[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Political parties lack commitment to public services April 16, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:15 am
Tags: ,

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 03/27/2009 1:43 PM | National

Despite regional autonomy having been rolled out in Indonesia a decade ago, most political parties contesting the 2009 elections have remained almost silent about improving public services at local level during their campaign rallies.

Instead of explaining to their wealth-hungry constituents their strategies to alleviate poverty and improve the local economy, most parties have taken the opportunity to prematurely introduce their presidential candidates or lure support through musical performances.

Economic issues have been raised, including the late distribution of direct cash assistance (BLT) for millions of poor families, but most of them have been turned into mere rhetoric among rival major parties.

The parties, regardless of popularity and ideology, seem to be avoiding direct discourse about their long-term plans on improving the implementation of regional autonomy, critics say.

“The implementation of regional autonomy is key to the government’s efforts to provide people with better public services,” Cecep Effendi, a political analyst from the German government’s Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), said Tuesday.

“But this is ironic, because none of the parties has so far prioritized the issue of improving the implementation of regional autonomy in its campaign agenda.”

Since the Regional Autonomy Law took effect in 1999, Indonesia has seen the formation of 191 new legislative regions, including seven provinces, 163 regencies and 33 municipalities.

This boom, Cecep went on, had failed to effectively deliver public services, because the regional budget allocated for public spending was still far too low.

Spending on healthcare, for instance, accounts for between 3 and 5 percent of most regional budgets, while the budget allocation for education remains far below the constitutionally mandated 20 percent.

GTZ and several NGOs recently examined the official platforms of parties contesting the upcoming elections, to gauge their commitment to improving regional autonomy.

They found only 16 of the 38 parties had stated in their platforms the issues of regional autonomy improvement.

But the NGOs discovered only nine of the parties stated their agenda on regional autonomy more clearly than others, although most platforms were still “far from comprehensive”, according to Agung Pambudhi, executive director of the Monitoring Committee of Regional Autonomy Implementation (KPPOD).

The nine standout parties include the Prosperous Justice Party (PKS), the Crescent Star Party (PBB), the Labor Party and the Prosperous Peace Party (PDS).

The Golkar Party and President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party gave a one-paragraph mention of regional autonomy in their respective platforms, but did not touch on it again.

The examination also found the improvement of regional autonomy implementation was lacking from the platforms of several major parties, including the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), the United Development Party (PPP), the National Mandate Party (PAN) and the National Awakening Party (PKB).

Ahmad Hambali from the Regional Autonomy Centre (TRAC) attributed centralized leadership for the parties’ failure to put public services revamp on their agendas.

“Party policies and platforms tend to serve the political interests of top leaders,” he said. (hwa)
http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/27/political-parties-lack-commitment-public-services.html

Advertisements
 

Panik di Pemilu 2009 April 15, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:29 am
Tags: , ,
Jika berbagai masalah dalam pemilu 2009 ini semakin terlihat oleh publik, maka sudah bisa dipastikan bahwa secara administratif, pemilu kali ini merupakan pemilu yang paling tidak terkelola dengan baik. Walaupun pemilu hanya sekedar cacat adiministratif namun satu masalah ini saja sudah cukup mampu memicu berbagai kesalahan lain yang berujung pada gugatan dan delegitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu jangan sampai masalah ini kemudian memberi efek domino ketidakprofesionalan KPU yang gagap menyelenggarakan pemilu. Wajar saja, atas kenyataan ini, semua kalangan bereaksi melalui berbagai mekanisme yang bermacam-macam. Mulai dari kecewa, gusar hingga panik. (more…)
 

Catatan Kampanye Bidang HAM Pemilu Legislatif 2009 April 8, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 10:00 am

Hingar-bingar kampanye pemilu 2009 telah berakhir. Janji dan program telah berserak diseantero negeri guna meyakinkan para pemilih. Hampir semua partai dan caleg memainkan koor yang sama, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga penegakan hukum. Jelas sudah, hampir semua partai dan Caleg yang berlomba-lomba menjadi pemain dan perumus kebijakan mendatang tidak memiliki program yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan negara masa lalu. Kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi keseharian menjadi salah satu picu tenggelamnya persoalan ini. Isu-isu pragmatis dan kepentingan hidup harian lebih menjadi fokus masyarakat yang dimainkan sedemikian rupa oleh para politisi. padahal walaupun cukup sulit menempatkan isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam kampanye pemilu 2009, namun berbagai rentetan yang terkait dengan subtansi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan perbaikan nasib bangsa ini kedepan sebagaimana konon terdapat dalam tujuan pemilu.

Semua persoalan ini bisa ditelusuri antara lain dari beberapa hal seperti atap bocor penegakan hukum yang merapuh dan memicu tumbuhnya jamur impunitas diseluruh dinding nusantara. Dengan dua kerusakan akut ini, maka efek domino kerusakan lain seperti crime of silent yang menerpa para korban dan kampanye masif para pelaku kejahatan dipanggung-panggung menjelang pemilu yang mempersonifikasikan dirinya sebagai messias dan pahlawan semakin tidak bisa dideteksi secara baik oleh masyarakat. Akibatnya, negara bukan hanya semakin tidak memiliki jalan untuk merestorasi strukturnya tapi juga berpotensi terjerembab dalam lingkaran kultur impunitas yang semakin kuat.

Tidak dimilikinya pemahaman yang sama tentang perlunya menyelesaikan kekerasan negara masa lalu sebagai dasar pijakan yang benar dalam membangun masa depan juga menjadi problem tidak tampilnya program ini dalam kampanye. Para caleg bahkan mungkin Capres belum mampu menelusuri hubungan erat antara komitmen menuntaskan masa lalu secara patut, adil dan baik sebagai ukuran keberhasilan membangun masa depan. Masa lalu hanya dikaitkan dengan sejarah yang biarlah berlalu, belum menjadi hikmah dan pelajaran penting sebagai salah satu bekal hidup.

Hampir semua orang baik yang terlibat maupun tidak dengan masa lalu belum memiliki cara pandang yang holistik mengenai pentingnya menyelesaikan problem masa lalu sebagaimana berbagai tokoh pembaharu dan rekonsiliator dunia seperti Nelson Mandela melakukannya. Dalam perkataannya yang terkenal, Mandela memulai penuntasan masa lalu Afrika Selatan yang kini menjadi negara paling maju di Afrika dengan keyakinannya “to forget and forgive we should know what actually happend.”

Kemungkinan yang lain sehingga program penyelesaian kekerasan masa lalu tidak menjadi agenda kampanye pileg 2009 adalah adanya fakta masih dikuasainya panggung-panggung politik oleh elit tentara yang diduga keras belum bahkan menolak untuk bertanggung jawab atas tuduhan kekerasan masa lalu secara adil, baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nama-nama seperti Prabowo di Partai Gerindra, Wiranto di Partai Hanura, Sutiyoso di Partai Indonesia Sejahtera, Hartono di PKPB dan masih banyak lagi semakin mempersempit munculnya ruang kampanye penuntasan kasus kekerasan masa lalu dalam pesta demokrasi 2009.

Jelas tidaklah netral bila seseorang yang dekat atau menjadi kolega dan sekutu para pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM menampilkan konsep soal bagaimana memperlakukan masa lalu. Karena jawabannya tentu saja pasti hanya terfokus pada semata melupakan tanpa memperhatikan suara asli dari para korban. Namun, sayangnya, pihak yang netral sekalipun masih sering belum bisa mendudukan wacana ini dalam posisi yang memadai. Sehingga suara yang terdengar sering lebih dekat dengan upaya melupakan yang melanggengkan kejahatan kebisuan (crime of silent). Bagi jutaan korban kekerasan negara, penyelesaian masa lalu begitu penting untuk tidak saja menegaskan identitas mereka yang selama ini distigma buruk tapi juga berimplikasi pada gerak dan aktifitas kehidupan mereka yang sudah terlanjur didiskriminasi.

Bagi pemerintah, penyelesaian masa lalu yang tepat dan benar diyakini mampu memunculkan virus dan arah bangsa yang salah jalan untuk bisa diperbaiki. Reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam gelombang perubahan 1998 lalu, hanya akan menemui kegagalan seperti yang sekarang terjadi karena ketiadaan komitmen semua pihak dalam menyelesaikan problem kekerasan masa lalu. Yang lebih buruk lagi, ketakutan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini berujung pada menguatnya iklim kekebalan hukum (impunitas) bagi para pelaku dan elit lainnya. Ini tentu saja berbanding terbaik dengan visi penegakan hukum yang profesional. Budaya kebal hukum dan tebang pilih akan terus terjadi selama penyelesaian kekerasan masa lalu dipinggirkan.

Bagi sebuah bangsa, penyelesaian kekerasan masa lalu juga menjadi salah satu ujian penting keberanian dan keberhasilan dalam menghadapi persoalan bangsa yang lain. Pelaksanaan penanganan penyelesaian kasus masa lalu akan menjadi suatu kualifikasi tinggi tersendiri yang akan menjadi modal bagi penyelesaian masalah bangsa lainnya.

Bagi masyarakat, penyelesaian kekerasan masa lalu yang baik dan benar dipercaya tidak saja meluruskan dan memoderasi sejarah Indonesia yang penuh kekerasan, namun juga akan berdampak langsung pada pemberdayaan pemahaman masyarakat dalam menciptakan kultur pemerintahan yang bersih, kredibel dan berwibawa. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kekerasan masa lalu dalam konteks pemilu antara lain menyebabkan masyarakat tidak paham mana caleg atau capres yang tidak memiliki hutang masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya itu, ketidakmengertian masyarakat akan fakta dan karakter sesungguhnya caleg dan capres yang ada karena ditutupi iklan sepihak yang tentu saja manis, membius bahkan menipu menyebabkan bangsa ini dikuasai oleh para despotis yang membungkus dirinya sehingga tanpa cela.

Tanpa konsep yang jelas dalam menangani kekerasan masa lalu seperti yang tidak tampak dalam kampanye pileg, maka penyanderaan terhadap perubahan yang sesungguhnya akan terus berlanjut. Tidak hanya itu, fenomena tersebut juga akan berdampak pada melemahnya subtansi demokrasi karena hanya tampil sebagai mekanisme yang memungkinkan siapapun termasuk penjahat untuk duduk di kursi kekuasaan.

Jika anda ingin perubahan yang sesungguhnya, salah satunya bisa dilihat seberapa jauh orang atau kelompok memiliki dan melaksanakan konsepsi penyelesaian kekerasan masa lalu. Tanpa konsep ini, maka bisa dipastikan, kehadirannya tidak akan memberi arti yang banyak bagi perubahan Indonesia kearah yang lebih balik.

Selamat memilih.

 

Sanggahan CIA Mengenai Buku The Legacy of Ashes March 5, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 8:40 am
Tags: , ,

Senang atau tidak, CIA bukan hanya menjadi lembaga intelijen yang amat represif (karena menjalankan kebijakan luar negeri Amerika yang cenderung intervensionis) tapi juga menjadi lembaga yang cukup patuh dengan kebijakan penerapan keterbukaan informasi seperti yang diatur dalam Freedom of Information Act.

Karena beberapa hal tersebut, dalam banyak hal, pemerintah Amerika termasuk  CIA menjalankan amanah untuk mendeklasifikasi dokumen-dokumen rahasia mereka kepada publik. Tidak hanya itu, mereka juga merespon berbagai pertanyaan dan tuduhan dari berbagai pihak tentang kerja-kerja intelijen.

Masih segar dalam ingatan kita ketika kehebohan muncul bersamaan dengan diterjemahkannya karya Tim Weiner “The Legacy of Ashes: History of CIA,” diterjemahkan kedalam Indonesia. Pangkal persoalannya tentu saja menyangkut pernyataan yang menyebut mantan Wakil Presiden Adam Malik sebagai personal di level tertinggi yang direkrut oleh CIA.

Bantahan dan sanggahan seketika bermunculan, baik dari tokoh, kolega, pemerintah, keluarga, sahabat Adam Malik hingga penulisnya sendiri. Intinya adalah dua hal bisa ya bisa tidak. Sangat tidak mungkin seorang Adam Malik menjadi kaki tangan Amerika apalagi dengan iming-iming yang tidak seberapa, begitu sergah penolak temuan Weiner tentang Malik. Sedangkan yang lain menyebut bisa saja, Malik memang bekerjasama dengan CIA karena konteks politik pada waktu itu.

Seperti juga isu-isu yang bertaburan, kini kontroversi itu terhenti dengan sendirinya. Mungkin lelah, atau tidak menguntungkan. Tapi bagi peneliti, pencari fakta dan sejarawan, isu ini tetap penting untuk diklarifikasi. Karena menyangkut dengan kebenaran sejarah itu sendiri yang faktanya hingga kini, setiap jengkal sejarah Indonesia sering terbagi dalam berbagai versi mulai dari Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga naskah Supersemar.

Dengan bermaksud membandingkan berbagai pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat, untuk kasus Adam Malik dan Buku The Legacy, Last but not least sesungguhnya, CIA sendiri telah melakukan sanggahan terhadap tulisan Weiner. Namun yang amat disayangkan, pernyataan CIA itu lagi-lagi tidak memberikan jawaban yang pasti tentang ‘nasib’ Adam Malik. Dalam respon tertanggal 6 Agustus 2007 itu, CIA hanya menjawab tentang  presiden Truman dan gagasan operasi rahasia CIA, latar belakang pendirian NSA, sumber Weiner tentang peristiwa Hungaria Uprising hubungannya dengan Radio Free Europe dan lain sebagainya yang jelas tidak menyentuh persoalan Adam Malik.

Dilihat dari kebiasaan, tidak terdapatnya sanggahan CIA pada kasus Adam Malik bisa jadi disebabkan karena setidaknya empat hal:

  1. Kealpaan,
  2. Tidak menganggap penting,
  3. Tidak ingin menambah keruh atau
  4. Bisa jadi sebuah pembenaran.

Dilihat dari kredibelitas dan profesionalitas poin nomor satu bisa jadi tidak terjadi. Sedangkan poin nomor dua, akan jadi terasa aneh bila suatu ‘tuduhan’ keterlibatan Amerika yang melibatkan orang besar seperti Adam Malik tidak disebut sebagai suatu yang penting. Dasar argumen ini hampir persis bisa ditunjukan untuk menjawab poin yang ketiga. Bukankah, dengan tidak disebutnya, persoalan Adam Malik dalam sanggahan CIA akan memperkeruh hubungan, atau terdapat cara dan maksud lain?

Jika semua poin sudah bisa diterangkan, maka ini jelas akan menguatkan dugaan dan temuan Weiner bahwa, Adam Malik memang memiliki hubungan dengan CIA. Benarkah demikian, sejarah pasti akan menjelaskannya.

Jawaban CIA tentang buku Weiner dalam CIA Statement on “Legacy of Ashes”

CIA Statement on “Legacy of Ashes”
August 6, 2007

The CIA is no stranger to criticism. Intelligence work, focused as it is on the uncertain, the unknown, and the deliberately hidden, comes with great difficulty and risk. There will be shortcomings and unpleasant surprises. That said, Tim Weiner’s recently published book, Legacy of Ashes, paints far too dark a picture of the agency’s past. Backed by selective citations, sweeping assertions, and a fascination with the negative, Weiner overlooks, minimizes, or distorts agency achievements.

In 1948, the CIA accurately assessed the chances of war with the Soviets as nil. According to Weiner, that was a failure “because no one listened.” The development of the U-2 spyplane was a stunning technological achievement that offered a unique look behind the Iron Curtain. To Weiner, it is tied to failure, because the CIA should have had better human sources inside the Soviet Union. Through analytic rigor, the agency made a near-perfect forecast of the 1967 Mideast War. Weiner attributes it wholly to information from a foreign intelligence service. The CIA offered accurate and timely warning of Saddam Hussein’s 1990 invasion of Kuwait, a fact Weiner obscures in his narrative.

Those are but a few examples. The story of Pyotr Popov, the CIA’s first major Soviet spy, gets very short shrift. Weiner rightly speaks of the Soviet sources killed by the treachery of Aldrich Ames, yet never mentions the skill it took to recruit those sources or the intelligence they provided the United States. Time and again, Weiner takes things to the darkest corner of the room. He knows better. In promoting his book, he says the design and deployment of intelligence satellites and the study of imagery from them “helped keep the Cold War cold.” That in itself was no minor achievement.

Despite its claims to be “the” history of the CIA, the book is marked by errors great and small. Here is a relatively brief, and admittedly incomplete, catalogue:

*

The book’s first few paragraphs mistakenly assert that President Harry Truman never wanted the CIA to engage in covert action. But he signed National Security Council (NSC) directives assigning responsibility for covert action to the CIA—at a time when CIA officials were skeptical about taking on this mission. Weiner himself notes in the book that Truman’s NSC approved 81 covert CIA actions.

*

The book points out that covert actions are undertaken at the behest of the President to achieve specific ends at specific times. To Weiner, those objectives are illegitimate, to be viewed solely through the prism of events decades later, as though you can draw a simple, straight, decisive line of causation through years of complicated history.
*

The book states that a 1952 operation in Manchuria undertaken by two CIA officers, Dick Fecteau and Jack Downey, was a personnel rescue mission. In fact, the purpose of the operation was to recover documents.
*

The book charges that Frank Wisner, a pioneer of the agency’s covert operations, successfully resisted Director of Central Intelligence Walter Bedell Smith’s order to cancel ineffective ones. But a major Asian program was shut down in 1953—on Wisner’s watch as the head of CIA’s covert operations.
*

The book states that the National Security Agency (NSA) was created in response to an interception and decryption program that was compromised in 1949. In fact, the NSA was established in 1952 to correct serious problems with military signals intelligence during the Korean War.
*

The book alleges that the CIA used Radio Free Europe to spark the 1956 Hungarian uprising. But Weiner’s main source for this idea is a Radio Free Europe memo that was written after the uprising.
*

The book suggests that the CIA didn’t predict the collapse of the Soviet Union. As a number of prominent outside observers have noted, the agency had warned of trouble signs in the Soviet Union on regular occasions since the 1970s.
*

The book states that current CIA Director Michael Hayden is the first active duty military officer to lead the agency since Walter Bedell Smith in the 1950s. But Stansfield Turner was an active duty admiral in the U.S. Navy during the first two years of his tenure as Director of Central Intelligence.

Even Weiner’s telling of his juiciest tale, involving the American ambassador to Guatemala, is gravely flawed. There is much less to this than Weiner suggests—for starters, the supposed intelligence on which it is based did not even come from the CIA or a CIA source. As is so often the case, there is more than one side to the story. But you would not know that from Weiner’s book.

What of the CIA today? This is the agency that did much to oust the Taliban from Afghanistan after 9/11 and collapse the Al-Qa’ida safe haven there. This is the agency that unraveled the A.Q. Khan proliferation network and learned enough about Libya’s nuclear program to persuade Tripoli to step back from it. And the agency that has helped foil terrorist plots and erode the structure and leadership of a terrorist movement that is extremely dangerous and highly adaptable. Weiner’s verdict: These skilled and dedicated officers are “the weakest cadre of spies and analysts in the history of the CIA.”

The agency makes no claims to perfection—far from it. We strive each day to learn from our successes and failures. Not even Weiner can claim that the CIA shrinks from its past. The huge volume of material we have declassified, rare for an intelligence service, underscores the point. With a strong range of sources, Tim Weiner had an opportunity to write a balanced history of a complex, important subject. But he did not. His bias overwhelms his scholarship. One cannot learn the true story of the CIA from Legacy of Ashes.

 

Kuliah Hukum Islam (1) February 27, 2009

Filed under: Kuliah — ahmadineia @ 9:20 am
Tags: , ,
  • Pengertian Hukum
  • Dalam bahasa sehari-hari kata hukum sering dikonotasikan dengan peraturan dan sejenisnya. Namun sesungguhnya kata hukum yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu ﺤﮑﻢ“ (hukm) jamak dari ahkam yang berarti “putusan” (judgement, verdict, decision), “ketetapan” (provision), “perintah” (command), “pemerintahan” (government), “kekuasaan” (authority, power), “hukuman” (sentences) dan lain-lain.[1] Kata kerjanya hakama yahkumu yang bermakna “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintahkan”, “menghukum”, “mengendalikan” dan lain sebagainya.[2]

    Selain dalam bahasa arab, istilah “hukum” juga dikenal dalam bahasa lain seperti law dalam bahasa inggris, recht dalam bahasa Jerman dan Belanda atau kata latin Ius.[3] Kata “hukum” kemudian dipergunakan lebih jauh dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia seperti kata “hukuman”, “terhukum”, “penegak hukum”, “hakim”, “kehakiman”, “mahkamah” dan banyak lagi.

    Kata hukum dalam al-Qur’an dipahami sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap suatu masalah.[4] Putusan atau ketetapan yang tidak hanya mengatur hubungan antara khaliq (pencipta) dan makhluq (yang diciptakan) tapi juga antar manusia yang didalamnya mengatur tentang hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq).[5] Oleh karena itu sering kita mendengar bahwa Islam paling tidak terdiri dari iman dan amal, yaitu keyakinan monotheis manusia yang dilingkupi dengan kompetensi keilmuan yang luas untuk secara tepat dan benar di amalkan baik untuk hubungannya dengan khaliq (sang pencipta) maupun dengan makhluq (yang diciptakan).

    Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.[6] Sementara dalam A Dictionary of Law dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut:

    Law is “the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as Act of Parliament.

    (Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur/memerintah masyarakat atau aturan apa pun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari Parlemen).[7]

    2. Pengertian Hukum Islam

    Kata “hukum” dalam Islam (hukum Islam) sering dikonotasikan pada dua hal yaitu fiqh dan syariat. Fiqh secara bahasa berarti

    الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له

    Pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu.

    Hal ini sejalan dengan pengertian yang disitir dalam hadits yang mengatakan, “Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka ia dibuat paham (fiqh) dalam agama.”

    Juga dalam surat Q. S. Al-Tawbah/9:122 yang berbunyi:

    …فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

    ” …Maka hendaknyalah pada setiap golongan dari mereka (orang-orang yang beriman) itu ada sekelompok orang yang tidak ikut (berperang) untuk mendalami agama (tafaqquh), dan untuk dapat memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka itu telah kembali (dari perang) agar mereka semuanya waspada.”


    A. Fiqh

    Banyak dari para ahli hukum mendefinisikan fiqh sebagai:[8]

    الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

    Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci.

    Fiqh yang juga berarti hukum hanya dimengerti fungsinya bila dikaitkan dengan perbuatan manusia baik berupa menyandarkan atau tidak menyandarkan.

    الحكم: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا

    Hukum adalah penisbatan sesuatu kepada yang lain atau penafian sesuatu dari yang lain.

    Sehingga yang dimaksud dengan hukum dalam definisi fiqh adalah status perbuatan manusia mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal sehat), pada perbuatan-perbuatan yang bersifat wajib (prescribed), mandub (sunnah-recommended), haram (unlawful), makruh (disliked), atau mubah (permissible).

    Fard bisa dibagi dalam tiga dimensi yaitu sebagai kewajiban (obligatory-wajib), pendelegasian (mandatory –muhattam) dan permintaan (requiredlazim). Yang kesemuanya tersebar dalam personally obligatory (fard al-‘ayn), sebagai kewajiban setiap individual Muslim seperti salat dan zakat dan communally obligatory (fard al- kifaya), yang cukup dilakukan oleh salah satu dari komunitas muslim seperti memandikan jenazah.

    The recommended, (mandub) atau sunnah, merujuk pada lebih disukai (preferable-mustahabb), bermanfaat (meritoriousfadila), dan diperlukan (desirablemarghub fih). Misalnya solat malam (tahajjud) dan mengingat Allah (zikr). the permissible/allowed (mubah) sesuatu perbuatan boleh yang tidak diberi reward atau hukuman. Sedangkan perbuatan yang tidak boleh/tidak disukai (dislikedmakruh) tapi tidak memiliki dampak penghukuman. Berbeda dengan the unlawful/prohibited (haram ) yang memiliki hukuman.

    Fiqh dan Perbuatan Mukallaf

    Prescribed (Wajib)

    Recommended (Mandub)

    Permissible/Allowed

    (Mubah/Mandub)

    Disliked/Offensive/Detested

    (Makruh)

    Unlawful/Prohibited

    (Haram)

    – Obligatory
    – Mandatory
    – Required

    – Sunnah
    – Preferable
    – Meritorius
    – Desirable


    P: not rewarded
    NP: not punished

    P: not punished
    NP: rewarded

    P: punished
    NP: rewarded

    Personally obligatory, communally obligatory

    Performance: rewarded
    Non-Performance: punished

    P: rewarded
    NP: not punished

    http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html

    B. Syariah

    Istilah syariat yang sumber otentiknya berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang tersebar pada Al-Qur’an, hadits, ijma dan lain sebagainya. Prof. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam salah satu karyanya mendefinisikan hukum Islam sebagai:

    Segala yang diterbitkan (ditetapkan) syara’ untuk manusia, baik berupa perintah maupun merupakan tata aturan amaliyah yang menusun kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka satu sama lain serta membatasi tindakan mereka.”[9]

    Walaupun dilihat dari struktur bahasanya (etimologi), Syari’at merupakan kalimat yang berbahasa arab Syari’a yang bermakna “jalan menuju sumber air: track yang jelas untuk di ikuti”. Atau sebagai sumber air yang di ambil orang untuk keperluan hidup sehari-hari. Kata Syariah paling tidak disebut lima kali, tiga di antaranya terdapat dalam Alqur’an yaitu pada surat Al-Maidah ayat 48, Asy-Syura: ayat 13 dan Al-Jatsiyah ayat 18.[10]

    Dalam bentuk aktif, syariat disebut sebagai syara’a, sebuah kata kerja yang bermakna “mengurai atau menelusuri suatu jalan yang telah jelas menuju air”. Dengan makna tersebut, secara doktrin hukum, syari’at dapat difenisikan sebagai “jalan utama menuju kehidupan yang lebih baik yang terdiri dari nilai-nilai agama sebagai acuan untuk membimbing kehidupan manusia”.[11]

    Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan syariat sebagai jalan agama yang lebih luas dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan kepada Muhammad SAW.[12] Sedangkan sebuah komunitas akademis di Universitas Southern California dalam kompendiumnya menjelaskan bahwa makna syariah tidak hanya merujuk pada hukum dan jalan hidup yang digariskan Allah SWT untuk hambanya namun juga berhubungan dengan ideologi; keyakinan; prilaku; tindakan; serta praktek keseharian seperti firmannya dalam surat Al-Ma’idah: 48.[13]

    Sedangkan pakar hukum Islam Indonesia, Prof. Teungku Hasbi Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa para ahli fiqh menggunakan kata syariat sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya melalui Rasulullah SAW yang berkaitan dengan amaliyah lahir (ahlak) dan bathin (Aqidah) untuk dilaksanakannya dengan dasar iman.[14]

    C. Fiqh dan Syariah

    Bagi orang awam, adakalanya syariat disebut juga sebagai fiqh Islam. Walaupun amat mirip namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Jika syariat adalah hukum wahyu yang bersumber Al-qur’an dan hadits, maka fiqh yang secara bahasa bermakna paham atau pemahaman adalah pengetahuan tentang syariat mengenai perbuatan manusia yang diambil dari ijtihad para mujtahid terhadap dalil-dalil yang rinci. Secara definitif, setidaknya ada lima perbedaan antara syariah dengan fiqh yaitu antara lain: [15]

    1. Syariat merupakan wahyu Allah yang terdapat dalam Al-qur’an dan hadits sedangkan fiqh merupakan hasil ijtihad manusia yang sah dalam memahami dan menafsirkan kedua sumber hukum tersebut.

    2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas sedangkan fiqh bersifat instrumental dan terbatas ruang lingkupnya pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan hukum manusia.

    3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul karena itu keduanya berlaku abadi sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad yang sah manusia yang bersifat sementara karena itu dapat berubah sesuai kondisinya.

    4. Syariat hanya satu sedangkan fiqh lebih dari satu karena terdapat banyak madzhab fiqh dan aliran hukum lainnya.

    5. Syariat menunjukan kesatuan dalam Islam sedangkan fiqh menunjukan keragamannya.

    Dengan pembedaan tersebut jelaslah bagi kita bahwa syariat merupakan hukum yang akan terus hidup sekalipun tak lagi diterapkan oleh manusia dalam kehidupannya. Di dalam syariat tersebut ada norma dan prinsip yang kemudian di tafsirkan oleh berbagai macam ahli fiqh untuk dapat diaplikasikan kedalam setiap kehidupan manusia yang berbeda waktu dan kondisinya. Adalah sangat naïf bila syariat yang telah ditafsirkan menjadi fiqh pada masa terdahulu akan dapat menyelesaikan persoalan masa kini. Oleh karena itu syariat selalu memerlukan penafsiran atau ijtihad.[16]

    3. Keistimewaan Fiqh

    Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap manusia menuntut dan mencari kebahagiaan dan kesempurnaan, sedangkan keduanya tidak akan dicapai kalau manusia hidup semaunya sendiri tanpa adanya peraturan dan kode etik hidup yang mengaturnya.

    Di sinilah letak perbedaan antara Manhaj Islam yang disebut Fiqhul Islam dengan manhaj-manhaj yang lain. Keistimewaan Fiqh Islam atas manhaj-manhaj yang lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

    A. Fiqh berdasarkan wahyu Ilahi dan Petunjuk Nabawy. Setiap mujtahid di dalam pengambilan hukum (Istinbatul Ahkam) harus bersumber dari al-Quran dan al-Hadits, baik yang diambil secara langsung atau isyarat yang menunjukkan dari keduanya, seperti Ijma dan Qiyas. Sehingga menjadi sempurna semua tuntutan hidup manusia. Allah berfirman: “Hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian serta Aku rela untuk kalian Islam sebagai Agama.” (Q.S. Al-Maidah 3-5).

    B. Fiqh Islam mencakup semua tuntutan Hidup. Di dalam Fiqh Islam telah diatur semua urusan yang berkaitan dengan hidup manusia, sampai salah seorang sahabat Rasulullah Saw. berkata: “Semoga Allah membalas kebaikan Baginda Rasulullah Saw. yang telah mengajarkan kepada kita semua urusan hingga urusan di kamar kecil”.

    C. Fiqh Islam berhubungan erat dengan etika. Berbeda dengan manhaj lain yang tujuan utamanya hanya sebatas memelihara kelestarian hidup, meski harus mengorbankan akhlak dan ajaran-ajaran agama. Oleh karena inilah maka disyariatkanlah ibadah. seperti; shalat dan puasa yang semua itu bertujuan untuk mensucikan jiwa sehingga tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar“. Begitu pula diharamkannya Riba misalnya; bertujuan untuk membangkitkan jiwa tolong-menolong di antara sesama manusia dan mencegah terjadinya penipuan di dalam transaksi. Apabila hak-hak pribadi terjaga dan rasa saling mempercayai terpelihara maka akan tampaklah kehidupan harmonis serta bahagia pada masyarakat.

    D. Fiqh Islam memelihara kemaslahatan pribadi dan umum secara bersamaan tanpa harus ada yang dikorbankan. Namun demikian di saat terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan umum maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum. Dalam hal ini dikenal kaidah Fiqh yang diambil dari Hadits Nabi: “ Laa dharara wa laa dhirara

    4. Ruang Lingkup hukum Islam

    Selain berbagai makna syariat yang berkonotasi hukum, syariat dalam arti luas juga berarti segala hal yang ditetapkan oleh Allah.[17] kepada mahluknya tentang berbagai kaidah dan tata aturan yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi-nabinya termasuk Muhammad SAW baik yang berkaitan dengan hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq).[18]

    Ungkapan hukum-hukum syar’i menunjukkan bahwa hukum tersebut dinisbatkan kepada syara’ atau diambil darinya sehingga hukum akal (logika), seperti: satu adalah separuh dari dua, atau semua lebih besar dari sebagian, tidak termasuk dalam definisi, karena ia bukan hukum yang bersumber dari syariat. Begitu pula dengan hukum-hukum indrawi, seperti api itu panas membakar, dan hukum-hukum lain yang tidak berdasarkan syara’.

    Hukum-hukum syar’i dalam fiqh juga harus bersifat amaliyyah (praktis) atau terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, seperti ibadahnya, atau muamalahnya. Jadi menurut definisi ini hukum-hukum syar’i yang bersifat i’tiqadiyyah (keyakinan) atau ilmu tentang yang ghaib seperti dzat Allah, sifat-sifat-Nya, dan hari akhir, bukan termasuk ilmu fiqh, karena ia tidak berkaitan dengan tata cara beramal, dan dibahas dalam ilmu tauhid (aqidah).

    Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah ini juga harus diperoleh dari dalil-dalil rinci melalui proses penelitian mendalam terhadap dalil-dalil tersebut. Berarti ilmu Allah atau ilmu Rasul-Nya tentang hukum-hukum ini tidak termasuk dalam definisi, karena ilmu Allah berdiri sendiri tanpa penelitian, bahkan Dialah Pembuat hukum-hukum tersebut, sedangkan ilmu Rasulullah saw diperoleh dari wahyu, bukan dari kajian dalil. Demikian pula pengetahuan seseorang tentang hukum syar’i dengan mengikuti pendapat ulama, tidak termasuk ke dalam definisi ini, karena pengetahuannya tidak didapat dari kajian dan penelitian yang ia lakukan terhadap dalil-dalil.

    Hukum Islam yang tertuang dalam syari`at dapat dibagi atas tiga kelompok besar yaitu Hukum tentang `Aqidah yang mengatur keyakinan manusia terhadap Allah dan lebih bersifat privat yaitu antara manusia dengan tuhan, Hukum tentang Akhlaq yang mengatur etika berhubungan dengan manusia dan Hukum yang berkaitan dengan prilaku manusia (`Amaliyah atau Fiqh) yaitu hukum yang menata kehidupan manusia dengan manusia sehari-hari baik dalam fungsi vertikal (ibadah), pengaturan (muamalah) maupun penindakan (jinayah).

    Karena ketiga fungsi tersebut, hukum Amaliyah dibagi dalam dua kategori yaitu `Ibadat (dimensi vertikal) dan Mu`amalat (dimensi Horizontal) yang terdiri atas Hukum Keluarga (Family Law), Hukum ekonomi, finansial dan transaksi, Peradilan, Hukum tentang warganegara asing (Musta’min) dalam Negara Islam, Hukum Antar Bangsa (International Law), Hukum Tata Negara dan Politik (siyasah), Hukum tentang Sumber-sumber Pendapatan Negara dan Hukum Pidana.

    Hukum yang diatur dalam fiqh Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram; disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.[19]

    Secara garis besar kandungan dalam Ilmu Fiqh ada tiga macam; Hubungan seorang hamba dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dengan masyarakat luas. Sehingga semua masalah manusia diatur oleh Fiqh Islam, karena Fiqh bukan hanya mengurus urusan dunia saja namun juga urusan akhirat. Fiqh juga merupakan agama dan negara. Fiqh Islam selalu relevan hingga hari kiamat. Sehingga konsep yang ditawarkan oleh Fiqh Islam menjanjikan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Dari alasan itulah pembahasan di dalam Fiqh Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia dan kalau diperhatikan pembahasan Fiqh Islam dibagi menjadi tujuh kategori:

    A. Hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah seorang hamba terhadap Tuhannya, seperti; shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini disebut al-Ibadat.

    B. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti; pernikahan, perceraian, nafkah, dan lain-lain. Hukum-hukum ini disebut Ahwal al- Syakhsiyah.

    C. Hukum yang berhubungan dengan pekerjaan, perekonomian, dan interaksi antara satu dan lainnya, seperti; jual beli, perdagangan, pegadaian, dan pengadilan. Hukum-hukum ini disebut Muamalah (perdata)

    D. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintahan beserta pelaksanaannya dan politik. Hukum-hukum ini disebut Ahkamu Sulthaniah atau Siasah Syar’iah.

    E. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hukuman orang yang berbuat kesalahan, menjatuhkan kehormatan orang, dan mengganggu keamanan umum. Hukum-hukum ini disebut Jinayat (Pidana)

    F. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara Negara Islam dan Negara lain. Hukum-hukum ini disebut Syi’ar (Diplomatik)

    G. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku lahiriah seorang Muslim dengan sesama manusia. Hukum-hukum ini disebut Fiqhul Adab.

    Sedangkan Prof. T.M. Hasbi Ashiddiqqie, merinci lebih lanjut pembagian tersebut dengan mengembangkan menjadi delapan topik bahasan, yaitu:[20]

    A. Ibadah

    Pada bagian ini dibicarakan beberapa masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut seperti Thaharah (bersuci); Ibadah (sembahyang); Shiyam (puasa); Zakat; Zakat Fithrah; Haji; Janazah (penyelenggaraan jenazah); Jihad (perjuangan); Nadzar; Udhiyah (kurban);

    B. Ahwalusy Syakhshiyyah

    Satu bahasan yang terhimpun dalam bab ini membicarakan masalah-masalah yang terkonsentrasi seputar aturan hukum pribadi (privat) manusia, kekeluargaan, harta warisan, yang antara lain meliputi persoalan: Nikah; Khithbah (melamar); Mu’asyarah (bergaul); Nafaqah; Talak; Khulu’; Fasakh; Li’an; Zhihar; Ila’; ‘Iddah; Rujuk; Radla’ah; Hadlanah; Wasiat; Warisan; Hajru; dan Perwalian.

    C. Muamalah Madaniyah

    Biasanya disebut muamalah saja yang didalamnya terdapat pembicaraan masalah-masalah harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi masalah: Buyu’ (jual-beli); Khiyar; Riba (renten); Sewa-menyewa; Hutang-piutang; Gadai; Syuf’ah; Tasharruf; Salam (pesanan); Wadi’ah (Jaminan); Mudlarabah dan Muzara’ah (perkongsian); Hiwalah; Pinjam-meminjam; Syarikah; Luqathah; Ghasab; Qismah; Hibah dan Hadiyah; Kafalah; Waqaf[21]; Perwalian; Kitabah; dan Tadbir.

    D. Muamalah Maliyah

    Kadang-kadang disebut Baitul mal saja. Inilah bagian dalam hukum Islam yang mengulas tentang harta kekayaan yang dikelola secara bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara (perbendaharaan negara=baitul mal). Pembahasan di sini meliputi: Status milik bersama baitul mal; Sumber baitul mal; Cara pengelolaan baitul mal; Macam-macam kekayaan atau materi baitul mal; Obyek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal; Kepengurusan baitul maal; dan lain-lain.

    E. Jinayah dan ‘Uqubah (pelanggaran dan hukuman)

    Biasanya dalam kitab-kitab fiqh ada yang menyebut jinayah saja. Dalam bab ini di bicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi:

    Pelanggaran; Kejahatan; Qishash (pembalasan); Diyat (denda); Hukuman pelanggaran dan kejahatan; Hukum melukai/mencederai; Hukum pembunuhan; Hukum murtad; Hukum zina; Hukuman Qazaf; Hukuman pencuri; Hukuman perampok; Hukuman peminum arak; Ta’zir; Membela diri; Peperangan; Pemberontakan; Harta rampasan perang; Jizyah.

    F. Murafa’ah atau Mukhashamah

    Pokok bahasan dalam bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi: Peradilan dan pendidikan; Hakim dan Qadi; Gugatan; Pembuktian dakwaan; Saksi; Sumpah dan lain-lain.

    G. Ahkamud Dusturiyyah

    Bagian ini adalah bidang hukum tata Negara dalam Islam yang umumnya membicarakan berbagai masalah-masalah yang menyangkut seputar ketatanegaraan. Pembahasannya antara lain meliputi: Kepala negara dan Waliyul amri; Syarat menjadi kepala negara dan Waliyul amri; Hak dan kewajiban Waliyul amri; Hak dan kewajiban rakyat; Musyawarah dan demokrasi; Batas-batas toleransi dan persamaan; dan lain-lain

    H. Ahkamud Dualiyah (Hukum Internasional)

    Bagian ini lebih tepat bila disebut sebagai kelompok masalah hubungan internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi: Hubungan antar negara, sama-sama Islam, atau Islam dan non-Islam, baik ketika damai atau dalam situasi perang; Ketentuan untuk orang dan damai; Penyerbuan; Masalah tawanan; Upeti, Pajak, rampasan; Perjanjian dan pernyataan bersama; Perlindungan; Ahlul ‘ahdi, ahluz zimmi, ahlul harb; dan Darul Islam, darul harb, darul mustakman.

    5. Sumber Hukum Islam

    Ilmu hukum Islam juga sangat memfokuskan diri pada kemaslahatan sesuai tujuan pokok penerapan hukum Islam. Atas dasar tersebut para mujtahid (orang yang diberi wewenang untuk berijtihad) melengkapi dirinya dengan metode dan pisau analisis yang disebut dengan ushul fiqh (dasar ilmu fiqh)[22] sebagai metodologi yang harus dikuasai para pembentuk dan perumus hukum dalam menafsirkan tekstual syariat. ushul fiqh tersebut nantinya akan menentukan arah seorang mujtahid untuk menggunakan berbagai sumber hukum Islam lainnya seperti qiyas[23] (yurisprudensi aktif) istishan[24] (mengambil yang paling baik), Istishab,[25] Istislah,[26] Sadz dzariah[27] dan Urf[28] (Custommary law) dalam mengeksplorasi dalil-dalil hukum dari Alqur’an dan hadits.

    Sumber Hukum Islam

    1-Qur’an

    2-Sunnah

    3-Ijma

    Ideologi dan keyakinan

    Perkataan

    · Imam Abu Hanifa 80-150 (After Hijra)

    · Imam Malik 93-179 (A.H.)

    · Imam Shafi’i 150-204(A.H.)

    · Imam Ahmad Ibn Hanbal 164-241 (A.H.)

    · lainnya: Al-Thawri, Ibn Abu-Lail, Al Awza’i,
    and Al-Laith

    Sikap dan Perbuatan

    Perbuatan

    Pelaksanaan perbuatan

    · Ayat-ayat ibadah

    · Praktek sehari-hari

    berkenaan dengan keluarga, bisnis, hukum pidana, pemerintahan, hukum internasional, ekonomi dll

    Penilaian atas tindakan

    Karakter rasul (saas)

    Bahan Bacaan

    Abdurraoef. Al-Qur’an dan Ilmu Hukum. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

    Ali, Abdullah Yusuf. The Holly Qur’an: Text Translation and Commentary. (Maryland:

    Amana Corporation, 1989).

    Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fikih. cetakan ke 2. (Jakarta, Bulan Bintang,

    1974).

    ______________________. Pengantar Fiqh Mu’amalah. (Jakarta: Bulan Bintang,

    1974).

    Ball, Jhon. Indonesian Legal History 1602-1848. (Sidney: Oughtershaw Press, 1982).

    el-Bana, Jamal. Nahwa Fiqh Jadid . (Kairo: Dar el Fikr el-Islamy, 1999).

    Bisri, Hasan. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. (Jakarta: RajaGrafindo

    Persada, 2004).

    Dasuki, HA. Hafizh. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,

    FIKIMA, 1997).

    Hambali, Ahmad. Hamdan Zoelva. Perda Syariah di Indonesia: Studi tentang Asas dan

    Prinsip Pembentukan Perundang-Undangan. (Jakarta: TRAC, 2009). Dalam Proses penerbitan

    Idris. Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah. (Jakarta, Islamuna Press, 1997).

    Ka’bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia.( Jakarta:Universitas Yarsi, 1999).

    Martin, Elizabeth A. (editor) A Dictionary of Law. Fourth Edition. (New York: Oxford

    University Press 1997).

    Ramulyo, M. Idris. Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya

    Kedudukan Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

    Saleh, E. Hassan. Studi Islam di Perguruan Tinggi: Pembinaan Imtaq dan Pengembangan

    Wawasan. (Jakarta, ISTN, 2000).

    Shihab, M Quraish. Ihsan Ali-Fauzi. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu

    dalam Kehidupan Masyarakat. (Jakarta: Mizan Pustaka, 2002).

    USC-MSA, “Compendium of Muslim Text, Shari`ah and Fiqh.

    http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html.

    USC online. “Alalwani Usul al Fiqh.”

    <http://www.usc.edu/dept/MSA/law/alalwani_usulalfiqh/> diakses 23 Februari 2008.

    Wikipedia. “Qiyas,” <id.wikipedia.org/wiki/Qiyas>. diakses 23 Februari 2008.

                                   
    Yafie, Ali. “Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Maslahat al Ammah, 
        <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Istihsan.html>, diakses 23 Februari 2008.
                         

    http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-126.html

    Urf and Istishab,

    <http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SH_Usul/urf_and_istishab.htm>, diakses 23 Februari 2008.


    [1] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic dalam DR. Rifyal Ka’bah MA, Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta:Universitas Yarsi, 1999), hal. 22

    [2] Ar-Raghib al-Ashfahani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an dalam DR. Rifyal Ka’bah MA, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Universitas Yarsi, 1999), hal. 22

    [3] Jhon Ball, Indonesian Legal History 1602-1848, (Sidney: Oughtershaw Press, 1982), hal. 64

    [4] QS Al-Syura 42:23 : “Allah telah menetapkan bagimu sebuah agama

    [5] Jamal el-Bana, Nahwa Fiqh Jadid I, (Kairo: Dar el Fikr el-Islamy, 1999), hal.26

    [6] HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, FIKIMA, 1997), hal. 571.

    [7] Elizabeth A. Martin (editor) A Dictionary of Law, Fourth Edition (New York: Oxford University Press), 1997, hal. 259.

    [9] Prof. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal. 12

    [10] H. Abdurraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 21

    [11] M Quraish Shihab, Ihsan Ali-Fauzi, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2002), hal. 27.

    [12] Abdullah Yusuf Ali, The Holly Qur’an: Text Translation and Commentary, (Maryland: Amana Corporation, 1989), hal. 34.

    [13] USC-MSA, “Compendium of Muslim Text, Shari`ah and Fiqh,http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html

    [14] Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fikih, Jakarta, Bulan Bintang, cetakan ke 2, 1974, hal.19

    [15] Ahmad Hambali dan Hamdan Zoelva, Perda Syariah di Indonesia: Studi tentang Asas dan Prinsip Pembentukan Perundang-Undangan, (Jakarta: TRAC, 2009). Hal. 53. Dalam Proses penerbitan

    [16] Ijithad adalah usaha konsisten dan kontinyu ahli hukum untuk memperoleh penafsiran hukum yang bertolak dari maksud Al-Qur’an dan sunnah melalui metode pemikiran dan penelitian. Idris, Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah, Jakarta, Islamuna Press, 1997, hal. 46. Hasil dari ijtihad ini disebut Ra’yu (opini) yang menjadi sumber hukum ke empat dalam Islam setelah Qur’an, Hadits dan Ijma’ (konsensus ahli hukum Islam).

    [17] QS Al-Syura 42:23 : “Allah telah menetapkan bagimu sebuah agama

    [18] Jamal el-Bana, Nahwa Fiqh Jadid I, Kairo, Dar el Fikr el-Islamy, 1999, hal.26

    [19] Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 164.

    [21] Dari segi niat dan manfaat, waqaf ini kadang-kadang dimasukkan dalam kelompok ibadah; tetapi dari segi barang/benda/harta dimasukkan ke dalam kelompok muamalah.

    [22] ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. http://www.usc.edu/dept/MSA/law/alalwani_usulalfiqh/

    [23] menggabungkan atau menyamakan artinya untuk menetapkan suatu hukum atau perkara yang baru muncul dan belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. id.wikipedia.org/wiki/Qiyas

                                   [24] peralihan dari hasil sesuatu  qias  kepada qias  yang  lain  yang lebih kuat. Atau suatu qias yang
    lebih   dalam   (khafi),   tidak   segera   dapat   ditangkap, dibandingkan  dengan  qias  yang  jelas  (jali). Secara harfiah  Istihsan  itu  berarti  menganggap  baik  akan sesuatu  baik  itu  fisik  maupun  nilai.  Kata  ini  kemudian digunakan  sebagai  suatu   technische-term   yang   membentuk pengertian  baru  menggambarkan  suatu  konsep penalaran dalam rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk  menggali  dan menemukan  hukum  sesuatu kejadian yang tidak ditetapkan hukum dari sumber syari'ah yang tersurat,  atau  sumber  hukum  yang dipersamakan  dengan  itu,  yakni  kesepakatan  para ahli yang
    berwenang (ahl al-ijtihad) di kalangan umat Islam.KH Ali Yafie, KONSEP-KONSEP ISTIHSAN, ISTISHLAH DAN MASHLAHAT AL-AMMAH, 
    http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Istihsan.html   

    [25] Istishab literary means courtship or companionship. In Usul-al-Fiqh, Istishab means presumption of existence or non-existence of facts. It can be used in the absence of other proofs (dalil). Urf and Istishab, http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SH_Usul/urf_and_istishab.htm

                        [26] Istishlah merupakan suatu konsep dalam pemikiran  hukum  Islam yang menjadikan mashlahah  kepentingan/kebutuhan manusia) yang sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi suatu  sumber  hukum
    sekunder. Landasan pemikiran yang membentuk konsep ini ialah,  kenyataan bahwa,  syari'ah  Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah  kepada  terwujudnya  mashlahah  (apa  yang   menjadi
    kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di  permukaan  bumi).  Maka  tidak  dituntut  untuk  dilakukan manusia  untuk kepentingan hidupnya, dan manusia tidak dicegah melakukan  sesuatu,  kecuali  hal-hal   yang   pada   galibnya membahayakan dan memelaratkan hidupnya. Maka, upaya mewujudkan mashlahah dan mencegah mafsadah (hal-hal yang merusak)  adalah sesuatu  yang  sangat  nyata dibutuhkan setiap orang dan jelas dalam syari'ah yang diturunkan Allah kepada  semua  rasul-Nya.

    Dan itulah sasaran utama dari hukum Islam. KH Ali Yafie, ibid

    [27] Menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara saddudz dzarî’ah ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.  http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-126.html

    [28] Usul as “recurring practices which are acceptable to people of sound nature. Urf and its derivative ‘Maruf’ both occur in the Quran, mostly in the sense of “good” (as opposed to “bad or evil”) adehrence to Allah’s injunctions (3:110; 7:199). However, Urf has been used in the sense of custom also in some places in the Quran. Urf and Istishab, http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SH_Usul/urf_and_istishab.htm

     

    Silabus Hukum Islam February 23, 2009

    Filed under: Kuliah — ahmadineia @ 8:41 am
    Tags: , , , ,

    Silabus

    Hukum Islam

    Mata Kuliah : Hukum Islam

    Semester : Genap

    Tahun Akademik : 2008/2009

    Perkuliahan : Februari – April 2009

    Hari/Jam : Sabtu, 13.00 – 14.30 BBWI

    Dosen : Ahmad Hambali

    Bisa dilihat di : https://ahbl.wordpress.com dan http://abirajivwamikala.blogdetik.com

    1. Pengantar

    Sebagai bagian integral dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah Hukum Islam bukan hanya merupakan disiplin ilmu tersendiri yang memiliki karakteristik yang khas dan menarik namun juga sangat penting untuk dipelejari dan dipahami oleh setiap pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, Hukum Islam bukan hanya memiliki akar sejarah yang kuat dan mengakar dalam sejarah hukum Indonesia tapi juga tetap menjadi salah satu ciri yang mewarnai dinamika pelaksanaan hukum di Indonesia hingga saat ini. Kuliah ini akan menitikberatkan pembahasannya pada dasar pengetahuan tentang konsep-konsep hukum Islam baik secara teoritis maupun yang berlaku di dalam masyarakat saat ini, Perkuliahan Hukum Islam bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-pokok, sumber-sumber, sejarah, ruang lingkup dan lembaga penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama).

    2. Standar Kompetensi

    Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep hukum Islam baik secara teori maupun pelaksanaan pemberlakukannya dalam masyarakat, dan sekaligus dapat menjelaskan

    kegunaan mempelajari hukum Islam.

    3. Kompetensi Dasar

    Setelah mempelajari mata kuliah hukum Islam, mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengerti dan menganalisa berbagai hal mengenai subtansi hukum Islam, problem mendasar dari hukum Islam, dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dan dilihat dari aspek per-Undang undangan di Indonesia.

    4. Strategi Perkuliahan

    Perkuliahan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan seminar dengan terlebih dahulu diberikan pokok-pokok penjelaskan materiyang dilanjutkan dengan respon dan umpan balik dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil kajiannnya yang ditugaskan oleh Dosen.

    5. Rancangan Kuliah Mingguan

    [Dua bacaan pertama di tiap kuliah adalah bacaan wajib, sisanya bacaan yang dianjurkan]

    Tahapan belajar dibagi menjadi enam kali pertemuan yang masing-masing materi pada pertemuannya antara lain:

    1) Membahas, menguraikan dan memahami mengenai pengertian hukum Islam, syariah dan fiqh, sumber hukum islam, ruang lingkup,

    a) M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958)

    b) M. Hasbi Ash Shidiqie, Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998)

    c) Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 1994).

    d) Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

    2) Membahas falsafah dan tujuan hukum Islam, asas dan prinsip penerapan serta keterkaitan antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lain.

    a) M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

    b) Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam- Studi Banding Dengan Hukum Positif (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

    c) Wael B Hallag, Sejarah Teori Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

    d) Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2000).

    e) Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1986)

    f) Prof. Drs. H.A. Djazuli & Dr. I. Nurol Aen, Ushul Fiqh – Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

    g) Prof. Dr. Mukhtar Yahya & Prof. Drs. Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997).

    3) Membahas dan menguraikan Sejarah pertumbuhan hukum Islam.

    a) Abdul Wahab Khalaf, Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press,1998).

    b) Nur A. Fadhil. Lubis,, Hukum Islam: Dalam Kerangka Teorities Fiqh dan Tata Hukum Indonesia (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995).

    c) Heer, Nicholas (ed.), Islamic law and Jurisprudence: studies in Honor of Farhat J. Ziadeh (Seattle: Univesity of Washington Press, 1990).

    d) N.J. Goulson, A History Of Islamic Law, (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1964)

    4) Membahas dan menguraikan Sejarah dan kedudukan hukum Islam di Indonesia.

    a) Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah Dan Hambatan Dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

    b) Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta: Universita Yarsi Jakarta, 1999).

    c) Amrullah Ahmad et al. (ed), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: GIP, 1996)

    d) Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984).

    e) Yasrul Huda al Munir, Islamic Law Versus Adat, Publishing House

    5) Membahas dan menguraikan sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan memuat mengenai keberadaan hukum Islam.

    a) Abdul Gani Abdullah, Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Pres,

    b) Cik Hasan Bisri, “Perwujudan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Vol.47, Mimbar Hukum, (Departemen Agama, 2000), hal.34-48.

    c) Arskal Salim, Azyumardi Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

    d) A. BAsiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006).

    6) Membahas isu aktual yang menyangkut upaya penerapan hukum Islam di Indonesia seperti fenomena Perda Syariat dan masalah-masalah lain.

    a) Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam Ali Hasan PT Raja Grafindo Persada

    b) Masail Fiqihiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, M.Ali Hasan Raja Grafindo Parsada

    c) Ahmad Hambali dan Hamdan Zoelva, Perda Syariah di Indonesia: Studi tentang Asas dan Prinsip Pembentukan Perundang-Undangan, (Jakarta: TRAC, 2009). Dalam Proses penerbitan.

    d) Hartono Marjono, Menegakkan Syari’at Islam Dalam Konteks Keindonesian: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Aspek-Hukum, Politik Dan Lembaga Negara, (Bandung: Mizan, 1997).

    e) Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Jakarta: Mizan, 2001).

    f) Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer 1-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

    Mahasiswa juga diharapkan mau memperluas wawasannya dengan masuk ke situs-situs Web berikut:

    Compendium of Muslims Text Universitas Southern California

    http://www.usc.edu/dept/MSA/law/

    UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law

    http://www.law.ucla.edu/jinel//

    The Journal of Islamic Law & Culture University of Arkansas

    http://law.uark.edu/664.php

    Jurnal Syariah Universitas Malaya Kuala Lumpur

    http://apium.um.edu.my/journals/journal_syariah/Vol_Syariah.php

    Studi Islam dan Timur tengah Universitas Cornell

    http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/law.htm

    Studi Islam Universitas Georgia

    http://www.uga.edu/islam/shariah.html

    dan lain sebagainya


    6. Tujuan Pembelajaran

    Mahasiswa dapat menyerap pemahaman yang sistematis mengenai persoalan hukum Islam secara utuh mulai dari konsepsi subtansi, teori, definisi, sejarah, posisinya di Indonesia, problema serta praktek-praktek penerapannya di Indonesia.

    7. Alokasi Waktu

    6 kali pertemuan yang masing-masing berdurasi 90 menit

    8. Penilaian

    Komponen-komponen Penilaian

    1. Kehadiran dan partisipasi dalam kelas. Sesuai dengan peraturan Fakultas, mahasiswa peserta kelas ini harus hadir minimal sebanyak 75% dari 6 kali pertemuan untuk bisa dicatat sebagai peserta ujian akhir. Dalam kelas, mahasiswa diharapkan aktif, dalam artian tidak hanya mendengarkan ceramah/tutorial, tetapi juga mengajukan pertanyaan, komentar, dan berdiskusi. Kehadiran dan partisipasi dalam kelas akan menyumbang 10% dari nilai akhir.
    1. Tes Tengah Semester. Ujian ini berbentuk esai singkat individu mengenai satu topik tertentu mengenai Hukum Islam, baik yang dibahas dalam perkuliahan maupun tidak. Selambat-lambatnya pada pertemuan ke-3, mahasiswa harus sudah melaporkan tema/topik esainya. Esai diketik tidak lebih dari 5 (lima) halaman A4, jarak baris 1.5 atau 2, jenis huruf, dan menggunakan bahasa tulis akademik yang baku. Esai ini dikumpulkan selambatnya pada tanggal yang ditetapkan Fakultas sebagai waktu Ujian Akhir untuk mata kuliah ini; ia akan menentukan 45% dari nilai akhir.
    2. Tes Akhir. Ujian ini, dan juga Ujian Akhir, akan dilangsungkan guna mengevaluasi hasil perkuliahan. Sebanyak 25% bagian nilai akhir akan berasal dari ujian ini.

    Ujian Pengganti, Pengurangan Nilai, Keterlambatan Pengumpulan Esai, dan Penjiplakan

    • Dalam hal mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Mid pada tanggal yang telah ditetapkan Fakultas, maka kepadanya bisa diberikan ujian pengganti/susulan dengan alasan yang dapat diterima.
    • Jika mahasiswa mengumpulkan tugas dengan tidak meng-ikuti ketentuan teknis sebagaimana disebut di atas, maka persentase nilai masing-masing tugas akan berkurang secara bertahap sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang ada.
    • Jika mahasiswa tidak mengumpulkan tugas sampai dengan batas pengumpulan terlewati, maka persentase nilai esainya akan menjadi nihil.
    • Mahasiswa yang terbukti dengan sah melakukan penjiplakan/plagiat dalam makalah kelompok ataupun esainya akan langsung mendapatkan nilai akhir E.

    Silabus ini terakhir diperbarui pada tanggal 11 Februari 2009, 08.40.

     

    Kolonialisme dan Deteritorisasi Israel atas Palestina January 28, 2009

    pc-obama-rosie-lg5Agresi penghujung tahun 2008 Israel memang telah berhenti. Namun sayangnya, agresi itu tidak berhenti karena tekanan kelompok dan negara beradab manapun. Tidak PBB, apalagi Uni Eropa bahkan Liga Arab sekalipun. Berbagai peristiwa dan kepentingan politik dalam dan luar negeri Israel lah yang menyebabkan agresi itu terhenti. Pemilu Israel dan reformulasi kebijakan Amerika dibawah presiden yang sempat ‘nyasar’ ke Indonesia terhadap Israel merupakan alasan kuat bagi Israel untuk menghentikan kejahatannya di Palestina untuk sementara.

    Arogansi dan budaya barbar Israel dalam memastikan ketertindasan bangsa Palestina diatas tanah airnya, merupakan wajah dunia kita hari ini. Meski Washington telah ditempati oleh presiden kulit hitam pertama yang mencetak sejarah Amerika, namun hampir dipastikan, dunia begitu pula nasib Palestina, secara subtansial tidak akan berubah.

    Publik  sudah terlalu paham bahwa hampir seabad ambisi jahat Israel terhadap Palestina berlangsung, selalu ada andil sekelompok politisi Amerika yang mendalangi semua itu. Tanpa itu, sangat tidak mungkin, Israel bisa berhasil dengan sukses mengokupasi tanah dan membunuh bangsa  Palestina. Tanpa dukungan Amerika, sangat tidak mungkin, dunia arab terpecah berkeping-keping menyaksikan kemungkaran dan kezaliman atas saudaranya yang didoktrinkan oleh Islam sebagai satu tubuh.

    Legalisasi Penjajahan Modern

    Menengok jauh kebelakang, bahwa kehadiran Israel di Timur Tengah bisa dijelaskan pada berpadunya ilusi promise land bangsa Yahudi di Palestina dengan kepentingan politik luar negeri Amerika dan sekutunya di Timur Tengah yang kaya akan migas. Kedua kepentingan tersebut semakin terakselerasi dengan munculnya peristiwa pembunuhan masal kaum yahudi oleh Nazi.

    Kampanye untuk menempatkan seluruh orang yahudi didunia sendiri telah dimulai sejak tahun 1800an di Eropa yang membidik tanah Palestina sebagai lokasinya (2006: 1-4). Gagasan itu diwujudkan dengan mengirimkan 40.000 imigran yahudi memasuki Palestina (1882-1903), salah seorang yang membiayai pendudukan tersebut adalah Baron Edmond de Rothschild.

    Tahun 1896, Theodor Herzl, seorang jurnalis yahudi Austro-Hungarian mendorong berdirinya negara yahudi di Palestina. Pada saat yang sama Jewish Colonization Association, yang didirikan 1891 di London oleh Baron Maurice de Hirsch, mulai membiayai pendudukan imigran yahudi di Palestina. Tahun berikutnya,  Kongres Zionist di Switzerland mendirikan World Zionist Organization (WZO) dan merekomendasikan penguatan gagasan zionisme dengan pernyataan “home for the Jewish people in Palestine.” Sebagai tindak lanjut berbagai gerakan yang menyokong pendudukan, pada kurun 1904-1914, gelombang kedua 40,000 Zionis memasuki tanah Palestina sehingga populasi yahudi disana membengkak sekitar 6%.

    Pendirian negara yahudi segera terwujud ketika Inggris yang memang memiliki wilayah kolonial di Timur Tengah melalui Menteri Luar Negerinya Arthur James Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour 1917 untuk mengakui Israel  dan menerapkan apa yang mereka namakan “self determination of small nations”. Tahun berikutnya, Inggris dan sekutu secara resmi menjajah Palestina. Pada tahun 1919, Kongres Nasional Palestina pertama mendesak Paris Peace Conference untuk menghapus deklarasi Balfour dan mendesak kemerdekaan bagi Palestina. Namun desakan dan permintaan tersebut dijawab dengan rekomendasi membuat persemakmuran bagi Israel di Palestina.

    Kolonisasi Inggris atas Palestina ini kemudian melancarkan okupasi Yahudi di Palestina dengan kedatangan 35.000 imigran gelombang ketiga sekitar tahun 1919-1923 yang dilanjutkan dengan Deklarasi 1922 untuk menyediakan lokasi tersebut bagi yahudi di Palestina. Walaupun ditolak oleh rakyat Palestina, gelombang eksodus yahudi memasuki Palestina semakin deras padahal ditahun yang sama, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat bagi Palestina.

    Setelah organisasi teroris zionis Haganah berdiri Maret 1921, pada 1924-1928, gelombang keempat pendudukan Israel mengirim tidak kurang 67,000 imigran Zionis, 50% diantaranya berasal dari Polandia, sehingga meningkatkan populasi Yahudi di Palestina menjadi 16% yang mendiami 4.2% negara Palestina.

    Pada tahun 1930an, kepemilikan tanah orang yahudi di Palestina bertambah 1% menjadi sekitar 6% seiring dengan kedatangan 250.000 imigran yahudi dalam gelombang kelima pendudukan. Sepuluh tahun setelah faksi teroris zionis lahir, organ teror Israel yang lain, Irgun Zvai Leumi (Irgun atau IZL) yang merupakan pecahan Haganah, dibawah komando Valdimir Jabotinsky berdiri. Organ-organ teror ini mambantu penguasaan tanah Israel di Palestina (beberapa dari tokoh kelompok ini kemudian menjadi Perdana menteri Israel, Yitszak Shamir), sejak saat itu konflik dengan bumbu kekerasan muncul. Sejumlah orang dari berbagai etnik dan agama di Palestina mulai menjadi korban (1995:54).

    Pada 1933, Menlu Inggris, Winston Churcill mendesak petani Palestina untuk menyerahkan tanahnya kepada imigran Yahudi. Sikap Churcill itu dibalas dengan rekomendasi Konferensi Komite Nasional Palestina untuk menolak membayar pajak tiga tahun berikutnya.Ditahun yang sama 150 gerilyawan Lebanon mencoba menyerang Inggris. Setelah Komisi Peel (Royal), bentukan Inggris pada 1938 merekomendasikan untuk membagi 33% wilayah Palestina kepada imigran Yahudi yang ditolak negara arab, organ teror Israel IZL membom perkampungan Palestina dan menewaskan 119 orang. Aksi ini gagal dicegah, karena Inggris menangkap dan mengadili para pejuang Palestina.

    Oktober 1939, organ teror ketiga Zionis Lochemay Herut Yisra’el (LEHI; “Fighters for the Freedom of Israel”) didirikan oleh teroris pembelot IZL Avraham Stern. Tahun itu juga, otoritas Inggris ditanah jajahan mengeluarkan pernyataan bahwa Palestina tetap diakui sebagai negara yang ditolak oleh Zionis. Sebagai balasannya, Zionis mendatangkan 60.000 imigran memasuki Palestina yang berlangsung 1940-1945. Tahun 1942, Avraham Stern terbunuh oleh pasukan Inggris. Dalam penyerbuan itu ditemukan bukti bahwa dana dan persenjataan organ teror Avraham dipasok oleh Nazi dan kekuatan fasis Italia guna merongrong kekuasaan Inggris di Palestina. Fakta ini semakin terang ketika Zionis melalui IZL dan Avraham gangs balik mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Palestina. Kampanye ini semakin menguat setelah tokoh Zionis Amerika dan Israel mengadakan Konfrensi Biltmore di New York yang menyatakan bahwa Palestina akan menjadi negara persemakmuran Yahudi.

    Pada tahun 1945, Haganah mengorganisir gelombang besar imigran ilegal Yahudi memasuki Palestina. Setahun berikutnya, Liga Arab bertemu di Syria dan mengeluarkan peringatan bagi Inggris dan Amerika untuk memberikan hak bangsa Palestina. Tahun 1947, atas desakan Amerika, Inggris angkat kaki dari Palestina dan PBB mengeluarkan sebuah kebijakan hegemonis untuk merampas tanah Palestina dengan apa yang disebut UN Partition Plan yang menghilangkan 55% lebih wilayah 1,3 juta warga Palestina ketangan 450 ribu orang Israel. Tentu saja kolonilialisme masal yang menguntungkan Israel ini ditentang oleh negara arab.

    Komite politik Liga Arab mempersiapkan 3000 pasukan, 10.000 senjata dan dana 1 juta pounds seiring dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan zionis dan maraknya aksi teror Haganah dan dukungan 250 Juta dollar Yahudi Amerika dan 12 juta dollar bantuan Cekoslvakia.

    Sementara itu di Amerika, Presiden Truman secara diam-diam bertemu pemimpin Zionis Chaim Weizman untuk meminta dukungan berdirinya negara Yahudi 15 Mei 1948. Setelah serangan teror yang didukung Amerika, Cekoslovakia dan Yugoslavia, Israel secara resmi merampas wilayah Palestina dengan secara sepihak mendeklarasikan negaranya pada 1948. Setahun sesudahnya, Amerika memberikan US 100 juta bantuan ekspor untuk Israel (2008: 17).

    Menjelang dua dekade, Israel kembali melancarkan kampanye Negara Modern Yahudi yang melobi PBB dan Amerika Serikat sehingga ia memperoleh dukungan presiden Harry Truman untuk mengusir 750.000 warga palestina dari tanah airnya sendiri sepanjang tahun 1947-1949. Tidak hanya itu, untuk melengkapi kejahatannya di Palestina, Israel melakukan 33 jenis pembantaian dan okupasi serta penghancuran 531 desa dan kota Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan An-Nakba (Bencana) (tt: 12).

    Israel tak berhenti melakukan serangan dan teror untuk mengusir dan menguasai tanah air Palestina, organ teror seperti IZL, Haganah dan Avaraham bersatu dan bermertamorfosis menjadi Angkatan Bersenjata resmi Israel (Israel Defense Force). Hingga serangan terakhir di tahun 1967, Palestina telah kehilangan hampir 70% wilayahnya dan hanya menyisakan jalur Gaza dan Tepi Barat.


    palestine1946-2000

    Kunci gelombang kemenangan Israel dalam mengokupasi Palestina terletak di Washington dengan membangun dan meyakinkan negara imperialis itu akan konsensi politik abadi di Timur Tengah. Israel telah menjadi ujung tombak posisi tawar Amerika di kawasan kaya minyak. Dengan keberadaan Israel, Amerika tidak hanya mampu mengendalikan negara-negara boneka Arab tapi juga mampu mengambil tindakan yang sangat cepat untuk merespon segala kepentingannya di Timur Tengah.

    Dukungan Amerika terhadap Israel semakin menguat ketika beberapa pelaku politik dan kebijakan luar negeri Amerika mendirikan kelompok lobby pro Israel yang bernama The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ditahun 1953 yang merupakan kumpulan dan berbagai blok politisi mulai dari republik, demokrat, independen dan kalangan non partai.

    AIPAC sendiri didirikan oleh Isaiah L. Si Kenen dengan nama asli the American Zionist Committee for Public Affairs. Perubahan nama tersebut menurut Kenen ditujukan untuk memperluas dukungan dan pengikut. Dengan munculnya AIPAC, hubungan mutualisme Tel Aviv-Washington semakin jelas. Bagi Israel sendiri hubungan tersebut semakin menguatkan posisinya tidak hanya untuk melaksanakan politik kolonialismenya di Timur Tengah tapi juga untuk melawan negara-negara arab.

    Penutup

    Tidak ada yang berubah dari cara Israel sejak Zionis itu merampok hak dan tanah air bangsa Palestina. Agresi yang baru lalu juga memiliki motif sama yaitu penjajahan dan deteritorisasi Palestina dari peta dunia. Wajar bila Presiden Iran tidak mengakui Israel sebagai negara karena menjadikan agresi dan perampokan wilayah sebagai modus mendirikan negara dan kedaulatan.

    Israel juga memberikan pelajaran bahwa kejahatan kemanusiaan dalam sisi tertentu diperlukan oleh Amerika dan sekutunya. Dengan demikian, penjajahan dan memerangi martabat kemanusian menjadi absah. Kasus Israel juga berupaya mengaduk-ngaduk logika dan akal sehat kita bahwa penjajah seperti Israel harus didukung dalam mempertahankan tanah jajahannya dari rakyat Palestina. Bahkan perlawanan rakyat Palestina untuk mengembalikan tanah airnya seperti yang pernah dilakukan oleh pejuang kita terhadap Belanda dijungkir balikan sebagai teroris. Jadi semakin jelas siapa master of terror yang sebenarnya.

    Amerika membentengi dan memproduk seluruh kejahatannya di Timur Tengah dan Palestina melalui AIPAC. Dari sepak terjang AIPAC, Amerika melancarkan seluruh perangnya tidak hanya di Palestina, tapi juga Iraq, Afghanistan dan rencana menyerbu Iran. Wajar saja bila, bukan hanya New York Times menyebut AIPAC sebagai organisasi paling berpengaruh dalam warna kebijakan luar negeri Amerika, namun para pegiat HAM dan anti perang di Amerika sampai harus perlu mengorganisir dirinya menentang AIPAC dalam politik luar negeri Amerika.

    Sumber Bacaan

    Mike Berry and Greg Philo, Israel and Palestine, 2006,Pluto Press, pp. 1-4

    John W. Mulhall, CSP, America and the founding of Israel, 1995, Deshon Press, pp.1

    The Ethnic Cleansing of Palestine, by Israeli historian Ilan Pappe.

    Jeremy M Shrap, US Foreign Aid To Israel, 2008, Congressional Research Service.

    http://www.ifamericansknew.org/stats/usaid.html

    Alison Weir, “Should the U.S. End Aid to Israel: Funding Our Decline,” CounterPunch, April 4, 2008.


    Free Palestine and Bring Israel and Its Ally to Criminal Court

    Boycott Israely and Its Ally Product


    ad3bannerboycott1


    boycott


    images_big