[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Catatan Pilpres 2009: Antara Janji, Cela dan Kepastian July 9, 2009

Filed under: 1,Catatan — ahmadineia @ 9:36 am
Tags:

Pilpres 2009 telah berlalu, hasilnya, SBY-Boediono dinobatkan sebagai presiden versi quick count. “Kemenangan” ini seakan melengkapi kemenangan Partai Demokrat dalam Pileg 2009 lalu. Namun, sebagai sebuah proses yang menentukan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, menang atau kalah seharusnya tidak menjadi penting. Tidak saja karena menang atau kalah hanyalah suatu keniscayaan hidup yang paradoksal tapi juga karena kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pemilu telah menjadi salah satu elemen penting dalam menyelesaikan perbedaan secara damai dan beradab menuju cita-cita nasional yang lebih luas.

Walaupun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, baik dalam proses, prosedur, capaian, sikap dan prilaku para peserta pilpres 2009, dari hari kehari tidak diragukan, pemilu presiden langsung yang kedua ini telah semakin memperlihatkan hasil yang positif atas berlangsungnya pendidikan politik bagi rakyat. Di masa datang, tentunya semua kekurangan tersebut harus semakin menghilang.

Catatan ini tidak ditujukan untuk menganalisis secara mendalam apa yang terjadi dalam Pilpres 2009, coretan ini hanya bermaksud menegaskan betapa pentingnya membangun cita-cita dalam kerangka yang lebih elegan, hormat-menghormati dan sportif.

Mengapa yang demikian cukup penting, semua tidak lain karena semua orang siap untuk menang, bahagia dan dipuja tapi jelas perlu waktu untuk menerima kalah, menderita dan terhina. Oleh karena itu, akan semakin signifikan untuk memahami makna dibalik tujuan bangsa yang lebih besar sebagaimana semua capres/cawapres selalu menjualnya kepada publik pada setiap sesi kampanye.

Ketika hasil Pileg 2009 lalu mulai jelas kepermukaan, bisa jadi sedikit elit dan politisi yang menjadikannya sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi Demokrat dan SBY-nya. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa hanya ada dua partai yang mengalami kenaikan suara yaitu Partai Demokrat ddan PKS. Itu artinya terjadi penggembosan suara diseluruh partai lama, baik karena konflik internal maupun faktor lain.

Dengan berbagai faktor tersebut, suara partai Golkar di 2009 paling tidak bocor ke sejumlah kanal partai terutama ke partai Hanura dan Gerindra. Sedangkan PDIP, yang harus mewaspadai kejaran partai Golkar digembosi oleh PDP dan mungkin kehilangan suara dipartai lain. Dalam soal hilangnya suara, PKB dan PPP juga menjadi partai yang cukup menderita, konflik yang didera didua partai ini menyebabkan posisi perolehan suara mereka melorot ke papan tengah dan bawah, bahkan dua partai tersebut tidak lebih baik dari PAN yang karena banyaknya partai yang gembos jadi naik beberapa tingkat.

Terakhir adalah dua pendatang baru (tapi lama) politik Indonesia, yaitu Hanura dan Gerindra yang kedua-duanya digawangi oleh tokoh militer asal Golkar, Wiranto dan Prabowo.

Bagi Hanura posisi sembilan pada Pileg 2009 merupakan level yang pantas mengingat konsolidasi yang cukup lama namun tidak dibarengi oleh belanja iklan dan sosialisasi yang banyak. Berbeda dengan Hanura, Gerindra merupakan partai yang amat merugi terutama dikaitkan dengan belanja iklannya yang cukup fantastis, move-move dan konsolidasi isu yang ditata sedemikian rupa. Tidak hanya itu, pengemasan dan nilai atraktif yang termuat didalam berbagai iklannya, sempat membius berbagai kalangan sehingga tampaknya ‘cukup sukses’ untuk menyeruak dibenak banyak orang menjelang pemilu.

Tapi fakta yang terjadi ternyata berbeda dengan usaha Gerindra dan klan Djojohadikusumo. Iklan yang sempat memenuhi setiap layar kaca masyarakat tersebut hanya mampu mendahului Hanura di posisi delapan. Jelas ini merupakan sesuatu yang diluar perkiraan bukan hanya oleh pengurus partai ‘garuda’ tersebut tapi juga masyarakat lain. Inilah yang kurang lebih sama terjadi pada pilpres 2009, yang diproduk dengan gaya dan hasil yang hampir mirip.

Gerindra dan Prabowo sendiri menurut saya menjadi salah satu pelajaran penting dari sekian hikmah yang termuat dalam pemilu 2009 kita. Gerindra bukan saja menjadi partai yang berani mengirim nilai tawar tinggi kepada partai pemenang pemilu 1999, PDIP untuk memaksakan posisi presiden dalam pasangan koalisi, tapi juga amat dipengaruhi oleh karakter Prabowo yang banyak diceritakan orang sangat percaya diri termasuk dalam memukul lawan-lawan politiknya dalam berbagai kesempatan.

Dengan gayanya yang khas dan tampil menyerang tersebut, sedikit banyak telah menggugah rasa dan kesadaran masyarakat akan profil pemimpin yang selayaknya dimiliki bangsa ini. Lagi-lagi, saya menduga ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam Pilpres 2009. Dengan demikian, sisi baik dari sikap agresif cawapres ini adalah semakin terasahnya rasionalitas dan kehati-hatian masyarakat dalam pemimpin.

Jika Prabowo dan Megawati tetap tidak merubah gaya kampanyenya yang menyerang hingga beberapa kali iklannya ditolak stasiun TV, gelagat yang sama juga terjadi pada JK seiring dengan memanas dan retaknya koalisi SBY dan JK untuk bersanding kembali dalam Pilpres 2009.

Dikitari beberapa tokoh yang sempat memanas-manasi pencalonan JK sebagai presiden, lama kelamaan, gaya kampanye JK langsung menohon setiap kebijakan pemerintahan yang ia sendiri masih menjadi bagian didalamnya. Tidak hanya cukup dengan strike style yang antara lain tercermin pada semboyannya “Lebih Cepat Lebih Baik,” JK juga harus bersitegang dan perang saling klaim dengan SBY mengenai perannya dipemerintahan seperti yang terjadi pada kasus perdamaian Poso, Ambon dan Aceh.

Saking panasnya saling serang diantara keduanya, suatu kali, SBY pun mengeluh dengan menyebut bahwa dirinya sedang dikeroyok dari dua arah. Kejadian itu terus berlangsung dipanggung publik dan dicermati masyarakat babak demi babak tanpa terlewat.

Sementara hari H pencontrengan kian dekat, tak satupun tim sukses kedua calon mau sedikit menoleh kebelakang dan mencermati kurang berhasilnya Gerindra dan Prabowo.  Mereka bahkan berpikir bahwa dengan semakin menjatuhkan pemerintahan, mereka akan semakin banyak menuai simpati masyarakat.

Nyatanya, walaupun baru sebatas quick count, tindakan itu bukan hanya salah tapi juga blunder yang semakin menghilangkan simpati masyarakat. Faktor logistik memang penting, namun pilihan Indonesia hari ini ternyata semakin mengerucut pada personifikasi orang perorang. Tidak ada satu orangpun dapat mewakili pilihan baik materi, simbol-simbol maupun pengaruh-pengaruh lain. Bahkan, di Bantar gebang, tempat deklarasi Mega-Pro yang menurut salah satu stasiun TV, masyarakatnya konon dijanjikan sejumlah jaminan bantuan tetap tidak mampu mendongkrak popularitas Mega. Mega hanya menang di dua TPS di 11 TPS yang ada. JK pun begitu, walaupun konon ia didukung habaib Jakarta, Kiai Cirebon dan Jawa Timur, Peta Jawa ditunjukan membiru.

Menarik pelajaran dari ini semua, kembali teringat dengan budaya bangsa kita yang memang khas timur, yang ramah, sopan santun dan beradab. Di Indonesia, orang merasa wajib mendukung suatu pihak yang terus menerus dizalimi seperti juga pernah terjadi pada Mega ketika dia dizalimi Suharto dan Orde Baru.  Dengan demikian, SBY sesungguhnya telah menjadi pemenang persis ketika lawan-lawannya telah memulai lontaran perang hujat dan caci. Bahkan dalam beberapa hal ia mencoba mengolahnya menjadi sebuah counter strike mematikan.

Pemilu 2009 bisa disebut sebagai pertarungan antara janji dan kepastian, berbagai aspek domestik, regional dan internasional kemudian mulai menguji sebagian pemilih kita. Semua itu diperkaya oleh cita-cita perbaikan yang harus dilandaskan oleh -setidaknya- sebuah kepastian dan kemudahan adaptasi masyarakat terhadap pola lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlalu gambling, bagi rakyat untuk memulai dari nol dan perlunya mencari pemimpin yang tidak terlalu banyak berhutang pada rakyat juga menjadi ukuran penting pemilu kali ini.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, masih bisa dipahami bila hitung cepat berbagai lembaga survei menunjuk bahwa rakyat masih ingin memastikan suatu keadaan yang mampu dijadikan modal sebagai perubahan yang lebih baik ketimbang segala sesuatunya harus dimulai dari nol. Ini belum termasuk berbagai kalkulasi dan matematika politik yang juga menguntungkan Yudhoyono.

Dengan ‘kemenangannya’, banyak orang berharap, SBY benar-benar memanfaatkan amanah rakyat untuk semakin memperbaiki kinerjanya dengan mengurangi privatisasi aset negara, melepaskan jerat kapitalisme internasional sesegara mungkin, mendukung penuh program pro rakyat, menolak impunitas dan semakin mensejahterakan masyarakat dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik.

Selamat memiliki presiden baru, semoga bangsa ini terus bergerak kearah yang semakin baik.

 

Mencari Presiden yang Anti Asing May 27, 2009

Filed under: 1 — ahmadineia @ 11:39 am
Tags: , , , , , ,
Oleh ahmadineia
Hiruk pikuk perpolitikan di tanah air semakin pasti bermuara menjadi saling klaim dan saling serang antar elit dan kelompok politik. Jargon kerakyatan, anti neoliberalisme dan slogan jualan lainnya mulai berseliweran dihadapan publik. Setelah gagal (seperti diakui oleh kalangan Gerindra sendiri) membius masyarakat Indonesia dengan iklan yang cukup komunikatif dan berbiaya besar, Gerindra bersama pasangannya PDIP mulai menggelontorkan kampanye yang berbau ‘kerakyatan’. Tidak hanya dengan pesan dan klaim yang dilempar ke publik, kata kerakyatan juga ditunjukan dengan propaganda tempat pendeklarasiannya yang mengambil tempat pembuangan sampah di pinggiran Jakarta.

Tidak hanya pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) yang mengklaim jargon kerakyatan untuk jualannya dalam memenangkan kompetisi Pilpres 2009 mendatang, pasangan JK-Wiranto (JK-Win) juga membungkus slogan populis lain yang kurang lebih sama guna mensukseskan jalannya menuju istana. Intinya mereka menegaskan perlunya kemandirian, ketidaktergantungan dan kalau bisa seluruh kehidupan bernegara dijalankan dengan anti asing. Hal yang tidak disuarakan bahkan dituduhkan dilakukan oleh pasangan SBY-Budiono pada pemerintahan yang sedang berjalan.

Berbagai bentuk lontaran dan kampanye yang menggunakan tema anti asing oleh Mega-Pro dan JK-Win tentu saja bukan hanya ditujukan sebagai salah satu iklan produk kampanye mereka semata tapi juga dimaksudkan untuk menuding kinerja pemerintahan lawan politiknya yaitu SBY dan karakter kerja ekonomi Budiono yang disebut sebagai penganut neoliberal.

Anti asing dalam arti positif mungkin bisa disebut sebagai penegakan martabat dan kemandirian bangsa diseluruh dimensi kehidupan bernegara untuk menjadikan semua gerak pembangunan benar-benar murni dilakukan oleh, dari, ke dan untuk rakyat. Dengan pengertian ini, semua sumber daya, potensi dan kekayaan Indonesia hanya bisa dipergunakan dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Makna anti asing yang seperti ini memang telah lama hilang dari kultur pemerintahan Indonesia setidaknya sejak Suharto melancarkan ‘kudeta merangkak’ terhadap Soekarno 44 tahun yang lalu. Dengan demikian, hingga pemerintahan SBY sekalipun, jerat asing dalam pengelolaan negara masih belum terhindarkan.

Fenomena privatisasi BUMN dan aset negara lainnya menjadi salah satu ciri serius dari praktek ketergantungan dan tidak anti asing yang terus berlangusng pada pemerintahan-pemerintahan di Indonesia sejak Soekarno. Praktek ini jelas memberi dampak krusial bukan hanya pada sistematika dan pola pembangunan setiap pemerintahan yang harus terus menerus melanjutkan hutang dan pelaksanaan kontinyuitas pesanan paket-paket kebijakan lembaga keuangan internasional tapi juga menumbuhkan mentalitas elit dan birokrasi yang tidak mandiri dan bahkan koruptif. Dengan budaya yang tidak anti asing ini, Indonesia dimungkinkan diancam oleh setidaknya dua wabah yang berbahaya bagi tujuan kehidupan bangsa: ketergantungan eksternal (yang berpotensi berujung pada eksploitasi abadi) dan kerusakan internal (korupsi, rent seeker, bisnis politik dan sejenisnya).

Dahulu, ketika mahasiswa di era awal 1990-an, kami berkesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara presiden, militer dan kekuatan asing dengan sebutan makelar, centeng dan pemilik modal yang status makelar presiden bisa segera berubah menjadi real president bila ia (presiden) berani menolak ketergantungan asing dan menempatkan militer dalam kontrol sipil. Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah, karena penempatan militer dibawah kontrol sipil saat inipun masih dihadapi oleh resistensi yang tidak kecil oleh perwira politisi (petinggi tentara yang berpolitik) antara lain dengan menghidupkan kembali fungsi-fungsi komando teritorial, intelijen, komponen cadangan dan sebagainya langsung atau tidak langsung.

Dalam beberapa fakta yang harus diuji kembali bisa disebutkan bahwa, keberadaan Free Port Amerika di tanah Papua merupakan pergulatan kompensasi panjang yang sempat tertahan di era Soekarno dan mulai terbuka di era orde baru Suharto ditandai dengan lahirnya UU PMA 1967. Tarik ulur penyerahan Papua dari Belanda yang ditentukan Washington ke ibu pertiwi oleh Soekarno diubah menjadi salah satu simbol kran awal eksploitasi asing di Indonesia. Tak heran hingga kini Freeport masih bercokol dan memiliki konsensi setengah abadi dikawasan gunung emas tersebut, setidaknya mungkin hingga hanya tersisa beberapa gram bulir emas.

Dengan bahaya yang seperti ini, mencari presiden yang anti asing agaknya semakin perlu dan mendesak untuk dilakukan, terlebih lagi awal Juli nanti rakyat Indonesia memiliki momentum yang tepat untuk memulai usaha tersebut. Namun demikian, sayangnya, hanya tiga kandidat dan berbagai tudingan-tudingan tak bertanggungjawab seputar klaim anti asing dan neolib yang kita punya untuk dicerna dan dipilih secara tepat. Lalu siapa dan bagaimana seharusnya mencari presiden yang anti asing bisa dimulai?

Sebagaimana bahasan terdahulu, saya tetap konsisten dengan pernyataan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki pemerintahan dan presiden yang anti asing sesuai makna yang telah disebutkan diawal. Keteguhan saya juga tak tergoyahkan meskipun salah seorang atau semua kandidat menghabiskan biaya milyaran untuk iklan kampanye dan setiap hari menyuarakan slogan anti asing serta tema kerakyatan dimedia masa. Bagi saya yang terpenting adalah rekam jejak dan narativisme sejarah yang saling terkait dengan ketiga pasang calon tersebut.

Dalam berbagai pengamatan, sosok JK Wiranto yang lebih identik dengan pebisnis dan perwira politik diduga masih sulit melepaskan diri dari ketergantungan asing. Berbagai tudingan yang ditujukan politisi Golkar karena tindakan mengawinkan antara jabatan dan bisnis yang dilakukan, merupakan salah satu ancaman internal besar bagi tujuan kemakmuran bangsa. Begitu juga dengan Wiranto yang merupakan back up utama Suharto ketika menjelang dilengserkan. Wiranto adalah salah satu dari dua jenderal yang secara tegas (walaupun hanya sikap dan lisan) berani melawan kehendak perubahan pada saat itu. Ciri status quo yang dimiliki Orde Baru jelas menjadi kondisi yang ia inginkan. Padahal Orde Baru tidak anti asing dan dekat sekali dengan kolaborasi asing.

Lalu bagaimana dengan Mega-Pro, pasangan yang ingin sekali diidentikan dengan personalisasi kerakyatan dan anti asing. Untuk Megawati, trade mark, partai wong cilik dan sebagian konstituen partai ini yang memang terdiri dari rakyat jelata membuat terdapatnya potensi kedekatan Mega dan PDIP dengan segala yang mengarah pada pelayanan wong cilik termasuk anti asing. Namun sayangnya, lain keinginan masyarakat bawah lain kebijakan diatas. Tindakan pemerintahan Megawati, ketika ia menjabat presiden tidak atau belum mencerminkan sosok yang anti asing ditandai dengan dilaksanakannya program-program privatisasi BUMN dan semacamnya. Dalam kasus yang lain bahkan Mega tidak berdaya ditelikung oleh Pangkostrad Ryamizard Ryacudu yang memaksa penetapan status darurat militer di Aceh. Tindakan ini jelas bukan rekam jejak yang menggembirakan bagi rasa aman dan damai masyarakat. Rekaman ini bahkan diteruskan dengan berkoalisinya PDIP yang ironisnya dihuni juga oleh banyak aktivis yang anti militerisme dengan Gerindra yang dipimpin oleh Letjen Prabowo yang bersama Wiranto disebut belum pernah mempertanggungjawabkan tindakannya secara patut pada sejumlah kasus pelanggaran HAM. Karuan saja, pasangan ini disindir aktivis HAM sebagai wong cilik dan wong culik.

Tidak selesai dengan itu, pemeriksaan harta kekayaan Prabowo yang amat fantastis (sekitar 1,6 triliun) secara tersirat patut ditelusuri. Walaupun telah disanggah dan disebut perlunya seorang pemimpin yang kaya untuk bisa menjadikan rakyatnya kaya, hal tersebut lagi-lagi masih sebatas slogan. Perjalanan kekayaan mantan menantu Suharto ini ditengah rangkaian keterpurukan masyarakat dengan sejumlah angka kemiskinan, gizi buruk, pengangguran dan buta hurup merupakan pertanyaan yang amat besar bagi komitmennya yang bisa tidak anti asing mengingat sejumlah pundi kekayaannya yang ia hasilkan ketika Orde Baru berkuasa berasal dari Yordania dan negara-negara bekas Uni Sovyet.

Walaupun tidak separah dua pasangan tadi, calon incumbent SBY dan mantan pembantunya Budiono juga bukan personal yang tegas terhadap asing. Karakter SBY yang banyak pertimbangan, hati-hati sehingga sering dituding lawan politiknya lambat dan peragu juga merupakan kelemahan lain dalam memutus mata rantai anti asing di Indonesia. Keberhasilannya dalam mengakhiri hubungan dengan IMF tetap saja tidak cukup menjadikan ia sebagai pemimpin yang anti asing, terlebih lagi terbit kebijakan pemerintahannya untuk menjajaki hutang baru. Karakter dan tindakan SBY terkesan tidak seperti pasangan lainnya yang tetap menjalankan bisnis ditengah sumpah jabatan. Ia juga diceritakan bukan jenderal yang suka pertumpahan darah. Tapi lagi-lagi strategi kehati-hatiannya harus dipadukan dengan komitmen keberanian untuk menerapkan Indonesia yang segera mandiri. Hal ini antara lain karena diera pemerintahannya, belum terlihat jejak yang signifikan dalam menolak asing secara tegas dan positif.

Jejak yang kurang tegas bahkan dituding pro asing justru datang dari pasangannya Budiono. Dibawah kendalinya beberapa kebijakan yang pro pasar disinyalir digulirkan pemerintah. Bila demikian, Budiono bukan hanya sulit menepis berbagai tudingan pro asing lawan-lawan politiknya, tapi juga rumit untuk mengawali sebuah program pembangunan yang relatif bebas dari pengaruh asing.

Diperlukan energi yang berlipat-lipat untuk menjalani sebuah pemerintahan yang kuat, mandiri dan bermartabat. Soekarno dengan bantuan lawan-lawan politiknya di Indonesia, bahkan harus dikudeta oleh Amerika karena menolak tunduk pada asing (Amerika). Cacian Amerika bahwa sikap netral Indonesia terhadap perang dingin adalah tindakan amoral direspon Soekarno dengan keberlanjutan komitmen yang anti asing. Dalam soal ini, semua presiden dan calon presiden termasuk putrinya, Megawati wajib berguru dan belajar mendalaminya -jika perlu- puluhan tahun pada sikap teguh anti asing Soekarno.

Jelas sudah, setelah Soekarno, Indonesia belum memiliki presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang anti asing. Sayangnya, sebagian besar pasangan-pasangan capres-cawapres pemilu 2009 ini ditengarai diuntungkan oleh keberlangsungan ketergantungan asing sejak lama. Mereka bukan hanya pernah hidup pada suatu era yang menguatkan elit dan merugikan masyarakat tapi juga pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang menindas dan pro asing.

Sekarang masyarakat telah mengawali learn by nature dengan tidak tergiur hanya dengan slogan, iklan, jargon dan tema manis bahkan menipu pada pemilu legislatif lalu. Alangkah baiknya hal tersebut digunakan kembali dalam mencermati, mengamati siap sesungguhnya presiden dan pemimpin yang berpotensi berani anti asing.