[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Artikel December 18, 2008

ASPEK KRIMINALISASI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM RUU KUHP

Oleh:
Ahmad Hambali

I. PENDAHULUAN
Tahun 2007, adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Sepanjang Januari-Nopember, Setara Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori. Begitu juga dengan tahun 2008, target pelarangan kebebasan beragama yang seperti biasa juga diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan kini kembali beralih kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Fokus terhadap JAI semakin menguat, ketika Bakorpakem memvonis bahwa JAI adalah aliran yang dilarang. Dengan keputusan tersebut, komitmen pemerintah kembali diuji, bukan hanya dalam menghentikan jatuhnya korban baru, tapi juga dalam melakukan perannya sebagai ulil amr.
Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak awal 2007 adalah Al Qiyadah al Islamiyah, sebuah aliran keagamaan yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini direspon oleh 68 kasus pelarangan, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang terkena 21 tindakan pelanggaran. Pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumlah 92 pelanggaran dilakukan oleh negara (commission) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran (ommision) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.
Berbagai praktek tersebut di atas sesungguhnya tidak hanya menjadi pertimbangan bagi berbagai upaya penyelesaian konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap agama dan ajaran-ajaran dogmatis spiritual lain, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi bagi perumusan pengaturan kebijakan Negara secara luas mengenai apa yang sesungguhnya layak dilarang dan yang hanya diatur terutama perumusannya sebagai delik dalam RUU KUHP yang baru.

II. PEMBAHASAN
1. Mayoritasisme versus Kesadaran Toleran
Saat ini, secara ideologis, kaum muslimin meyakini Islam sebagai satu-satunya jalan keyakinan sprituil mereka dan bahwa mereka yang berada di luar Islam adalah kafir, karena memang sampai saat ini pembagian agama bersifat hitam putih yakni Islam dan kufr. Keyakinan di atas tertanam di dalam hati kaum muslimin secara umum karena bukan karena mereka sengaja memilih keyakinan seperti itu, akan tetapi karena dasar-dasar yang menjadi acuannya begitu terang benderang sehingga sangat mudah menggiring lahirnya pemahaman dan keyakinan tersebut.
Dalam konteks yang amat personal, keyakinan seseorang bahwa agama lain itu salah merupakan konsekuensi logis dari keyakinan bahwa agamanya sendiri yang benar. Dengan demikian dalam dimensi yang amat privat, sudah menjadi suatu hal yang tidak mungkin memadukan antara dua keyakinan. Oleh karena itu, dalam konteks aqidah, semua tindakan tersebut, tidak ada yang salah bila keyakinan harus dipahami sebagai satu tidak dua. Namun, sekali lagi, Islam bukan hanya aqidah, Islam juga mengatur etika dan amaliah. Disinilah kemudian cara pandang non-kompromis itu disandingkan dengan budi luhur, sosialisme dan sikap toleran.
Kegagalan memahami ketiga aspek penting itu hanya akan memunculkan kekacauan dan ketimpangan dalam bersikap terhadap berbagai macam problem kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan muslim dalam menempatkan masing-masing aspek tersebut dalam setiap dimensi kehidupan pada akhirnya tidak hanya melahirkan muslim yang inkonsisten tapi juga muslim radikal. Padahal Islam sangat toleran di satu sisi dan tegas di sisi yang lain.
Dalam kasus tuduhan aliran sesat terhadap JAI dan Al-qiyadah Al-Islamiyah misalnya, perpaduan non-kompromis dan sikap toleran, sebenarnya masih dapat dilakukan. Jelas kedua aliran tersebut berbeda dengan keyakinan mayoritas muslim kebanyakan, namun itu bukan berarti masyarakat absah untuk menindak dengan cara-cara kekerasan. Memahami muslim yang mayoritas seyogyanya disertai dengan sikap toleran, dengan begitu tidak akan terjadi tiran mayoritas terhadap minoritas. Karena apa jadinya, bila Islam mayoritas diposisikan sebagai minoritas ditengah mayoritas JAI atau Al-Qiyadah?

2. Hubungan Agama dan Negara
Sesungguhnya, secara umum, keterkaitan antara agama dan negara, di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya khas Islam. Pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu sering terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah salah satu isu yang cukup dominan perdebatannya sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah itu pula,hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) selalu digambarkan dengan hubungan yang penuh ketegangan, salah satunya karena adanya fakta terjadinya perang salib (Crusade) selama bertahun-tahun.
Dimulai dengan berbagai ekspansi Islam klasik dihampir wilayah termasuk seluruh Timur Tengah yang dahulunya sangat didominasi Kristen, sehingga memunculkan Perang Salib yang kalah-menang silih berganti namun akhirnya dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan Dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara Dunia Islam dan Barat yang traumatik tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi “kalah,” maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai “musuh.”
Pengalaman kehidupan agama dan politik global pada zaman modern, yang begitu ironik tentang hubungan antara agama dan negara dilambangkan oleh sikap yang penuh curiga dan menilai pihak lainnya sebagai musuh, “kafir” atau “musyrik” seperti yang terlihat pada berbagai kebijakan tidak saja pada pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Iran, tapi juga negara-negara yang melancarkan aksi kolonialisme dengan salah satu argumen penyebaran misi agama yaitu kristen. Tidak hanya itu, didalam Islam sendiri muncul pertentangan abadi yang antara lain dijalankan oleh Saudi Arabia, sebagai pelanjut faham Sunni madzhab Hanbali yang terkenal Wahabi, banyak menggunakan retorika yang keras menghadapi Iran sebagai pelanjut paham Syi’i yang sepanjang sejarah merupakan lawan kontroversi dan polemik mereka.
Iran sendiri, akhirnya melihat Saudi Arabia sebagai musuh karena tunduk dan bersekutu kepada kekuatan-kekuatan Barat yang notabene non-Islam. Semua itu memberi gambaran betapa problematisnya perkara sumber legitimasi dari sebuah negara yang mengaku atau menyebut dirinya “negara Islam.” Sikap saling mendelegitimasi masing-masing antara Saudi Arabia dan Iran mengandung arti bahwa tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang mungkin terjadi ialah salah satu dari keduanya salah dan satunya lagi benar, atau kedua-duanya salah, sedangkan yang benar ialah sesuatu yang ketiga. Atau mungkin juga masing-masing dari keduanya itu sama-sama mengandung unsur kebenaran dan kesalahan.
Terlepas dari upaya hegemoni untuk memonopoli kebenaran itu, hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi s.a.w. terutama setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebagai bagian dari proses pencarian dan penegakan kebenaran itu, Nabi s.a.w. memiliki strategi sendiri bagi kota hijrahnya. Hal itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang memiliki strategi yang baik dan tepat bukan hanya dalam menegakan kebenaran tapi juga dalam menjalankan keseharian pada masyarakat yang majemuk. Seluruh gagasan tentang cita-cita manusia sebagai komunitas dakwah dipadu dengan konsepsi manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam tantangan plural dan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia secara keseluruhan dalam suatu entitas sosial-politik pada suatu teritori yang tercantum dalam piagam Madinah.
Negara Madinah pimpinan Nabi itu, seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer terdepan, menyebut usaha Nabi s.a.w. itu sebagai sebuah “Eksperimen Madinah.” Menurut Arkoun, eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang artinya, wewenang atau kekuasan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui musyawarah dan kehidupan berkonstitusi artinya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama.
Karena wujud historis terpenting dari sistem sosial-politik eksperimen Madinah itu ialah dokumen yang termasyhur, yaitu Mitsaq al-Madinah (Piagam Madinah), yang di kalangan para sarjana modern juga menjadi amat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah.” Piagam Madinah itu selengkapnya telah didokumentasikan oleh para ahli sejarah Islam seperti Ibn Ishaq (wafat 152 H) dan Muhammad ibn Hisyam (wafat 218 H).
Menurut Al-Sayyid Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi dari Universitas Islam Internasional Paris “yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi Madinah itu ialah bahwa dokumen itu memuat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal umat manusia.” Ide pokok eksperimen Madinah oleh Nabi ialah adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama; tidak oleh prinsip-prinsip ad hoc yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prisip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi.

3. Subtansi Hukum Islam
Salah satu fungsi yang cukup banyak dikandung oleh hukum Islam adalah perannya yang mencoba menjadi petunjuk seluruh manusia. Oleh karena itu, sebagai mahluk sosial dan budaya, kehidupan manusia yang memerlukan keteraturan dalam setiap hubungan, baik hubungan mengenai dirinya sendiri ataupun dengan sesuatu di luar dirinya. Ilmu fiqh membicarakan hubungan itu yang meliputi kedudukannya, hukumnya, caranya, alatnya dan sebagainya. Hubungan-hubungan itu ialah:
1. Hubungan manusia dengan Allah, Tuhannya dan para Rasulullah;
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
3. Hubungan manusia dengan keluarga dan tetangganya;
4. Hubungan manusia dengan orang lain yang seagama dengan dia;
5. Hubungan manusia dengan orang lain vang tidak seagama dengan dia;
6. Hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan lainnya;
7. Hubungan manusia dengan benda mati dan alam semesta;
8. Hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya;
9. Hubungan manusia dengan akal fikiran dan ilmu pengetahuan; dan
10. Hubungan manusia dengan alam gaib seperti syetan, iblis, surga, neraka, alam barzakh, yaumil hisab dan sebagainya.

Dengan kerangka besar seperti itu, maka sangatlah wajar bahwa hukum Islam juga sangat akarba dengan kerangka berfikir yang sosial dan plural yang subtansi pengaturannya mampu menjembatani kepentingan manusia dan masyarakat antara lain karena hukum Islam didukung juga oleh empat inti pati yang utama yaitu:
a. Jalb al-Masalih (mencapai kepentingan di dalam kehidupan)
b. Dar al-Mafasid (menolak kerosakan yang akan timbul dalam masyarakat)
c. Sadd al-Dharar (menyekat kepentingan yang membawa keburukan)
d. Taghayyur al-Zaman (memperhatikan faktor universalitas dan perubahan zaman)

Dari empat kaidah dasar tersebut salah satunya muncul teori hukum yang cukup terkenal karena dianggap mampu mendekatkan subtansi hukum Islam dengan konteks permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu teori maslahat al mursalah yang sesungguhnya juga menjadi karya tidak hanya satu atau dua orang pakar hukum Islam saja.

Teori maslahat al mursalah seperti yang digunakan Imam Syatibi misalnya membagi tujuan penerapan hukum (al-Maqashid) ini kepada dua bagian penting yakni: [1] Tujuan pembentuk hukum dan; [2] Tujuan pelaksana hukum. Tujuan pembentuk hukum sendiri terdiri dari 4 bagian yaitu:
1. Tujuan pembentuk hukum dalam menetapkan hukum mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya tujuan pembentuk hukum dengan menetapkan syari’atnya itu?” Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu primer (dharuriyya), skunder (hajiyyat) dan tertier, lux (tahsinat).
• Maslahat primer adalah suatu kebaikan yang harus ada dan didahulukan demi terwujudnya eksistensi agama Islam dan keberlangsungan umat manusia. Seperti makan, minum dimana Negara wajib menjamin warga negaranya untuk bebas dari kelaparan. Selain itu kewajiban utama manusia terhadap ajaran Islam yang diyakininya seperti menegakan shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya juga menjadi kebaikan utama yang harus didahulukan. Adapun yang termasuk kemaslahatan primer secara hirarkis manusia wajib menjaga lima hal yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).
• Maslahat Sekunder adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya dapat menjadi pendukung hingga terasa leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan hambatan, kesulitan dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya keringanan (rukhsah); menggabungkan shalat jama dan qashar bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir).
• Maslahat Tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik, pra syarat tindakan yang lain atau dengan tradisi yang berlaku. walaupun tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan hambatan dalam melaksanakannya, hanya saja bila tidak dilaksanakan dinilai tidak pantas, tidak memenuhi pra sayarat dan tidak layak manurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah berwudlu (thaharah) untuk menghilangkan najis dan menutup aurat.

2. Tujuan pembentuk hukum dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami. Dalam menetapkan syari’atnya, Pembentuk hukum (Syari’) bertujuan agar si pelaksana (mukallaf) dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.
Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, syari’ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf ayat 2; as-Syu’ara:195. Oleh kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan tata susunan (uslub) bahasa Arab. Sulit kemudian bagi orang yang tidak memahami bahasa arab dengan baik dan benar untuk bisa mengerti hukum-hukum syariat baik untuk melaksanakan apalagi untuk mencoba membuat hukum baru berdasarkan hukum syariat.
Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti asas-asas perumus hukum (Ushul Fiqh), ilmu tata bahasa (Mantiq), filsafat hukum (Ma’ani) dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, Ushul Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.
Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari’ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari’ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya (maslahah).
Di antara landasan bahwa syari’at ini ummiyyah adalah karena pembawa syari’at itu sendiri (Rasulullah Saw) adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya surat al-Jum’ah ayat 2, al-Araf ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

3. Pembuat hukum dalam menentukan syari’at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Pertama, kewajiban pelaksanaan yang di luar kemampuan manusia (at-taklif bima laa yuthaq). Apabila dalam teks hukum ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.
Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.
Kedua, pembebanan yang di dalamnya terdapat hambatan atau kesulitan (al-taklif bima fiihi masyaqqah). Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahyil munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Bagaikan mengamputasi jari untuk menyelamatkan tangan atau membuang payudara untuk memutus penyebaran kanker ke seluruh tubuh.
Apabila dalam pembebanan ini ada kesulitan, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqah tapi kelaziman (kulfah), sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai kesulitan, tetapi di anggap sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. Masyaqah seperti ini disebut Masyaqah Mu’tadah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara’ tidak dipandang sebagai masyaqah.
Yang dipandang sebagai masyaqah adalah apa yang disebutnya dengan Masyaqah Ghair Mu’tadah atau Ghair ‘Adiyyah yaitu masaqah yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah masyaqah ghair mu’tadah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqah ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan.

4. Tujuan mukallaf melaksanakan hukum Syari’ah yang jawabannya adalah untuk menjaga dan membiasakan manusia dari terhindarnya secara kontinyu dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba terbaik yang Allah ciptakan yaitu manusia yang paling tinggi taqwanya yang terlihat dari nilai manfaat dan kebaikan yang diberikan untuk orang banyak.
Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu yang cenderung menguntungkan pribadi, kelompok, golongan dan mengorbankan kepentingan yang lebih luas maka ia batal dan tidak ada manfa’atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk pembuat hukum dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Selain harus mengetahui subtansi dan kerangka hukum Islam untuk diterapkan, para pembuat hukum juga harus memahami secara dalam berbagai falsafah hukum yang terkandung dalam tiap-tiap klausulnya. Apalagi bila hal tersebut berkaitan dengan upaya penerapan hukuman dan sanksi yang sepatutnya harus diterapkan secara hati-hati.
Dalam soal ini, hukum Islam, lagi-lagi memberi acuan dasar bagi para pembuat hukum dalam berbicara mengenai hukuman dan pemidanaan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam tetap tampil melindungi seluruh manusia dalam mencapai keadilan sesuai dengan diktum hadits yang paling terkenal bahwa Islam memang diperuntukan bagi kemaslahatan seluruh alam.

4. Tujuan Pemidanaan dalam Islam
Selain selalu berdasarkan perlindungan kemaslahatan umum seperti yang telah disebutkan di atas, prinsip penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia yang juga amat diperhatikan adalah pencapaian terhadap keadilan (access to justice). Inilah yang juga selalu disebut dalam al-qur’an sebagai keadilan yang dalam kata arab ‘adl bisa bermakna “lurus”, “patut”, “tidak berat sebelah”. Atau dalam kata qisty yang bermakna “kewajaran” dan sebagainya.
Selain dua kata tadi, al-qur’an juga memiliki perbendaharan lain mengenai keadilan ini, yaitu kata miizan yang maknanya lebih dekat kepada “keseimbangan”. Keseimbangan antara kewajiban melaksanakan hukum dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya sesuai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
Artinya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…”

Sejalan dengan makna ini adalah tiga unsur pengejawantahan prinsip keadilan yang menjadi asas penting dalam hukum Islam menurut al-qur’an terdiri dari:
i. Asas ‘adam al-haraj (menghapus kesulitan) sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj:78 yang berbunyi:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Artinya:
“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan…”

ii. Asas taqlil al-taqnin (menyedikitkan peraturan). Selain menguatkan hujjah sebagai ajaran yang menghindari kesulitan, fakta asas ini juga bisa dilihat dari dua hal; [a] komposisi ayat al-qur’an yang mengenai aturan hanya sebagian kecil dari ayat lainnya. [b] universalitas ayat-ayat al-qur’an yang gagasan penafsirannya sangat bergantung pada kemaslahatan manusia.
iii. Asas al-tadrij fi al-tashriy (penerapan secara bertahap). Sepeti dalam kasus pengharaman minuman keras. Allah SWT sang pemilik kehidupan dan penguasa alam memberikan dua tahapan hukum seperti yang tersebut berturut-turut dalam surat Al-Baqarah : 219 yang berbunyi:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
Artinya:
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

Kemudian turun surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
Atas dasar sumber hukum inilah muncul salah satu kaidah dalam hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pembebanan hukum bagi seseorang melainkan atas kesanggupannya.
Selain tiga asas tadi, juga dikenal asas lain yang juga telah diketahui secara luas karena memang telah menjadi asas umum sebuah sistem hukum. Asas tersebut antara lain:
A. Asas legalitas yang dalam hukum pidana Islam menjadi syarat formil seperti yang telah disebutkan di atas. Asas ini antara lain bersumber dalam al-qur’an surat al-isra ayat 15 yaitu:
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
Artinya:
“dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Surat al-qashash ayat 59:
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
Artinya:
“Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus (di kota itu) seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman.”

Dari ayat-ayat tadi paling tidak terdapat tiga kaidah hukum asas legalitas yaitu:
a. “Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash.” (la hukmu liaf’alil uqala’I qabla wuruudi an-nash).
b. “Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali telah diatur dalam nash.” (la jariimata wala uquubata illa binnash).
c. “Asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada ketentuan yang melarang perbuatan tersebut.” (Al ashlu fi al-asya’I al-ibahatu hatta yadullu ad-daliilu ‘ala at-tahriim.)

B. Asas tidak berlaku surut yakni sejalan dengan asas legalitas hingga ada nash yang melarang.
C. Asas Retroaktif (Pengecualian asas tidak berlaku surut) seperti yang sudah dijelaskan di atas yang menyebut tiga alasan pemberlakuan asas ini.
D. Asas praduga tak bersalah yang juga merupakan konskuensi dan memiliki relasi sangat dekat dengan asas legalitas dimana terdapat suatu kaidah yang berbunyi “seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum” (al-imamu an yukhtia fi al-afwa khairun min an yukhtia fil uquubah).
E. Asas kehati-hatian dalam menerapkan hukuman. Asas ini mirip dengan kaidah yang menyebut kebaikan bagi hakim yang salah memaafkan daripada salah menghukum. Hal ini disebabkan juga karena ada kaidah hukum yang berbunyi “Hindari penerapan hudud karena adanya keraguan.” (Idraul huduuda bi asy-syubhaat).

Dengan memahami secara benar dan komprehensif falsafah penjatuhan hukuman dalam Islam, maka setidaknya kita mampu memilah dan menjelaskan berbagai maksud dan tujuan yang terkandung dalam sistim hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup hukum publik yang berkaitan tidak hanya tentang antara manusia dengan tuhan tapi juga antara manusia dengan manusia dalam menata kehidupan di muka bumi. Karena untuk keperluan ini salah satunya, Islam kemudian memberi pilihan dan jenis untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan.

5. Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Agama dalam RUU KUHP
Selain bersandar pada berbagai konsepsi subtansi pemberlakuan hukum Islam yang sangat aspiratif, praktek-praktek terpuji para nabi dan pengikutnya yang tegas dan toleran, pemerintah juga bisa menggunakan kesepakatan internasional misalnya Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 ayat (3) yang telah diratifikasi DPR RI. Dengan serangkaian rujukan tersebut, pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seperti yang tertera dalam Bab VII, Buku II, RUU KUHP, pasal 341-348. Namun pembatasan tersebut harus benar-benar merujuk pada berbagai subtansi hukum baik yang terdapat dalam hukum Islam yaitu kebaikan umat manusia dan sebagainya, prinsip-prinsip pada non-derogable rights (yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) dalam konsep HAM maupun hukum dan aturan lainnya seperti beberapa contoh pada elemen-elemen dibawah ini, yaitu:
A. Restriction For The Protection of Public Safety (Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat). Segala bentuk pembatasan kebebasan memanifestasikan agama di publik dapat dilakukan pemerintah selama hal tersebut ditujukan secara pasti dan jelas untuk keselamatan masyarakat yang lebih luas.
B. Restriction For The Protection of Public Order (Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat). Segala bentuk pembatasan kebebasan memanifestasikan agama di publik dapat dilakukan pemerintah selama hal tersebut ditujukan secara pasti dan jelas untuk melindungi ketertiban masyarakat yang lebih luas.
C. Restriction For The Protection of Public Health (Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat). Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit tbc. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan transfusi darah, melarang penggunaan helm pelindung kepala?
D. Restriction For The Protection of Morals (Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat). Pembatasan dapat dilakukan pemerintah, bahkan untuk binatang tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk tidak disembelih guna kelengkapan ritual aliran agama tertentu.
E. Restriction For The Protection of The Fundamental Rights and Freedom of Others (Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan dasar dan Kebebasan orang lain).
a. Proselytism (Penyebaran Agama) tanpa paksaan. Dengan adanya hukuman terhadap tindakan Proselytism, pemerintah mencampuri kebebasan seseorang di dalam memanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka melindungi agar kebebasan beragama orang lain untuk tidak dikonversikan.
b. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak kaum minoritas.

III. PENUTUP
Dengan ulasan singkat diatas, seyogyanya pengaturan kebebasan beragama harus lebih diorientasikan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama terlebih lagi pada dogma yang banyak dipedebatkan. Dengan makna ini, bisa dimaknai, pertama, setiap penodaan terhadap agama harus diklarifikasi sebagai gangguan terhadap kepentingan dan kemaslahatan umum dan jangan direduksi menjadi kepentingan doktrin agama semata, mengingat setidaknya pada dua hal yaitu: [1] perbedaan hendaknya tetap menjadi ranah dialog bukan pidana. [2] tidak semua perdebatan doktrinal dapat diselesaikan dengan logika karena hal tersebut menyangkut dengan keyakinan seseorang, sedangkan perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang dijamin dalam Islam. Kedua, dalam konsepsi subtantif doktrinal, Islam bukan bagian dari kekerasan, penerapan kekerasan amat terkait dengan konteks dan memiliki kerangka yang jelas seperti diberikannya setiap negara hak untuk berperang. Dengan titik tolak ini, tindakan kekerasan terhadap kasus ‘penodaan agama’ jelas tidak direkomendasikan dan menjadi tugas negara untuk merumuskan sebaik-baiknya klasifikasi penodaan agama secara tepat dan efektif.
Karena seharusnya, Negara hendaknya tidak memasuki ranah keyakinan dan pikiran masyarakat terhadap agamanya. Begitu juga, dengan posisi Negara yang melindungi semua kepentingan seluruh warga Negara. Penistaan, penghinaan atau delegitimasi terhadap sebuah keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi subtansi keagungan dari agama itu sendiri. Negara, jika perlu, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsur kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalannya, hal ini perlu menjadi sikap dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu saja terdapat sikap ekstrem dari pengikut agama dalam memaknai perbedaan dalam isu-isu agama. Jika sudah demikian, maka Negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah. Vol II. Beirut: Darul Kutub al-
Ilmiyyah, tt.

Arkoun, Mohammed. Berbagai Pembacaan Quran. Jakarta: INIS, 1997.

Bellah,Robert N. Philip E. Hammond. Varietis of Civil Religion: Beragam bentuk Agama Sipil
dalam bentuk kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Indopos. “Ahmadiyah Tetap gelar Mukernas.” 18 April 2008.

Ka’bah. Rifyal, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum
2200 A (XXI)Tertanggal 16 Desember 1966.

Laldin, M. Akram. Mek Wok Mahmud dan M. Fuad Sawari. “Maqasid syariah Dalam
Pelaksanaan Waqaf.” Kuala Lumpur: Kertas Kerja 1, 1999.

Madjid, Nurcholis. “Agama dan Negara.” dalam Budhy Munawar-Rachman.
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.

Mulia, Musdah. “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.”
. 20 April 2008.

Munajat. Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Naipospos, Bonar Tigor et al. “Tunduk Pada Penghakiman Masa: Pembenaran Negara atas
Perkusi Kebebasan Beragama dan berkeyakinan.” Jakarta: Setara Institute, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan al-Quran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Wahid, Abdurrahman et al. Hukum Islam dalam Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s