[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Noam Chomsky dan Perjuangan Melawan Neoliberalisme June 15, 2009

Filed under: Artikel — ahmadineia @ 8:58 am
Tags: ,

Robert W McChesney

Neoliberalisme adalah paradigma ekonomi politik yang mendefinisikan jaman kita – ia mengacu pada berbagai kebijakan dan proses di mana segelintir kepentingan swasta diperbolehkan mengontrol sebesar mungkin kehidupan sosial agar dapat memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Awalnya diasosiasikan dengan Reagan dan Thatcher, selama dua dekade neoliberalisme telah menjadi tren ekonomi politik global yang dominan dan diadopsi oleh partai-partai politik di tengah dan banyak partai-partai kiri tradisional* maupun kanan. Partai-partai ini dan kebijakan yang mereka terapkan mewakili kepentingan mendesak para investor yang sangat kaya berupa perusahaan besar yang jumlahnya kurang dari seribu.

Di samping kalangan akademisi dan anggota komunitas bisnis, istilah neoliberalisme kebanyakan tidak diketahui maupun digunakan oleh khalayak luas, terutama di Amerika Serikat. Di sana justru kebalikannya, inisiatif neoliberal dikarakterkan sebagai kebijakan pasar bebas yang mendorong usaha swasta dan pilihan konsumen, menjunjung tanggung-jawab pribadi dan inisiatif bisnis, dan menghabisi tangan mati pemerintah yang tidak kompeten, birokratik dan parasitik, yang tak pernah dapat berbuat baik bahkan bila niatnya baik, dan itu pun jarang ada. Selama satu generasi, upaya-upaya hubungan masyarakat (public relations) telah memberikan istilah dan ide ini aura yang hampir sakral. Hasilnya, klaim-klaim yang mereka ajukan jarang butuh dibela, dan itu dilakukan untuk merasionalisasikan segalanya dari mengurangi pajak bagi kaum kaya dan mempreteli regulasi lingkungan hidup hingga melucuti pendidikan publik dan program-program kesejahteraan sosial. Memang, segala aktivitas yang dapat mengganggu dominasi korporasi terhadap masyarakat, otomatis dicurigai; karena itu akan mengganggu mekanisme pasar bebas, yang diajukan sebagai satu-satunya hal yang dapat mengalokasikan barang kebutuhan dan jasa secara rasional, adil, dan demokratik. Saat tampil paling lihai, para proponen neoliberalisme terdengar seakan-akan mereka melayani rakyat miskin, lingkungan hidup, dan semua orang ketika mereka menerapkan kebijakan atas nama segelintir kaum kaya.

Konsekuensi ekonomi dari kebijakan-kebijakan hampir di mana pun adalah sama, dan tepat seperti yang bisa kita duga: meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi secara massif, memperparah kesengsaraan negeri-negeri termiskin dan rakyat di dunia secara nyata, bencana bagi lingkungan hidup secara global, ekonomi global yang tak stabil dan bonanza yang tak ada duanya bagi kaum kaya. Dihadapkan pada fakta-fakta ini, para pembela tatanan neoliberal mengklaim bahwa hasil penjarahan terhadap kehidupan rakyat pasti akan menyebar ke massa luas penduduk – asalkan kebijakan neoliberal yang memperparah problem tidak diganggu.

Akhirnya, kaum neoliberal tidak mampu dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang sedang mereka buat. Sebaliknya, mereka menawarkan – bahkan menuntut – keyakinan relijius terhadap kebenaran mutlak pasar yang tak diregulasi, yang diambil dari teori-teori abad kesembilan-belas yang sangat sedikit relevansinya dalam dunia nyata. Kartu as terakhir para pembela neoliberalisme, walau demikian, adalah bahwa tidak ada alternatif lain. Masyarakat komunis, demokrasi sosial, dan bahkan negara kesejahteraan yang moderat seperti Amerika Serikat telah gagal, demikian klaim kaum neoliberal, dan para warganya telah menerima neoliberalisme sebagai jalan satu-satunya yang mungkin. Ia mungkin tak sempurna, tapi itulah satu-satunya sistem ekonomi yang mungkin.

Pada awal abad keduapuluh, beberapa kritikus menyebut fasisme sebagai “kapitalisme tanpa sarung tangannya”, artinya fasisme adalah kapitalisme murni tanpa hak-hak demokratik dan organisasi. Faktanya, kita mengetahui bahwa fasisme jauh lebih kompleks dari itu. Neoliberalisme, di sisi lain, memang “kapitalisme tanpa sarung tangan.” Ia mewakili suatu era di mana kekuatan bisnis lebih kuat dan lebih agresif, serta menghadapi oposisi yang lebih tak terorganisir dibandingkan sebelumnya. Dalam iklim politik ini mereka mencoba menyusun kekuatan politik mereka dalam semua lini yang dimungkinkan, dan sebagai hasilnya semakin sulit menentang bisnis – dan hampir tak mungkin – bagi kekuatan non-pasar, non-komersial, dan demokratik untuk dapat bertahan.

Justru pada penindasannya terhadap kekuatan-kekuatan non-pasar ini lah kita melihat bagaimana neoliberalisme beroperasi bukan saja sebagai sistem ekonomi, tapi juga sebagai sistem politik dan budaya. Di sini terdapat perbedaan mencolok dengan fasisme, yang berdasarkan rasisme dan nasionalisme membenci demokrasi formal dan gerakan sosial yang sangat termobilisasi. Neoliberalisme berjalan paling baik ketika terdapat demokrasi elektoral, tapi ketika penduduknya dijauhkan dari informasi, akses, dan forum-forum publik yang dibutuhkan bagi partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dituturkan oleh guru neoliberal Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom, karena penciptaan-profit adalah esensi demokrasi, pemerintah mana pun yang mengupayakan kebijakan anti-pasar adalah anti-demokratik, tak peduli sebesar apa pun dukungan rakyat terdidik terhadap mereka. Maka yang terbaik adalah membatasi kerja pemerintahan dalam melindungi kepemilikan swasta dan mempertahankan kontrak perjanjian yang ada, serta membatasi debat politik pada isu-isu yang tak penting. (Persoalan yang penting seperti produksi dan distribusi sumber daya serta organisasi sosial harus ditentukan oleh kekuatan pasar.)

Berbekal pemahaman demokrasi yang sesat ini, kaum neoliberal seperti Friedman tidak keberatan dengan aksi militer penggulingan pemerintahan Allende di Cili yang terpilih secara demokratik, karena Allende mengganggu kontrol bisnis dalam masyarakat Cili. Setelah lima belas tahun berada di bawah kediktatoran yang seringkali brutal dan liar – semuanya atas nama pasar bebas yang demokratik – demokrasi formal dihidupkan kembali pada 1989 dengan konstitusi yang sangat mempersulit, kalau tak bisa dibilang tak memungkinkan, bagi warga negara untuk menentang dominasi militer-bisnis dalam masyarakat Cili. Itulah demokrasi neoliberal secara ringkas: perdebatan remeh-temeh tentang isu-isu yang tak penting oleh partai-partai yang pada dasarnya mengupayakan kebijakan yang sama-sama pro-bisnis, terlepas dari perbedaan formal dan perdebatan kampanye. Demokrasi dibolehkan selama upaya mengontrol bisnis berada di luar pembahasan atau perubahan oleh rakyat, dengan kata lain, selama itu bukan demokrasi.

Sistem neoliberal dengan demikian memiki produk sampingan yang penting dan dibutuhkannya – warga negara yang terdepolitisasi, ditandai oleh apatisme dan kesinisan. Bila demokrasi elektoral hanya berdampak kecil dalam kehidupan sosial, tidaklah rasional memberikannya banyak perhatian; di Amerika Serikat, lahan berkembang-biaknya demokrasi neoliberal, jumlah pemilih dalam pemilihan kongres tahun 1998 mencatat rekor terendah, dengan hanya sepertiga warga dengan hak pilih hadir di tempat pemungutan suara. Walau terkadang ini menjadi kekuatiran partai-partai besar seperti Partai Demokrat AS yang cenderung mengincar suara dari mereka yang dimiskinkan, rendahnya jumlah pemilih cenderung diterima dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada sebagai sesuatu yang sangat baik; karena para non-pemilih, bukan kejutan lagi, secara menyolok berasal dari kelas miskin dan pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan minat pemilih dan tingkat partisipasi segera dikebiri sebelum sampai ke arena publik. Di Amerika Serikat, contohnya, dua partai besar yang didominasi kekuatan bisnis, dengan dukungan komunitas korporasi, telah menolak undang-undang reformasi – beberapa diantaranya mereka caci-maki – sehingga tidaklah mungkin membentuk partai politik baru (yang dapat menarik minat non-bisnis) dan membuatnya efektif. Walaupun sering terlihat adanya ketidakpuasan dengan Partai Republikan dan Partai Demokrat, politik elektoral adalah satu arena di mana konsep kompetisi dan pilihan bebas tidak banyak bermakna. Dalam beberapa aspek, kaliber debat dan pilihan dalam pemilihan umum neoliberal cenderung menyerupai negara komunis berpartai-tunggal daripada suatu demokrasi sejati.

Tapi ini belum mengindikasikan dampak berbahaya neoliberalisme dalam budaya politik yang berpusat pada warga. Di satu sisi, ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan neoliberal menghambat segala upaya untuk merealisasikan kesetaraan hukum yang dibutuhkan untuk membuat demokrasi kredibel. Korporasi besar memiliki sumber daya untuk mempengaruhi media dan menguasai proses politik, dan hal itu mereka lakukan. Dalam politik elektoral AS, sebagai satu contoh saja, seperempat dari satu persen warga terkaya di Amerika memberikan 80% dari keseluruhan kontribusi politik individual; sedangkan korporasi menghabiskan lebih banyak uang untuk itu dibandingkan buruh dengan perbandingan sepuluh banding satu. Dalam neoliberalisme ini semua masuk akal; pemilihan umum mencerminkan prinsip pasar, dengan besarnya kontribusi sebanding dengan investasi. Hasilnya, ia memperkuat anggapan bahwa politik elektoral tidak relevan bagi kebanyakan orang dan kekuasaan korporasi tetap terjaga tanpa digugat.

Di sisi lain, agar efektif, demokrasi mengharuskan orang merasakan koneksi dengan sesama warga negara, dan koneksi ini memanifestasikan dirinya melalui beragam organisasi dan institusi non-pasar. Budaya politik yang hidup membutuhkan kelompok-kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi warga, koperasi, tempat pertemuan umum, asosiasi sukarelawan, dan serikat buruh yang memberikan jalan bagi warga untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesamanya. Demokrasi neoliberal, dengan konsep pasar uber alles, membidik sektor ini. Bukannya warga negara, ia menghasilkan konsumen. Bukannya komunitas, ia memproduksi mal-mal belanja. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang teratomisasi, terdiri dari individu-individu yang terpisah-pisahkan, yang merasakan demoralisasi dan secara sosial tidak berdaya.

Ringkasnya, neoliberalisme adalah musuh utama dan terdepan bagi demokrasi partisipatoris sejati, bukan saja di Amerika Serikat tapi di seluruh penjuru planet, dan ini akan berlanjut di masa depan. Adalah tepat bahwa Noam Chomsky merupakan tokoh intelektual terdepan di dunia saat ini dalam pertempuran merebut demokrasi dan melawan neoliberalisme. Pada tahun 1960an Chomsky adalah kritikus perang Vietnam utama yang berasal dari AS dan, lebih luas lagi, mungkin merupakan seorang analis paling tajam mengenai kebijakan luar negeri AS yang menghancurkan demokrasi, menghanguskan HAM, dan mengedepankan kepentingan segelintir kaum kaya. Pada tahun 1970an, Chomsky (bersama mitra penulisnya Edward S. Herman) mulai melakukan riset tentang cara-cara media berita AS melayani kepentingan elit dan menghambat kapasitas warga negara dalam mengatur secara sungguh-sungguh kehidupan mereka secara demokratik. Buku mereka yang terbit tahun 1988, Manufacturing Consent masih menjadi titik tolak bagi penyelidikan yang serius mengenai kinerja media berita.

Selama tahun-tahun ini Chomsky, yang dapat dikarakterkan sebagai seorang anarkis atau mungkin lebih akuratnya, sosialis libertarian, ialah seseorang yang vokal, berprinsip, serta secara konsisten dan demokratik menentang dan mengritik negara dan partai politik Komunis dan Leninis. Ia mendidik tak terhitung banyaknya orang, termasuk saya sendiri, bahwa demokrasi adalah batu pijakan yang tak bisa dinegosiasikan dalam masyarakat paska-kapitalis apa pun yang patut diperjuangkan atau menjadi tempat kita menjalani hidup. Pada saat bersamaan, ia mendemonstrasikan absurdnya menyama-nyamakan kapitalisme dengan demokrasi, atau berpikir bahwa masyarakat kapitalis, bahkan dalam situasi terbaiknya, akan membuka akses informasi atau pengambilan keputusan yang melampaui kemungkinan yang paling sempit dan terkontrol. Saya ragu bahwa ada penulis lain, kecuali mungkin George Orwell, yang mendekati Chomsky dalam menghimpun secara sitematis kemunafikan kaum penguasa dan para pakar ideologi di masyarakat Komunis dan kapitalis dengan klaim mereka bahwa demokrasi mereka adalah bentuk paling sejati yang dimungkinkan bagi kemanusiaan.

Pada tahun 1990an, semua ragam tema karya politik Chomsky – dari anti-imperialisme dan analisis kritik media hingga tulisan-tulisan tentang demokrasi dan gerakan buruh – telah dikumpulkan, berkulminasi pada karya seperti Profit Over People, tentang demokrasi dan ancaman neoliberal. Chomsky telah banyak berjasa dalam menghidupkan pemahaman tentang persyaratan sosial bagi demokrasi, dengan menarik pelajaran dari Yunani kuno maupun pemikir-pemikir utama dalam revolusi demokratik dari abad ketujuhbelas dan delapanbelas. Sebagaimana dijelaskannya, tidaklah mungkin menjadi proponen demokrasi partisipatoris dan pada saat bersamaan menjadi kampiun kapitalisme atau masyarakat lainnya yang terbagi-bagi dalam kelas. Dalam melakukan penilaian terhadap perjuangan historis riil untuk demokrasi, Chomsky juga mengungkap bahwa neoliberalisme sama sekali bukan hal baru; ia hanyalah versi terkini dari peperangan yang dilakukan oleh segelintir kaum kaya untuk memangkas hak-hak politik dan kekuasaan warganegara dari kaum yang jumlahnya jauh lebih besar.

Chomsky bisa jadi juga seorang kritik terdepan terhadap mitologi pasar “bebas” alami, yakni hymne gembira yang didesakkan ke kepala kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efesien, dan adil. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, pasar hampir selalu tak pernah kompetitif. Sebagian besar ekonomi didominasi oleh korporasi yang massif dengan kontrol luar biasa terhadap pasar mereka dan oleh karenanya menghadapi sedikit kompetisi berharga seperti yang digambarkan dalam buku-buku pelajaran ekonomi dan pidato-pidato politikus. Lebih jauh lagi, berbagai korporasi pun adalah organisasi yang secara efektif totaliter, beroperasi menurut garis non-demokratik. Dengan ekonomi kita yang berpusat pada institusi seperti itu, sungguh terkompromikanlah kemampuan kita untuk memiliki masyarakat yang demokratik.

Mitologi pasar bebas juga meyakini bahwa pemerintah adalah institusi yang tak efesian dan harus dibatasi, agar tidak merugikan sihir laissez faire alami pasar. Faktanya, sebagaimana ditekankan oleh Chomsky, pemerintah menempati posisi sentral dalam sistem kapitalis modern. Mereka dengan murah hati menyubsidi korporasi dan bekerja untuk mendorong kepentingan korporasi dalam berbagai lini. Korporasi yang diuntungkan oleh ideologi neoliberal faktanya justru sering munafik: mereka menghendaki dan mengharapkan pemerintah untuk mengucurkan dolar pajak ke mereka, dan melindungi pasar mereka dari kompetisi, tapi mereka ingin diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan memajaki mereka atau memberi dukungan atas nama kepentingan non-bisnis, terutama kaum miskin dan kelas pekerja. Pemerintah justru lebih besar dari sebelumnya, tapi di bawah neoliberalisme mereka lebih tidak berpura-pura mengakomodasi kepentingan non-korporasi.

Peran sentral pemerintah dan pembuat kebijakan paling nyata terlihat dalam kemunculan ekonomi pasar global. Apa yang dipresentasikan oleh para ideolog pro-bisnis sebagai ekspansi alami pasar bebas melintasi perbatasan, pada faktanya adalah sebaliknya. Globalisasi adalah hasil dari pemerintah-pemerintah adidaya, terutama Amerika Serikat, yang mendorong kesepakatan-kesepakatan dagang dan perjanjian lainnya ke tenggorokan rakyat dunia untuk memudahkan korporasi dan kaum kaya mendominasi ekonomi-ekonomi bangsa di seluruh dunia tanpa bertanggung-jawab apa pun terhadap rakyat-rakyat bangsa tersebut. Proses ini tampak paling jelas dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada awal 1990an dan kini dalam perumusan rahasia atas nama Kesepakatan Investasi Multilateral (MAI).

Sesungguhnya, salah satu ciri paling menyolok dari sistem ini adalah kemampuannya mengebiri diskusi dan debat yang jujur dan terbuka tentang neoliberalisme di Amerika Serikat maupun tempat lainnya. Kritik Chomsky terhadap tatanan neoliberal secara efektif berada di luar jangkauan analisa mainstream meskipun tersedia landasan empiris yang kuat dan berkomitmen pada nilai-nilai demokratik. Di sini, analisa Chomsky tentang sistem doktrinal dalam demokrasi kapitalis menjadi berguna. Korporasi media berita, industri Humas, ideolog-ideolog akademisi, dan budaya intelektual menuliskan sandiwara besar untuk menyajikan “ilusi yang dibutuhkan” agar situasi yang tak dapat ditolerir ini tampil seolah-olah rasional, berlandaskan niat-baik, dan dibutuhkan (kadang perlu tampil diinginkan). Sebagaimana buru-buru ditunjukkan oleh Chomsky, ini bukan konspirasi formal oleh kepentingan besar, karena tak perlu seperti itu. Melalui beragam mekanisme institusional, dikirimkan sinyal-sinyal kepada para intelektual, komentator, dan wartawan, untuk mendorong agar status quo terlihat sebagai pilihan terbaik di antara yang mungkin. Diupayakan pula agar mereka yang diuntungkan oleh status quo dijauhkan dari tantangan. Karya Chomsky adalah seruan langsung bagi para aktivis demokratik untuk membangun kembali sistem media kita agar terbuka bagi perspektif dan penyelidikan anti-korporasi dan anti-neoliberal. Ini juga suatu tantangan bagi semua intelektual, atau setidaknya mereka yang menyatakan berkomitmen terhadap demokrasi, untuk berkaca langsung di hadapan cermin dan menanyakan diri mereka sendiri kepentingan siapa, dan untuk nilai-nilai apa, mereka melakukan pekerjaan mereka.

Deskripsi Chomsky tentang cengkraman neoliberal/korporasi dalam ekonomi, kebijakan, jurnalisme, dan budaya kita begitu kuat dan menimbulkan keprihatinan sehingga bagi beberapa pembaca itu dapat menciutkan nyali. Dalam masa politik yang mendemoralisir ini, beberapa pihak dapat mengambil langkah berikutnya dengan menyimpulkan bahwa kita terjebak dalam sistem yang regresif ini karena, sayangnya, umat manusia praktis tak mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi, egalitarian dan demokratik.

Faktanya, kontribusi terbesar Chomsky mungkin terletak pada penekanannya pada kecenderungan demokratik yang fundamental dalam rakyat di dunia, dan potensi revolusioner yang tersirat dalam denyut tersebut. Bukti terbaik tentang kemungkinan ini adalah begitu bersusah-payahnya korporasi mencegah berdirinya demokrasi politik yang sejati. Para penguasa dunia memahami secara implisit bahwa sistem mereka didirikan untuk memenuhi kebutuhan segelintir, bukan banyak orang, dan bahwa orang yang lebih banyak tersebut tidak dapat dibolehkan mempertanyakan atau mengubah kekuasaan korporasi. Bahkan dalam demokrasi tambalan yang memang ada, komunitas korporasi bekerja tanpa henti untuk mengawasi agar isu-isu penting seperti MAI tidak pernah diperdebatkan secara umum. Dan komunitas bisnis membelanjakan uang yang sangat banyak untuk menyewa aparat humas untuk meyakinkan rakyat Amerika bahwa yang ada adalah yang terbaik dari segala yang mungkin. Menurut logika ini, kemungkinan perubahan sosial yang lebih baik perlu ditakuti bila komunitas korporasi meninggalkan humasnya dan tak lagi menyogok pemilu, membolehkan media representatif, dan tak keberatan mendirikan demokrasi partisipatoris egalitarian sejati karena ia tak lagi takut pada kekuatan rakyat banyak.

Pesan-pesan neoliberalisme yang paling lantang adalah bahwa tidak ada lagi alternatif terhadap status-quo, dan bahwa umat manusia telah mencapai tingkat yang tertinggi. Chomsky menunjukkan bahwa terdapat beberapa periode lain sebelumnya yang dinyatakan sebagai “akhir sejarah”. Pada tahun 1920an dan 1950an, contohnya, kaum elit AS mengklaim bahwa sistem yang ada berjalan baik dan kejinakan massa mencerminkan kepuasan meluas terhadap status quo. Peristiwa yang terjadi tak lama setelah itu membuat terang benderang ketololan keyakinan tersebut. Dugaan saya adalah bila kekuatan demokratik mencatat sedikit saja kemenangan nyata, darah pun segera mengalir kembali dalam nadi mereka, dan pembicaraan tentang tidak adanya harapan untuk perubahan akan bernasib sama seperti fantasi-fantasi kaum elit sebelumnya tentang kejayaan kekuasaan mereka yang akan berlangsung selama seribu tahun.

Pandangan bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik terhadap status quo justru saat ini lebih parah dibandingkan sebelumnya, dalam era di mana terdapat teknologi-teknologi yang susah diterima akal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi manusia. Benar bahwa masih belum jelas bagaimana kita dapat mendirikan tatanan paska-kapitalis yang dimungkinkan, bebas, dan manusiawi; pandangan itu memiliki kesan utopia. Tapi tiap langkah maju sejarah, dari pengakhiran perbudakan dan pendirian demokrasi untuk mengakhiri kolonialisme formal, pada titik tertentu harus menaklukkan anggapan bahwa hal tersebut tak mungkin karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, aktivisme politik terorganisir berjasa atas tingkat demokrasi yang kita miliki saat ini, hak pilih universal bagi orang dewasa, hak-hak perempuan, serikat buruh, hak-hak sipil, kebebasan yang kita nikmati. Bahkan bila pandangan tentang masyarakat paska-kapitalis tampaknya tak tercapai, kita tahu bahwa aktivitas politik manusia dapat membuat dunia tempat kita tinggal menjadi sangat manusiawi. Ketika kita mencapai titik tersebut, mungkin kita akan dapat kembali memikirkan tentang pembangunan ekonomi politik yang berdasarkan pada prinsip kerjasama, persamaan, pemerintahan swadaya, dan kebebasan individu.

Hingga saat itu tiba, perjuangan untuk perubahan sosial bukanlah persoalan hipotetik. Tatangan neoliberal saat ini telah menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang massif dari Asia timur ke Eropa timur dan Amerika Latin. Kualitas kehidupan di negeri-negeri maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara sangat rapuh dan masyarakatnya berada dalam keresahan yang cukup berarti. Pergolakan besar menghantui tahun-tahun dan dekade ke depan. Terdapat keraguan yang cukup besar tentang kelanjutan dari pergolakan itu, dan sedikit saja alasan untuk memikirkan itu akan otomatis berujung pada resolusi yang demokratik dan manusiawi. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai rakyat, mengorganisir diri, merespon, dan beraksi. Seperti dikatakn Chomsky, bila kau beraksi layaknya tak ada perubahaan yang lebih baik, maka kau menjamin bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik. Pilihan ada pada kita, pilihan ada pada Anda.

————-

*Kiri tradisional yang dimaksud adalah partai-partai komunis peninggalan perang dingin.

Robert W McChesney ialah seorang profesor Komunikasi di University of Illinois, mantan editor Monthly Review, dan kini aktif dalam Institute of Public Accuracy

——————————————————————————————————— Diterbitkan di Monthly Review, 1 April 1999; diambil dari situs www.chomsky.info Diterjemahkan oleh NEFOS.org

http://nefos.org/?q=node/70

 

Kolonialisme dan Deteritorisasi Israel atas Palestina January 28, 2009

pc-obama-rosie-lg5Agresi penghujung tahun 2008 Israel memang telah berhenti. Namun sayangnya, agresi itu tidak berhenti karena tekanan kelompok dan negara beradab manapun. Tidak PBB, apalagi Uni Eropa bahkan Liga Arab sekalipun. Berbagai peristiwa dan kepentingan politik dalam dan luar negeri Israel lah yang menyebabkan agresi itu terhenti. Pemilu Israel dan reformulasi kebijakan Amerika dibawah presiden yang sempat ‘nyasar’ ke Indonesia terhadap Israel merupakan alasan kuat bagi Israel untuk menghentikan kejahatannya di Palestina untuk sementara.

Arogansi dan budaya barbar Israel dalam memastikan ketertindasan bangsa Palestina diatas tanah airnya, merupakan wajah dunia kita hari ini. Meski Washington telah ditempati oleh presiden kulit hitam pertama yang mencetak sejarah Amerika, namun hampir dipastikan, dunia begitu pula nasib Palestina, secara subtansial tidak akan berubah.

Publik  sudah terlalu paham bahwa hampir seabad ambisi jahat Israel terhadap Palestina berlangsung, selalu ada andil sekelompok politisi Amerika yang mendalangi semua itu. Tanpa itu, sangat tidak mungkin, Israel bisa berhasil dengan sukses mengokupasi tanah dan membunuh bangsa  Palestina. Tanpa dukungan Amerika, sangat tidak mungkin, dunia arab terpecah berkeping-keping menyaksikan kemungkaran dan kezaliman atas saudaranya yang didoktrinkan oleh Islam sebagai satu tubuh.

Legalisasi Penjajahan Modern

Menengok jauh kebelakang, bahwa kehadiran Israel di Timur Tengah bisa dijelaskan pada berpadunya ilusi promise land bangsa Yahudi di Palestina dengan kepentingan politik luar negeri Amerika dan sekutunya di Timur Tengah yang kaya akan migas. Kedua kepentingan tersebut semakin terakselerasi dengan munculnya peristiwa pembunuhan masal kaum yahudi oleh Nazi.

Kampanye untuk menempatkan seluruh orang yahudi didunia sendiri telah dimulai sejak tahun 1800an di Eropa yang membidik tanah Palestina sebagai lokasinya (2006: 1-4). Gagasan itu diwujudkan dengan mengirimkan 40.000 imigran yahudi memasuki Palestina (1882-1903), salah seorang yang membiayai pendudukan tersebut adalah Baron Edmond de Rothschild.

Tahun 1896, Theodor Herzl, seorang jurnalis yahudi Austro-Hungarian mendorong berdirinya negara yahudi di Palestina. Pada saat yang sama Jewish Colonization Association, yang didirikan 1891 di London oleh Baron Maurice de Hirsch, mulai membiayai pendudukan imigran yahudi di Palestina. Tahun berikutnya,  Kongres Zionist di Switzerland mendirikan World Zionist Organization (WZO) dan merekomendasikan penguatan gagasan zionisme dengan pernyataan “home for the Jewish people in Palestine.” Sebagai tindak lanjut berbagai gerakan yang menyokong pendudukan, pada kurun 1904-1914, gelombang kedua 40,000 Zionis memasuki tanah Palestina sehingga populasi yahudi disana membengkak sekitar 6%.

Pendirian negara yahudi segera terwujud ketika Inggris yang memang memiliki wilayah kolonial di Timur Tengah melalui Menteri Luar Negerinya Arthur James Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour 1917 untuk mengakui Israel  dan menerapkan apa yang mereka namakan “self determination of small nations”. Tahun berikutnya, Inggris dan sekutu secara resmi menjajah Palestina. Pada tahun 1919, Kongres Nasional Palestina pertama mendesak Paris Peace Conference untuk menghapus deklarasi Balfour dan mendesak kemerdekaan bagi Palestina. Namun desakan dan permintaan tersebut dijawab dengan rekomendasi membuat persemakmuran bagi Israel di Palestina.

Kolonisasi Inggris atas Palestina ini kemudian melancarkan okupasi Yahudi di Palestina dengan kedatangan 35.000 imigran gelombang ketiga sekitar tahun 1919-1923 yang dilanjutkan dengan Deklarasi 1922 untuk menyediakan lokasi tersebut bagi yahudi di Palestina. Walaupun ditolak oleh rakyat Palestina, gelombang eksodus yahudi memasuki Palestina semakin deras padahal ditahun yang sama, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat bagi Palestina.

Setelah organisasi teroris zionis Haganah berdiri Maret 1921, pada 1924-1928, gelombang keempat pendudukan Israel mengirim tidak kurang 67,000 imigran Zionis, 50% diantaranya berasal dari Polandia, sehingga meningkatkan populasi Yahudi di Palestina menjadi 16% yang mendiami 4.2% negara Palestina.

Pada tahun 1930an, kepemilikan tanah orang yahudi di Palestina bertambah 1% menjadi sekitar 6% seiring dengan kedatangan 250.000 imigran yahudi dalam gelombang kelima pendudukan. Sepuluh tahun setelah faksi teroris zionis lahir, organ teror Israel yang lain, Irgun Zvai Leumi (Irgun atau IZL) yang merupakan pecahan Haganah, dibawah komando Valdimir Jabotinsky berdiri. Organ-organ teror ini mambantu penguasaan tanah Israel di Palestina (beberapa dari tokoh kelompok ini kemudian menjadi Perdana menteri Israel, Yitszak Shamir), sejak saat itu konflik dengan bumbu kekerasan muncul. Sejumlah orang dari berbagai etnik dan agama di Palestina mulai menjadi korban (1995:54).

Pada 1933, Menlu Inggris, Winston Churcill mendesak petani Palestina untuk menyerahkan tanahnya kepada imigran Yahudi. Sikap Churcill itu dibalas dengan rekomendasi Konferensi Komite Nasional Palestina untuk menolak membayar pajak tiga tahun berikutnya.Ditahun yang sama 150 gerilyawan Lebanon mencoba menyerang Inggris. Setelah Komisi Peel (Royal), bentukan Inggris pada 1938 merekomendasikan untuk membagi 33% wilayah Palestina kepada imigran Yahudi yang ditolak negara arab, organ teror Israel IZL membom perkampungan Palestina dan menewaskan 119 orang. Aksi ini gagal dicegah, karena Inggris menangkap dan mengadili para pejuang Palestina.

Oktober 1939, organ teror ketiga Zionis Lochemay Herut Yisra’el (LEHI; “Fighters for the Freedom of Israel”) didirikan oleh teroris pembelot IZL Avraham Stern. Tahun itu juga, otoritas Inggris ditanah jajahan mengeluarkan pernyataan bahwa Palestina tetap diakui sebagai negara yang ditolak oleh Zionis. Sebagai balasannya, Zionis mendatangkan 60.000 imigran memasuki Palestina yang berlangsung 1940-1945. Tahun 1942, Avraham Stern terbunuh oleh pasukan Inggris. Dalam penyerbuan itu ditemukan bukti bahwa dana dan persenjataan organ teror Avraham dipasok oleh Nazi dan kekuatan fasis Italia guna merongrong kekuasaan Inggris di Palestina. Fakta ini semakin terang ketika Zionis melalui IZL dan Avraham gangs balik mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Palestina. Kampanye ini semakin menguat setelah tokoh Zionis Amerika dan Israel mengadakan Konfrensi Biltmore di New York yang menyatakan bahwa Palestina akan menjadi negara persemakmuran Yahudi.

Pada tahun 1945, Haganah mengorganisir gelombang besar imigran ilegal Yahudi memasuki Palestina. Setahun berikutnya, Liga Arab bertemu di Syria dan mengeluarkan peringatan bagi Inggris dan Amerika untuk memberikan hak bangsa Palestina. Tahun 1947, atas desakan Amerika, Inggris angkat kaki dari Palestina dan PBB mengeluarkan sebuah kebijakan hegemonis untuk merampas tanah Palestina dengan apa yang disebut UN Partition Plan yang menghilangkan 55% lebih wilayah 1,3 juta warga Palestina ketangan 450 ribu orang Israel. Tentu saja kolonilialisme masal yang menguntungkan Israel ini ditentang oleh negara arab.

Komite politik Liga Arab mempersiapkan 3000 pasukan, 10.000 senjata dan dana 1 juta pounds seiring dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan zionis dan maraknya aksi teror Haganah dan dukungan 250 Juta dollar Yahudi Amerika dan 12 juta dollar bantuan Cekoslvakia.

Sementara itu di Amerika, Presiden Truman secara diam-diam bertemu pemimpin Zionis Chaim Weizman untuk meminta dukungan berdirinya negara Yahudi 15 Mei 1948. Setelah serangan teror yang didukung Amerika, Cekoslovakia dan Yugoslavia, Israel secara resmi merampas wilayah Palestina dengan secara sepihak mendeklarasikan negaranya pada 1948. Setahun sesudahnya, Amerika memberikan US 100 juta bantuan ekspor untuk Israel (2008: 17).

Menjelang dua dekade, Israel kembali melancarkan kampanye Negara Modern Yahudi yang melobi PBB dan Amerika Serikat sehingga ia memperoleh dukungan presiden Harry Truman untuk mengusir 750.000 warga palestina dari tanah airnya sendiri sepanjang tahun 1947-1949. Tidak hanya itu, untuk melengkapi kejahatannya di Palestina, Israel melakukan 33 jenis pembantaian dan okupasi serta penghancuran 531 desa dan kota Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan An-Nakba (Bencana) (tt: 12).

Israel tak berhenti melakukan serangan dan teror untuk mengusir dan menguasai tanah air Palestina, organ teror seperti IZL, Haganah dan Avaraham bersatu dan bermertamorfosis menjadi Angkatan Bersenjata resmi Israel (Israel Defense Force). Hingga serangan terakhir di tahun 1967, Palestina telah kehilangan hampir 70% wilayahnya dan hanya menyisakan jalur Gaza dan Tepi Barat.


palestine1946-2000

Kunci gelombang kemenangan Israel dalam mengokupasi Palestina terletak di Washington dengan membangun dan meyakinkan negara imperialis itu akan konsensi politik abadi di Timur Tengah. Israel telah menjadi ujung tombak posisi tawar Amerika di kawasan kaya minyak. Dengan keberadaan Israel, Amerika tidak hanya mampu mengendalikan negara-negara boneka Arab tapi juga mampu mengambil tindakan yang sangat cepat untuk merespon segala kepentingannya di Timur Tengah.

Dukungan Amerika terhadap Israel semakin menguat ketika beberapa pelaku politik dan kebijakan luar negeri Amerika mendirikan kelompok lobby pro Israel yang bernama The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ditahun 1953 yang merupakan kumpulan dan berbagai blok politisi mulai dari republik, demokrat, independen dan kalangan non partai.

AIPAC sendiri didirikan oleh Isaiah L. Si Kenen dengan nama asli the American Zionist Committee for Public Affairs. Perubahan nama tersebut menurut Kenen ditujukan untuk memperluas dukungan dan pengikut. Dengan munculnya AIPAC, hubungan mutualisme Tel Aviv-Washington semakin jelas. Bagi Israel sendiri hubungan tersebut semakin menguatkan posisinya tidak hanya untuk melaksanakan politik kolonialismenya di Timur Tengah tapi juga untuk melawan negara-negara arab.

Penutup

Tidak ada yang berubah dari cara Israel sejak Zionis itu merampok hak dan tanah air bangsa Palestina. Agresi yang baru lalu juga memiliki motif sama yaitu penjajahan dan deteritorisasi Palestina dari peta dunia. Wajar bila Presiden Iran tidak mengakui Israel sebagai negara karena menjadikan agresi dan perampokan wilayah sebagai modus mendirikan negara dan kedaulatan.

Israel juga memberikan pelajaran bahwa kejahatan kemanusiaan dalam sisi tertentu diperlukan oleh Amerika dan sekutunya. Dengan demikian, penjajahan dan memerangi martabat kemanusian menjadi absah. Kasus Israel juga berupaya mengaduk-ngaduk logika dan akal sehat kita bahwa penjajah seperti Israel harus didukung dalam mempertahankan tanah jajahannya dari rakyat Palestina. Bahkan perlawanan rakyat Palestina untuk mengembalikan tanah airnya seperti yang pernah dilakukan oleh pejuang kita terhadap Belanda dijungkir balikan sebagai teroris. Jadi semakin jelas siapa master of terror yang sebenarnya.

Amerika membentengi dan memproduk seluruh kejahatannya di Timur Tengah dan Palestina melalui AIPAC. Dari sepak terjang AIPAC, Amerika melancarkan seluruh perangnya tidak hanya di Palestina, tapi juga Iraq, Afghanistan dan rencana menyerbu Iran. Wajar saja bila, bukan hanya New York Times menyebut AIPAC sebagai organisasi paling berpengaruh dalam warna kebijakan luar negeri Amerika, namun para pegiat HAM dan anti perang di Amerika sampai harus perlu mengorganisir dirinya menentang AIPAC dalam politik luar negeri Amerika.

Sumber Bacaan

Mike Berry and Greg Philo, Israel and Palestine, 2006,Pluto Press, pp. 1-4

John W. Mulhall, CSP, America and the founding of Israel, 1995, Deshon Press, pp.1

The Ethnic Cleansing of Palestine, by Israeli historian Ilan Pappe.

Jeremy M Shrap, US Foreign Aid To Israel, 2008, Congressional Research Service.

http://www.ifamericansknew.org/stats/usaid.html

Alison Weir, “Should the U.S. End Aid to Israel: Funding Our Decline,” CounterPunch, April 4, 2008.


Free Palestine and Bring Israel and Its Ally to Criminal Court

Boycott Israely and Its Ally Product


ad3bannerboycott1


boycott


images_big