom ini bisa jadi melengkapi tindakan politik para elit yang lain yang sudah lebih dahulu terjadi. Golkar dan JK pernah melakukan politik kawin-cerai dan lirak-lirik yang tak berlanjut dengan Demokrat. Lalu ada politik jilat ludah Hanura, Gerindra (dua partai pecahan Golkar) ke Golkar yang ditutup dengan koalisi Golkar JK dan Golkar-nya (baca:Hanura) Wiranto sebagai pasangan Capres Cawapres.

Lain halnya dengan inkonsistensi dua partai kuning, Demokrat dan SBY menerapkan politik PD (percaya diri) dalam menentukan cawapresnya. Saking PD-nya, Demokrat dianggap tidak etis dan terlalu sombong oleh tiga calon partai koalisinya. Politik gertak dari yang halus hingga zig zag menjadi langkah selanjutnya dari PKS dan partai koalisi pengusung SBY untuk menetralisir politik PD-nya Demokrat. Namun sejauh ini, PD-nya Demokrat tidak surut yang dibuktikan dengan persiapan deklarasi pasangannya, Budiono di kota kembang Bandung.

Selain itu ada politik GR (Gede Rasa) dan malu-malu dari Gerindra yang sampai saat ini tersiar kabar mulai lelah dan pasrah untuk mengakomodasi tawaran kursi wapres dari PDIP. Tidak hanya politik GR, PDIP yang serba salah dengan semua kondisi politik yang tidak menguntungkan, semakin terjepit oleh berbagai tuntutan dari soal moral, medan pertarungan hingga ambisi kekuasaan untuk mengalahkan sang incumbent.

Maju kena mundur kena yang dialami PDIP semakin komplit ketika pendatang baru Gerindra dengan kursi sekitar 4 persen lebih, Prabowo datang dengan harga mati kursi Capres sebagai syarat koalisi dengan PDIP yang notabene meraih 10 persen lebih banyak suaranya. Sementara, PDIP sudah semakin tipis momentumnya untuk menetapkan posisinya sebagai pasangan capres-cawapres yang akan maju karena antara lain disebabkan ditinggalkannya PDIP dalam ‘koalisi besar’ dan beratnya partai moncong putih ini menghadapi elektibilitas SBY dan Demokrat. Bayangan antara harga diri, fatsoen politik dan posisi jomblo kekuasaan menjadi kekhawatiran baru yang melengkapi simalakama PDIP. Dengan kondisi yang rumit tersebut, PDIP sejauh ini masih gagal memformulasi rumus andalannya untuk menetapkan pasangan capres-cawapres yang akan maju.

Persoalan diatas jelas bukan masalah kompleks yang tunggal. Rangkaian persoalan lain juga berkecamuk di tubuh partai pemenang pemilu 1999 ini untuk menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya, datang dari kalangan internal dan pengikut partai. Hal ini disebabkan karena, terdapat sayap konstituen dan fungsionaris PDIP dari kelompok aktivis dan korban yang menolak Megawati berpasangan dengan Prabowo yang dianggap belum mempertanggungjawabkan tindakannya disejumlah kasus pelanggaran HAM seperti kasus Penculikan. Belum lagi tuntutan para korban lain yang beberapa waktu lalu menyuarakan hal yang sama kepada PDIP untuk menolak Prabowo. Jelas masalah ini menjadi beban yang amat berat bagi PDIP sehingga wajar bila Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufik Kiemas harus drop dan dirawat intensif di rumah sakit.

Mengingat beban berat yang didera PDIP dan kondisi politik yang tidak begitu banyak pilihan lagi ditambah matematika politik yang kurang menguntungkan, suara korban dan masyarakat untuk mengingatkan problem moral dan hukum dalam duet Mega-Bowo, agaknya segera dikesampingkan. Udara politik yang kian tipis bagi PDIP sepertinya akan menjadikan kans Mega bersanding dengan Prabowo begitu besar. Bila ini terjadi maka lengkaplah sudah tingkah pola yang aneh dan menyimpang yang dipraktekan parpol, politisi dan elit dalam menghadapi Pilpres. Pasangan Mega-Bowo akan menjadi pasangan yang paling aneh dari pasangan aneh di Pilpres 2009 ini karena terdapatnya fenomena politik yang mirip stochklom syndrome. Walaupun Mega bukan merupakan korban Prabowo dalam kasus 27 Juli 1996 namun tidak bisa ditutupi bahwa Prabowo bukan hanya lahir dari kalangan tentara yang diidentikan dengan kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM namun juga menjadi tim inti Orde Baru dan pelaksana serta pelindung kebijakan represif Soeharto dalam sejumlah kasus. Dengan fenomena ini, maka akan tersanding sebuah pasangan capres-cawapres yang terdiri dari korban dan pelaku.

Persekutuan aneh dalam politik secara umum mungkin tidak menjadi persoalan. Namun sebagai bangsa yang menghendaki kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran yang mandiri dan bermartabat, masuknya elit dan politisi yang bermasalah dalam ruang-ruang publik dan negara merupakan kemunduran yang drastis, bahkan ini menjadi potensi lain dari keterpurukan kehidupan bernegara karena dibajaknya demokrasi, menguatnya impunitas, terkorupsinya kekuasaan, mandulnya penegakan hukum dan tindakan sejenis yang pernah dipraktekan oleh para elit lama di era pemerintahannya.

Sudah selayaknya, masyarakat mempersoalkan ini sebagai sesuatu yang amat serius. Bukan karena sekedar martabat dan tanggung jawab dimata bangsa lain, tapi demi segenap integritas tujuan kita sebagai bangsa yang merindukan kemajuan untuk seluruh rakyat.

Jakarta 15 Mei 2009