[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Rekonsiliasi November 14, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:23 am
Tags:

Selalu saja berujung pada kata rekonsiliasi, setiap isu atau gagasan yang diawali oleh perlunya memaafkan bagi seseorang yang dimata publik -terutama orang yang paham dan terlibat sebagai korban- sulit untuk dimaafkan. Inilah babak lanjutan dari politik zig zagnya PKS tentang Soeharto yang berujung pada rekonsiliasi.
Kalau kita jeli meriset paket isu ini (kejahatan masa lalu, soeharto hingga rekonsiliasi), sesungguhnya PKS bukanlah pemain baru dalam menggelontorkan wacana ‘basi’ ini. Paling tidak, sejak awal tahun 2000, sejumlah tokoh dan elit politik silih berganti memainkan isu sporadik tentang rekonsiliasi. Mulai dari partai warisan Orde Baru, Golkar, Hamzah Haz yang kala itu menjabat wakil presiden hingga PKS.
Saya sungguh tak bermaksud mempertanyakan tujuan dari tindakan tersebut. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana para tokoh atau siapapun, setiap hari, jika mereka bersuara, bisa memberikan teladan-teladan yang produktif bagi masyarakat. Itu artinya, memainkan pola kampanye pemaafan hingga rekonsiliasi bagi kejahatan kekuasaan masa lalu tanpa tahu bagaimana mekanisme dan konsep pertanggungjawaban yang harus dijalankan bukan hanya tidak mendidik publik tapi juga memberikan teladan yang buruk bagi berbagai penyelesaian persoalan bangsa Indonesia ke depan. seserius itukah? bagi saya ya.
Rupanya penting untuk mengingatkan kembali tentang keberhasilan negara-negara yang pernah dibekap kekerasan masa lalu untuk bangkit karena menggelar sebuah forum nasional untuk mengklarifikasi peristiwa kelam masa lalu sebagai prasayarat rekonsiliasi. Dengan kekurangan dan kelebihan, Afrika Selatan bisa dianggap mewakili sebagai salah satu negara yang paling maju di benua hitam tersebut paska kekerasan apartheid rezim de clerk.
Kunci dari keberhasilan Afrika Selatan tersebut antara lain tercermin dari slogan Nelson Mandela yang terkenal yang diucapkan satu hari setelah terbentuknya Komisi Pengungkapan Kebenaran Sejarah Afrika Selatan (South Africa’s Truth Commission) yang diketuai uskup Desmon Tutu “To forgive and forget, we should know what actually happened” (Untuk memaafkan dan melupakan, kita harus tahu apa yang sesungguhnya terjadi). Dengan kekurangan dan kelebihan proses komisi tersebut, jadilah kemudian Afrika Selatan hari ini yang menjadi negeri modern Afrika dan tuan rumah World Cup mendatang.
Saya melihat, Afrika Selatan tidak saja berhasil mengatasi problem krusial masa lalunya. Tapi lebih dari itu, negeri diujung selatan Afrika itu juga mampu memutus kekebalan hukum bagi pelaku yang berdampak langsung bagi pencegahan terulangnya kejahatan yang sama atau lebih berat lagi, menghentikan kekerasan apartheid diseluruh pelosok negeri dan memulihkan trauma korban yang salah satunya dijalankan melalui rekonsiliasi.
Bila konsep terpadu ini telah dilakukan Afrika Selatan, maka konsep yang seperti apa yang dimaksud oleh Golkar, Hamzah Haz dan PKS tentang rekonsiliasi. Saya sering menganalisis bahwa rekonsiliasi yang digembar-gemborkan selama ini oleh beberapa elit politik, dipastikan sebagai rekonsiliasi sporadik yang tak memiliki desain dan digunakan untuk (lagi-lagi) meraup keuntungan politik sempit.
Perlu diingat, rekonsiliasi bukan merupakan tindakan tunggal, rekonsilasi adalah tindakan terkait yang memiliki prasarat. Sederhananya, bagaimana seseorang dapat memaafkan suatu perbuatan yang tidak pernah diakui oleh orang lain sebagai sebuah kesalahan. Dalam konteks itu, apakah pernah ada pihak dinegeri yang mengaku dan bertanggungjawab atas kejahatan masa lalu. Jika demikian, bagaimana korban dan masyarakat lain bisa memberi maaf? Lalu kepada siapa, pemaafan itu ditujukan? Jika jawaban-jawaban ini tidak pernah ada jelas tidak akan pernah terjadi rekonsiliasi.
Menurut saya, dalam konteks hari ini untuk kasus kejahatan kekuasaan, rekonsiliasi bukan hanya semu dan tak penting menjadi fokus. Prioritas utama agenda yang berhubungan dengan persoalan ini adalah penegakan hukum dan pertanggungjawaban yang jelas dan tegas tanpa pemberian kekebalan hukum langsung atau tidak langsung bagi pelakunya. Hukum selama ini terlalu berkompromi dengan para penjahat, akibatnya bukan hanya keadilan yang rusak, tapi kejahatan yang sama dengan kualitas dan modus yang bervariasi terus muncul hingga saat ini. Warisan kekerasan masa lalu dalam kasus penculikan, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan bahkan semakin menjadi dimasa kini. Negara bukan hanya gagal menghentikannya, tapi juga abai untuk menyelesaikan akar persoalannya. Buruknya, para elit bukannya memberikan solusi yang benar tapi memanfaatkan berbagai isu yang tak selesai ini untuk kepentingan politik sesaat.
Dalam situasi ini, mungkin bisa kita bayangkan, apakah seluruh persoalan bangsa yang tak pernah selesai dan bahkan memburuk ini juga karena kita tidak pernah memulai untuk menyelesaikan ‘borok’ masa lalu dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi dengan usaha keras dan rumusan yang terkonsep, pelajaran dalam menyelesaikan masa lalu tersebut dapat dijadikan model dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa kini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kekeliruan ini.

Ahmad Hambali

Advertisements
 

Soeharto dan ‘Sindrom Kegagalan Negara’ November 13, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:40 am
Tags:

Sebagai tokoh kontroversial, Soeharto diramalkan akan menjadi sebuah nama yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Simpelnya, pihak yang pro selalu datang dari lingkaran kelompok yang tidak hanya dekat, bergantung dan diuntungkan dengan keberadaan fisik, nama atau pengaruhnya. Sedangkan pihak yang kontra adalah kelompok yang umumnya menjadi korban kekejian pemerintahan Orde Baru.

Namun diantara dua kelompok tersebut juga terdapat elit atau kelompok-kelompok yang berharap nama Soeharto dapat disulap menjadi tambahan-tambahan keuntungan politik, seperti apa yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu yang menyandingkan diktator tersebut dengan para pahlawan dan guru bangsa. Parahnya, hingga hari ini, tidak ada koreksi dan rasa malu sedikitpun dari PKS atas sikapnya yang mempahlawankan Soeharto, padahal badan resmi yang menyeleksi pengangkatan pahlawan di Departemen Sosial sudah menyatakan Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan karena tidak memiliki rekam jejak akademik yang jelas.

Kontroversi Soeharto selalu berulang, beberapa tahun lalu, pernah terdapat dua isu yang menjadi soroton luas masyarakat. Yang pertama adalah kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso untuk yang ketiga kalinya pada Jum’at lalu. Dan yang kedua dirawatnya mantan penguasa orde baru untuk yang kesekian kalinya pasca pengumuman akan dilanjutkan kasus Soeharto oleh Jaksa Agung beberapa waktu lalu.

Yang cukup menarik dua peristiwa ini ditindak lanjuti oleh sikap yang saling bertolak belakang terutama bila di lihat dari aspek penegakan hukum. Khusus untuk dalang pembunuh bos Asaba tersebut semua jajaran aparat keamanan terutama Polri langsung mengkoordinasi seluruh Polda se-Indonesia bahkan membuat red notice untuk Interpol guna menangkap Gunawan. Selain itu, Polri juga menyidik secara serius pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian luar biasa orang yang pernah mejadi kepercayaan korbannya itu.

Lalu lain lagi dengan apa yang dialami oleh Soeharto, setelah beberapa kali muncul komentar para pejabat soal perlunya memberi dispensasi atas tunggakan kasusnya karena alasan kemanusiaan dan sakitnya Soeharto, pemerintah akhirnya berencana mengampuni kesalahan Soeharto lewat berbagai cara penyelesaiaan yang paling mungkin dilakukan (KCM,10/5/06). Tidak hanya itu Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) juga ikut menggelar pertemuan soal Tap MPR XI/1998 yang mengamanatkan pemerintah untuk memberantas KKN secara tegas termasuk kepada Soeharto dan para kroninya.

Dua langkah yang sangat bertolak belakang ini uniknya memiliki satu kesan yang sama terhadap persoalan penegakan hukum di Indonesia yakni pencitraan yang semakin menguatkan bahwa penegakan hukum tidak saja tidak pernah mendapat tempat yang baik dalam praktek keseharian cara bernegara kita tapi juga praktek-praktek tersebut jelas sedang menjerumuskan penegakan hukum ke dalam lubang pembusukan. ‘kehebatan’ Gunawan menembus penjara paling ketat di Indonesia dan beramai-ramainya elit politik, pejabat dan pemerintah yang berupaya melemahkan hukum dalam menghadapi penguasa orde baru tersebut telah menjadi aroma yang kuat terjadinya pembusukan hukum di negeri ini.

Syndrome Kegagalan Negara

Dalam kasus Soeharto dan Gunawan Santoso, masyarakat dan para korban adalah pihak yang paling dirugikan dari ketidakberayaan Negara menghadirkan kepastian hukum. Hukum yang seperti ini telah membiaskan pencapaian keadilan sehingga tidak jelas lagi bagaimana Negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban dan sejauh mana keadilan dilaksanakan secara konsisten dapat dipenuhi.

Sulit rasanya kita melancarkan argumen yang menjadikan keadilan sebagai dasar pijakannya ditengah kepungan sekelompok elit birokrasi, politisi dan pejabat Negara yang kurang memahami seberapa penting kita perlu menjunjung tinggi keadilan. Mungkin mendapatkan keadilan bukan menjadi prioritas bagi sekelompok elit dan pejabat. Tapi pasti, keadilan telah menjadi satu keajaiban yang selalu ditunggu oleh para korban dan masyarakat di lapisan bawah.

Dalam soal ini, Negara nyatanya bukan hanya telah mengulangi kegagalannya menjalankan kewajibannya untuk menegakan hukum tapi Negara juga telah terjebak dalam sebuah sindroma berkepanjangan untuk memahami dan memenuhi hak masyarakat terutama para korban dalam mewujudkan keadilan. Sindroma ini telah melengkapi kegagalan Negara pada dimensi lain dimana sebagai pelayan masyarakat, Negara mentransformasi diri menjadi sumber arogansi dan penyimpangan yang di satu sisi misalnya tak mampu mencegah kelangkaan BBM padahal di sisi lain Indonesia merupakan salah satu Negara produsen minyak terbesar didunia. Begitu juga dengan kelangkaan pupuk dan kasus-kasus kegagalan redistribusi hak publik lainnya termasuk pemenuhan keadilan masyarakat di penjuru negeri.

Dengan serangkaian kegagalan itu tidaklah mengherankan bila dalam kasus Soeharto seruan untuk mengampuni dan mempahlawankan lebih banyak di suarakan oleh banyak elit, hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh: pertama, ketidakmampuan banyak pihak termasuk pemerintah untuk memahami penderitaan masyarakat korban kezaliman rezim orde baru yang hingga kini masih mendamba keadilan. Selain dikenal sebagai masyarakat dan pemerintahan yang reaktif terhadap masalah-masalah tertentu, pemerintah dan masyarakat Indonesia ternyata juga paling mudah lupa terhadap hal-hal tertentu apalagi terhadap hal-hal yang membutuhkan konsistensi dan komitmen termasuk program memerangi ketidakadilan.

Prilaku ini persis apa yang di sebut oleh Bertrand Russell sebagai ‘Kejahatan Kebisuan’ dimana masyarakat dan Negara menjadi pelaku ketiga yang melengkapi kesempurnaan dari sebuah kejahatan yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, terkait dengan hal tersebut, Negara juga telah memberi andil terhadap persepsi lemahnya hukum hingga sebagian kelompok elit termasuk pejabat (mungkin juga para kroni) menggunakan kasus Soeharto sebagai kampanye melawan penegakan hukum dan pelanggengan impunity. Ketiga pemerintah memang selalu mencari jalan aman dari persoalan masa lalu baik korupsi maupun pelanggaran HAM. Hal ini juga terlihat dari di gantungkannya status 42 calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tugasnya jelas berupaya menyelesaiakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi.

Keempat, hukum memang sengaja dilumpuhkan agar kebijakan yang menguatkan impunitas seseorang menjadi yurisprudensi tak tertulis bagi para tersangka yang mantan pejabat hingga hukum tak bisa menjamah seorang birokrat yang sudah pensiun dan dianggap berjasa bagi negara sementara ia juga memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan kriminal dan penyimpangan lainnya.

Upaya untuk melumpuhkan hukum terus terjadi baik secara diam-diam seperti dengan membiarkan terjadinya system hukum yang menyebabkan berkali-kali kaburnya terpidana Gunawan Santosa maupun secara terbuka dengan membebaskan beberapa pelaku korupsi dan pelanggar HAM termasuk kasus Soeharto

Dua kasus ini sekali lagi telah menjadi hantaman keras untuk kesekian kalinya bagi dunia penegakan hukum Indonesia yang sejak lama memang menjadi bulan-bulanan tindakan penyimpangan aparat, elit birokrasi dan para pejabat karena alasan-alasan non-hukum. Bila penyimpangan-penyimpangan ini terus terjadi bukan tak mungkin wajah hukum yang sudah rusak parah ini segera membusuk dan memicu kehancuran yang lebih besar lagi seraya semakin menegaskan bahwa Negara memang sedang mengidap sebuah syndrome kegagalan yang tak pernah bias disembuhkan.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya kita mengingat kembali pernyataan Pionir hak asasi Indonesia HJC Princen ketika ia membela ratusan ribu tahanan pulau Buru yang dulu mendukung penangkapan dan penahanan pemerintah orde lama atas dirinya:

“aku melihat masa lampau, karena aku melihat masa depan. Seorang korban di masa lalu tahu apa artinya korban bila ia tak ingin melihat korban jatuh lagi di masa lain”.

Jakarta, 11 Mei 2006

Ahmad Hambali

 

MENGGAGAS JALAN BAGI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA November 12, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:16 am
Tags:

Pengantar
Dibeberapa negara yang kondisi HAM nya sangat buruk pada gilirannya telah memberikan dampak serius bagi integritas kedaulatan sebuah negara. Keterikatan negara tersebut dalam mekanisme pergaulan internasional membuat ukuran-ukuran penilaian universal HAM menjadi aturan yang mengikat dan harus ditaati (imperative). Jawaban dari persoalan tersebut adalah pilihan tunggal untuk menerapkan perlindungan dan penegakan HAM yang sebaik mungkin bagi setiap warga negara.

Sebagai salah satu negara yang memiliki problem HAM yang cukup serius, posisi peradaban masyarakat dan kedaulatan Indonesia dalam pergaulan internasional berada pada titik kritis. Ketidak jelasan pertanggungjawaban kejahatan terhadap martabat manusia di Indonesia tidak saja telah memperburuk budaya penegakan hukum dan moral politik negeri berpenduduk 200 juta lebih ini tapi juga menyuburkan peneladanan kekebalan hukum (impunity) pelaku kejahatan dan budaya kekerasan yang kini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, tidak bisa tidak, bersamaan dengan sektor lainnya, upaya penegakan HAM harus menjadi agenda nasional pemerintahan kedepan. Pengabaian atas program ini tidak hanya akan semakin mewariskan kerumitan persoalan bangsa tapi juga menggerogoti kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Untuk itu perlu kiranya pemerintahan Indonesia untuk mencoba mengadopsi penyelesaiaan beberapa negara yang pernah memiliki problem serupa secara cermat, tepat dan sungguh-sungguh. Walaupun tetap memiliki kekurangan disana-sini, cara Afrika Selatan1 menghadapi persoalan yang sama telah menjadi contoh yang cukup baik untuk diterapkan sebagian model penyelesaiaannya.1

Kondisi Perlindungan dan
Penegakan HAM di Indonesia
Tidak dapat dibantah, Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki problem perlindungan dan penegakan HAM yang cukup buruk. Catatan kelam tersebut diawali oleh tindak kejahatan sistematis negara terhadap pengikut, simpatisan dan orang yang dituduh PKI 41 tahun silam.

Pendekatan kekerasan dan merendahkan martabat manusia dipilih sebagai jalan satu-satunya orde baru Soeharto untuk mengatasi konflik politik pada waktu itu. Praktek itulah kemudian yang selalu menjadi teladan dan pilihan satu-satunya pemerintahan Soeharto dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Identifikasi pemerintahan orde baru terhadap stabilitas negara hingga saat ini telah menghasilkan laut darah manusia tak berdosa yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Parahnya, sejarah hitam tersebut tidak pernah dan tidak ada yang berani untuk mengambil inisiatif menjelaskan kepada masyarakat terutama masyarakat korban. Pun ketika Soeharto, sudah tidak bercokol disingasananya.

Bagi Soeharto dan pelaku kejahatan HAM lainnya membangun sebuah negeri pasti memerlukan pengorbanan. Namun pengorbanan yang dimaksud ternyata telah menciptakan korban yang tidak terperikan. Satu jutaan lebih korban tewas pada peristiwa 65 (1965-1966)2, 100.000 orang jiwa tewas pada masa DOM Papua (1963-1987)3, 200.000 orang di Timtim (1975-1999)4,10.000 orang tewas akibat penembakan misterius (1983-1986)5, 1000 orang tewas pada pemaksaan politik ideologi Pancasila (1978-1989)6, 1321 tewas pada DOM Aceh (1989-1998)7,16 orang di 27 Juli 19978, 528 orang diculik9, 2000-an orang tewas pada kasus kerusuhan sistematis Mei, Trisakti, Semanggi I dan II10 dan banyak lagi.

Jutaan orang tewas demi sebuah ambisi kekuasaan bukanlah pengorbanan, model pembangunan seperti itu adalah sebuah gerakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia di dunia. Seperti kejahatan yang pernah dilakukan oleh rezim kanibal lainnya diseluruh dunia demi dan atas nama pembangunan. Tidak ada cara lain bagi rezim yang seperti ini selain harus mempertanggungjawabkan baik secara hukum, sosial, politik dan kemanusiaan.

Upaya masyarakat, korban dan organisasi hak asasi untuk mendorong pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran HAM jelas tidak akan pernah maksimal. Walaupun beberapa kasus kejahatan tersebut dipaksa diselesaikan oleh desakan internasional. Tapi para pelaku kejahatan berkolaborasi dengan birokrasi sipil rezim lama serta politisi egois untuk membendung pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Akibatnya jeritan para korban yang semakin lantang terdengar menyertai kerusakan tatanan dan filosofi hukum berdampak pada semakin rumitnya upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, budaya, hukum dan politik nasional.

Semua memang mendambakan masa depan Indonesia yang lebih baik, tapi cita-cita tersebut hanya menjadi utopia atau bahkan menjelma menjadi problem baru yang lebih menakutkan bila penanganannya tidak tepat dan berhasil. Beberapa pihak mencoba mencari keuntungan sesaat dengan mengemukakan pandangan bahwa menghadapi berbagai peristiwa kekerasan masa lalu, Indonesia hanya membutuhkan rekonsiliasi saja. Semua upaya untuk berkompromi dengan riil politik dengan mengusulkan komisi yang bertugas memaparkan kebenaran demi rekonsiliasi yang sesungguhnya disabotase kembali oleh komplotan pelaku kejahatan HAM.

Penegakan HAM
Menuju Rekonsiliasi Nasional
Di hampir seluruh belahan dunia, negara-negara yang memiliki problem HAM masa lalu memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga penyelesaian pelanggaran HAM11 yang pada intinya menetapkan alur seperti yang dinyatakan Mandela “No reconciliation without truth”.11

Sejak 1970-an tidak kurang dari 25 negara telah membentuk komisi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang hasil dari kerja tersebut diperoleh secara positif oleh masing-masing Negara yaitu antara lain:
a) Perbaikan birokrasi dan system peradilan di Afrika Selatan, Chlie, elsavador dan
Uganda.
b) Perbaikan struktur militer dan polisi termasuk intelejen di 4 negara tersebut di
atas ditambah Chad dan Guatemala.
c) Reformasi system politik di Uganda, Afrika Selatan.
d)Penerapan HAM dalam budaya di Argentina, Chile, Uganda dan Afrika Selatan
e) Sterilisasi birokrasi dari pelaku pelanggaran HAM lewat hukum di Argentina,
elsavador, Uganda, Afrika Selatan, Guatemala dan Chad
f) Tercapainya target menuju rekonsiliasi antar masyarakat di Chile, Elsavador dan
Afrika Selatan
g) Rekomendasi penyelidikan di Argentina, guatemala, Afrika Selatan, Chile, dan
Elsavador.
h) Pengakuan dan pemaafan kepada korban di Guatemala, Afrika Selatan, Chad,
Elsavador dan Chile.
i) Memberikan kompensasi materi di Afrika Selatan, Chili, Elsavador, dan
Guatemala.12

Sayangnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang sudah disyahkan DPR dan masih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi impunity dimana beberapa pasalnya sama sekali menyimpang dari kerangka puluhan komisi kebenaran yang sudah dibentuk13 akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sama sekali non legal.

Tuntutan pertanggungjawaban yang disuarakan oleh korban pada dasarnya adalah agar trauma tidak terulang dan adanya jaminan kepastian terhadap tidak digunakannya kembali pendekatan kekerasan kepada meraka, keturunan mereka dan masyarakat lainnya. Dengan begitu, para korban telah mempercayakan kepada para elit politik untuk membuat political tactic dalam mengeleminasi secara sistematik kekuatan politik impunitas para pelaku kejahatan HAM. Atau mungkin tuntutan tersebut ditujukan pada pilihan moderat seperti apa yang di usulkan Aryeh Neier dengan berkonsentrasi pada aspek perlunya penjelasan terhadap setiap penderitaan korban dan tindak-tanduk aparat.14

Beberapa kasus kekerasan, teror dan pemboman yang masih terjadi seperti di Aceh, Papua, Poso dan daerah lain ditengarai sangat berkaitan dengan tidak pernah diselesaikannya kasus-kasus kekerasan masa lalu. Dilihat dari keberhasilan pengalaman negara lain menuntaskan masa lalu aspek yang juga cukup penting adalah menciptakan aparat birokrasi dan militer yang profesional. Keterlibatan negara dalam konflik-konflik di Indonesia salah satunya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tidak pernah terungkapnya kasus-kasus kekerasan.15

Kegagalan pemerintah menangani kasus-kasus masa lalu dan berbagai persoalan dengan pendekatan kekerasan juga merupakan cermin dari benang kusut persoalan kemanusiaan dan kuatnya politik impunity di Indonesia. Indonesia kian hari kian mempopulerkan budaya kekerasan ditengah contoh kekerasan yang memang sudah sejak lama diteladani oleh masyarakat. Sementara di Afrika Selatan dan beberapa negara yang baru saja diterpa krisis kemanusiaan kini semakin mengukuhkan jati dirinya menjadi negara yang semakin tidak toleran dengan penggunaan kekerasan.

Usulan dan Rekomendasi
Tidak dipungkiri banyak persoalan yang amat rumit untuk menangani bangsa Ini. Di bidang hak asasi, pemerintahan kedepan, seperti persoalan lain, juga mewarisi busuknya problem HAM masa lalu. Untuk hal ini ada beberapa hal yang menjadi garis besar kebijakan yang harus diambil pemerintah yang perlu dorongan serius dari Komnas HAM yaitu:
o Memperbaiki seluruh mekanisme penyelesaian pertanggungjawaban HAM yang terletak pada mekanisme KKR dan pengadilan HAM.
o Berkait dengan pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi menumbuhkan momentum untuk memperbaiki seluruh subtansi regulasi KKR harus mengalami perbaikan yang amat mendasar termasuk menyiapkanya untuk DPR berikutnya dengan melibatkan masyarakat, aktivis, para ahli HAM dan para korban.
o Merumuskan system, subtansi dan mekanisme peradilan HAM yang efektif di semua institusi Negara terkait seperti Komnas HAM, Kejaksaan, DPR RI dan Pengadilan HAM.
o Perbaikan subtansi dan mekanisme pengadilan HAM dengan mengadaptasi subtansi pengadilan HAM internasional.
o Membuat kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga terkait dalam melaksanakan 4 konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia .16
o Meratifikasi beberapa konvensi internasional terutama yang berkait dengan penyelenggaran perlindungan dan penegakan HAM untuk menopang dan memperluas kerjasama serta pergaulan dalam melapangkan jalan perbaikan bangsa Indonesia.
o Mencabut dan merevisi semua kebijakan dan pendekatan kekerasan untuk menyelesaiakan seluruh masalah nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan masalah masyarakat lainnya.
o Menuntaskan pelaksanaan reformasi struktur dan kultur TNI/Polri, jajaran intelijen termasuk konsep hankam dan teritorial yang tidak menjadikan rakyat, demonstrasi dan dinamika sosial politik masyarakat sebagai ancaman termasuk pelatihan profesionalisme aparat dan lain sebagainya.
o Merumuskan beberapa peraturan dan kebijakan pada seluruh departemen terkait yang berfungsi menanamkan penghargaan, penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan warga Negara termasuk dalam upayanya menjauhkan masyarakat dari budaya penggunaan kekerasan.

Khusus untuk kerja-kerja Komnas HAM ke depan, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

o Meningkatkan peran, fungsi dan struktur Komnas HAM dengan basis memperkuat wewenang penyelidikan serta pemantauan pelaksanaan HAM. Hal ini penting tidak saja untuk membedakan Komnas HAM sebagai auxalaries agency yang berjuang bagi isu HAM di tingkat Negara berbeda dengan lembaga-lembaga HAM non Negara (NGO) tapi juga bagi proses rekonsiliasi nasional berbasis pengungkapan kebenaran untuk proses kemajuan dan kemandirian bangsa.
o Menciptakan kerjasama pendidikan dan penanaman nilai-nilai HAM kritis dimasyarakat dengan institusi pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga budaya, lembaga politik serta komunitas strategis lainnya untuk membentuk sebuah kurikulum pendidikan nasional tentang penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM sejak dini.
o Menciptakan kerjasama sosialisasi sistemik nilai-nilai HAM dalam konteks keindonesiaan melalui perumusan dan penggalian subtansi HAM pada tataran lokal dan tradisional diseluruh daerah di Indonesia guna menghilangkan dikotomi dan keterasingan masyarakat akan isu-isu HAM yang pada gilirannya akan berdampak pada dukungan gerakan HAM di Indonesia.
o Memperkuat posisi politik Komnas HAM sebagai institusi strategis promosi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia termasuk pada tataran legal dan ketatanegaraan agar tercipta kepastian, kesetaraan dan pencapaian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
o Mengefektifkan struktur dan birokrasi Komnas HAM agar mampu mendukung kerja-kerja strategis Komnas berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabiltas publik dan lain sebagainya.

Jakarta, 10 Januari 2007

Footnote:
1 Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Afrika Selatan, secara definitif bukan berangkat an sich dari penyalahgunaan kekuasaan rezim yang berkuasa tapi didasarkan oleh aklamasi politik rezim de clerk untuk menerapkan prinsip rasialisme dalam kehidupan sosial politik rakyat Afrika Selatan. Maka dari itu, latar belakang yang berbeda ini jelas memberikan pengaruh bagi suatu model yang akan diambil misalnya oleh Indonesia yang secara praktis rezim orde baru memang menyalahgunakan otoritas politiknya dengan merancang suatu system bernegara yang sangat represif. Dengan demikian upaya untuk mengarahkan model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dengan cara pure Afrika Selatan saja adalah langkah yang dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan beberapa pelaku dan penganut impunitisme mensabotase UU KKR yang sudah di syahkan DPR untuk menekankan rekonsiliasinya saja antara lain dengan menghilangkan kata Komisi Kebenaran dalam penyebutan UU tersebut nantinya.
2 Richard Tanter, Intelligence Agencies and Third World Militarization: A case Study of Indonesia, Dept. of Politics Faculty of Economic and Politics Monash University 1991, P. 26, 134.
3 perkiraan ELSHAM papua
4 Tanter
5 Tanter
6 Laporan Riset Kejahatan Kemanusian di Indonesia LPHAM
7 Laporan Koalisi NGO HAM Aceh
8 Laporan Komnas HAM
9 Laporan KontraS
10 Laporan TGPF
11 “Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran”. Rekonsiliasi Afrika Selatan adalah rekomendasi dari sebuah proses pengungkapan yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk 2 kali untuk menyelidiki kejahatan apartheid

12 “Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Jalan Pintas Hindari Keadilan dan Kejujuran Sejarah”, Lampiran V, KontraS, Jakarta, Oktober 2003
13 kecendrungan tersebut antara lain terlihat pada a) kerangka UU KKR lebih didominasi oleh semangat rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran yang jelas sehingga didalamnya tidak terdapat kejelasan soal siapa korban, pelaku dan bagaimana sebuah peristiwa pelanggaran HAM dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. b) usulan Fraksi TNI/Polri yang menghilangkan kata Komisi kebenaran pada UU KKR. Selain mencerminkan adanya pelanggengan impunity juga karena rendahnya pemahaman HAM dan komitmen menyelesaikan permasalahan bangsa secara total.

14 Aryeh neier, What should be done about the guilty?. Dalam Jurnal HAM “Dignitas” ELSAM Vo. I No.I, 2003
15 Ditemukannya keterlibatan beberapa petinggi militer (Wiranto, Jaja Suparman, Suadi Marasabesy) dalam kerusuhan Ambon 1999 lalu seperti yang dinyatakan oleh Sosiolog asal Maluku Thamrin Amal Tomagola dan dokumen Depdagri untuk membunuh Theys Hiyo Eluay merupakan sedikit fakta yang terungkap dari kejahatan negara yang teroganisir.

16 Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, konvensi anak, konvensi anti diskriminasi dan konvensi perempuan.

 

Wacana Sesat Dalam Kasus Orang hilang November 11, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:59 am
Tags:


Ditengah iklim impunitas yang amat kuat disemua lini kehidupan bernegara, DPR RI, beberapa waktu lalu mempublikasikan keberadaan pansus (panitia khusus) orang hilang (penculikan) dengan agenda terdekatnya adalah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah jenderal yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut mulai dari Wiranto, Prabowo, Muchdi PR hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentu saja seperti biasa para jenderal yang sebagian besar sedang asik mempromosikan diri sebagai figur yang tepat untuk dipilih sebagai presiden dalam pemilu 2009 nanti, sangat terganggu dengan ulah DPR RI ini. Berbagai penolakan baik secara halus hingga jelas dilontarkan pihak-pihak tersebut yang pada akhirnya rangkaian respon tersebut menggumpal diseret dalam pusaran politik dan persoalan jegal menjegal diantara berbagai kekuatan politik yang sedang berkompetisi pada pemilu mendatang.

Tidak cukup hanya para jenderal dan pihak-pihak disekelilingnya, reaksi serupa juga datang dari jajaran pemerintah dan internal DPR dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang merespon keberadaan pansus yang diketuai politisi PDIP tersebut. Namun dari semua reaksi yang muncul dan terekspos dimasyarakat jelas tidak memberikan argumen yang produktif bagi dipertanggungjawabkannya kasus pelanggaran HAM terutama dalam kasus orang hilang.

Bahkan rangkaian rekasi tersebut cenderung memperburuk penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang dan bertendensi menyesatkan public tentang bagaimana seharusnya kasus semacam orang hilang dipertanggungjawabkan oleh negara.

Harus diakui bahwa sejarah pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia tidak pernah datang dari kesadaran dan akal sehat pemerintah sebagai kebijakan yang terkonsep. Hampir semua penanganan pertanggungjawaban pelanggaran HAM selalu terkait dengan berbagai tekanan, desakan bahkan kompromi dari komunitas tertentu baik lokal maupun internasional.

Kasus pelanggaran HAM Timor-Timur 1999 merupakan salah satu bukti kuatnya tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan berbagai kejahatan yang terjadi dalam kasus tersebut. Kasus lainnya adalah pelanggaran HAM tanjung Priok yang keberhasilan penempatan pertanggungjawaban dalam skema pengadilan HAM lebih disebabkan oleh strategi advokasi yang membonceng dan mensiasati instrument pengungkapan pelanggaran HAM Timor-Timur. Begitu juga dengan kasus Wasior yang sempat diadili di Pengadilan HAM ad hoc Makassar yang keberadaan pengadilannya juga merupakan hasil tekanan internasional.

Karena basis tekanan itulah maka, pelaksanaannya secara subtansial tidak pernah dilakukan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tidak terdapatnya pelaku di tiga kasus tersebut yang tersentuh hukum baik sejak awal maupun dengan pembebasan dalam setiap tingkat pengadilan.

Setelah hasil buruk penyelesaian tiga kasus tersebut, hampir seluruh pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM sesudahnya selalu terbentur tembok impunitas yang kuat baik di Kejaksaan Agung dalam kasus orang hilang, Talangsari, di DPR seperti pada kasus Trisaskti, Semanggi I dan II, institusi militer yang menolak pemanggilan para jenderal maupun institusi pemerintah lainnya.

Dengan demikian hampir dipastikan amat mustahil terjadi proses take for granted dari pemerintah dalam mengambil inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM secara serius dan mandiri, kesemuanya selalu berhubungan dengan tekanan. Bahkan bagi lembaga negara seperti BIN sendiri perlu menggunakan pihak luar negeri dalam hal ini Kongres AS untuk menghadang proses hukum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Dari gambaran fakta tersebut jelas sangat mudah dan lebih dekat terutama bagi para pelaku untuk menuduh pansus DPR yang dalam kerjanya membawa sejumlah agenda politik menjelang Pemilu 2009. Fenomena ini membuat para pihak yang terlibat semakin mudah mendeligitimasi keberadaan pansus tersebut. Posisi penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang terus dipojokkan dan disesatkan dengan berbagai pernyataan pemerintah dan DPR. Paling tidak terdapat empat penyesatan bagi public dalam kasus orang hilang, yaitu:

1.      Kasus Orang hilang Sudah Selesai Secara Hukum

Agaknya perlu diperhatikan bahwa kasus orang hilang merupakan kasus pelanggaran Ham berat. Ia bukan kasus pidana biasa, pidana militer apalagi direduksi menjadi hanya kasus yang selesai dengan sanksi internal disiplin militer seperti pemecatan, skorsing anggota TNI dan sejenisnya. Dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM tersebut, pemecatan Prabowo dan Muchdi PR serta diadilinya Tim Mawar Kopassus tentu saja bukan bagian dari konsep penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dimaksud.

Secara teknis hukum HAM, kasus orang hilang tentu saja belum pernah ditangani secara benar. Itu artinya demi dan atas nama hukum adalah sesat dan menyesatkan bila pemerintah atau siapapun  menyebut bahwa kasus orang hilang secara hukum sudah selesai. Kasus orang hilang baru bisa dianggap telah ditangani pada tahap penyidikan yaitu yang dilakukan oleh Komnas HAM sesuai mandate Pasal 18 UU No.26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

Alangkah naifnya bila terdapat pihak termasuk Kejaksaan Agung yang notabene menjadi bagian dari sistem peradilan pidana HAM dengan posisi penyidik kasus HAM dan belum pernah menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dalam kasus orang hilang menyatakan kasus itu telah selesai. Kenaifan sikap Jaksa Agung ini sesungguhnya hanyalah kulit luar yang mewakili kuatnya kultur impunitas dalam tubuh Kejaksaan Agung yang memberi andil terhindarnya pencapaian keadilan dan penyelesaian pertanggungjawaban pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

2.      Pengungkapan Kasus akan terhadang asas Ne bis in Idem

Dengan merujuk pada poin pertama tadi maka sudah cukup jelas dalam penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang tidak melanggar ketentuan ne bis in idem. Pencopotan Prabowo dan Muchdi PR yang merupakan sanksi disiplin sesungguhnya harus ditindaklanjuti oleh tuntutan pertanggungjawaban dengan mekanisme HAM sesuai dengan kualifikasi kasus orang hilang itu sendiri.

Begitu juga dengan pengadilan terhadap Tim Mawar Kopassus yang notabene hanya bawahan yang cenderung dikobarkan, proses penuntutan pertanggungjawabnnya hanya terfokus sebagai saksi dan tidak boleh menyeret kembali para anggota tim yang sudah dihukum tadi untuk menjadi tersangka. Ini artinya asas ne bis in idem hanya bisa berlaku bagi pelaku yang sudah dihukum tapi tidak berlaku bagi para atasan yang tidak pernah tersentuh proses pengadilan. Bahkan dalam konteks pemenuhan keadilan dalam prinsip universal, asas ne bis in idem dianggap tidak berlaku bila pengadilan domestic tidak menunjukan kemauan (unwilling) dan kemampuan (unable) dalam memproses pelaku secara hukum.

3.      Bangsa Indonesia Harus Melupakan Masa Lalu Untuk Menuju Masa Depan

Tidak terdapat makna yang signifikan dari berbagai bentuk pernyataan sesat diatas kecuali bangsa ini secara buta digirng untuk menjadi bangsa pelupa dan pemaaf belaka. Padahal untuk melupakan masa lalu yang kelam dan meninggalkan banyak korban, public khususnya para korban setidaknya harus mengetahui secara benar apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dimasa lalu. Tidak ada pemaafan tanpa pengungkapan kebenaran. Tidak ada kemajuan yang hakiki dengan menolak bertanggungjawab, mengubur masa lalu dengan meninggalkan penderitaan dan kepedihan korban yang tak pernah usai.

Membangun masa depan tentu saja amat semu bila beralaskan ribuan bahkan jutaan korban nyawa manusia yang tak ernah terjawab mengapa mereka harus dikorbankan. Tidak ada Afrika Selatan yang modern hari ini tanpa komitmen Mandela untuk membuka pertanggungjawaban kejahatan apartheid dinegara  itu. Juga hanya omong kosong Spanyol dan Yunani sebagai negara besar eropa tanpa reformasi terarah dalam mengevaluasi akibat kekerasan militer dinegara itu.

Dengan tiga cermin tersebut, kemungkinan besar terjadinya longkaran setan persoalan bangsa yang tak kunjung selesai disebabkan tidak ada satupun elit dan pemerintahan yang dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan yang berani memulai menyelesaiakan masa lalu yang amat sangat kelam. Bisa jadi keterpurukan bangsa ini sejak awal salah satunya telah dimulai dengan sikap para pelaku yang tak kesatria, bersembunyi dan lari dari tanggungjawab dan berlindung ditembok-tembok impunitas yang berdiri kokoh dinegeri ini.

4.      DPR Tidak Lagi Berperan Dalam Kasus Pelanggaran HAM

Tidak bisa dielakan lagi bahwa pelekatan fungsi politik DPR dalam rangkaian hukum pertanggungjawaban pelanggaran HAM merupakan bagian dari rantai impunitas yang terinstitusionalisasi dalam lembaga negara. Sesungguhnya sejak awal DPR seharusnya tidak boleh dilibatkan dalam proses hukum pertanggungjawaban kasus-kasus HAM. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menegaskan penafsiran pencegahan peran politik DPR dalam kasus HAM sudah tepat. Monopoli penafsiran bahwa DPR berhak menentukan proses hukum penyelidikan kasus pelanggaran HAM bukan saja merupakan intervensi bagi konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tapi juga memberikan kontribusi besar bagi menguatnya kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM.

Tidak seperti isu lainnya, Isu pertanggungjawaban pelanggaran HAM selalu terkepung oleh politik impunitas, komitmen yang rendah, disinformasi publik tentang HAM dan berbagai jerat keterpurukan bangsa yang secara sadar terus menerus diciptakan. Padahal bisa jadi ujian pemerintah untuk memulai proses pertanggungjawaban pelanggaran HAM dengan baik dan benar akan menjadi bekal berharga bagi pemecahan problem bangsa yang karut marut. Terbukti semakin upaya penuntasan pertanggungjawaban pelanggaran HAM dijauhi, ditutup-tutupi dan dihalangi, maka yang terjadi semakin ruwet juga persoalan bangsa yang dihadapi.

Ahmad Hambali