[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Catatan Kampanye Bidang HAM Pemilu Legislatif 2009 April 8, 2009

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 10:00 am

Hingar-bingar kampanye pemilu 2009 telah berakhir. Janji dan program telah berserak diseantero negeri guna meyakinkan para pemilih. Hampir semua partai dan caleg memainkan koor yang sama, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga penegakan hukum. Jelas sudah, hampir semua partai dan Caleg yang berlomba-lomba menjadi pemain dan perumus kebijakan mendatang tidak memiliki program yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan negara masa lalu. Kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi keseharian menjadi salah satu picu tenggelamnya persoalan ini. Isu-isu pragmatis dan kepentingan hidup harian lebih menjadi fokus masyarakat yang dimainkan sedemikian rupa oleh para politisi. padahal walaupun cukup sulit menempatkan isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam kampanye pemilu 2009, namun berbagai rentetan yang terkait dengan subtansi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan perbaikan nasib bangsa ini kedepan sebagaimana konon terdapat dalam tujuan pemilu.

Semua persoalan ini bisa ditelusuri antara lain dari beberapa hal seperti atap bocor penegakan hukum yang merapuh dan memicu tumbuhnya jamur impunitas diseluruh dinding nusantara. Dengan dua kerusakan akut ini, maka efek domino kerusakan lain seperti crime of silent yang menerpa para korban dan kampanye masif para pelaku kejahatan dipanggung-panggung menjelang pemilu yang mempersonifikasikan dirinya sebagai messias dan pahlawan semakin tidak bisa dideteksi secara baik oleh masyarakat. Akibatnya, negara bukan hanya semakin tidak memiliki jalan untuk merestorasi strukturnya tapi juga berpotensi terjerembab dalam lingkaran kultur impunitas yang semakin kuat.

Tidak dimilikinya pemahaman yang sama tentang perlunya menyelesaikan kekerasan negara masa lalu sebagai dasar pijakan yang benar dalam membangun masa depan juga menjadi problem tidak tampilnya program ini dalam kampanye. Para caleg bahkan mungkin Capres belum mampu menelusuri hubungan erat antara komitmen menuntaskan masa lalu secara patut, adil dan baik sebagai ukuran keberhasilan membangun masa depan. Masa lalu hanya dikaitkan dengan sejarah yang biarlah berlalu, belum menjadi hikmah dan pelajaran penting sebagai salah satu bekal hidup.

Hampir semua orang baik yang terlibat maupun tidak dengan masa lalu belum memiliki cara pandang yang holistik mengenai pentingnya menyelesaikan problem masa lalu sebagaimana berbagai tokoh pembaharu dan rekonsiliator dunia seperti Nelson Mandela melakukannya. Dalam perkataannya yang terkenal, Mandela memulai penuntasan masa lalu Afrika Selatan yang kini menjadi negara paling maju di Afrika dengan keyakinannya “to forget and forgive we should know what actually happend.”

Kemungkinan yang lain sehingga program penyelesaian kekerasan masa lalu tidak menjadi agenda kampanye pileg 2009 adalah adanya fakta masih dikuasainya panggung-panggung politik oleh elit tentara yang diduga keras belum bahkan menolak untuk bertanggung jawab atas tuduhan kekerasan masa lalu secara adil, baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nama-nama seperti Prabowo di Partai Gerindra, Wiranto di Partai Hanura, Sutiyoso di Partai Indonesia Sejahtera, Hartono di PKPB dan masih banyak lagi semakin mempersempit munculnya ruang kampanye penuntasan kasus kekerasan masa lalu dalam pesta demokrasi 2009.

Jelas tidaklah netral bila seseorang yang dekat atau menjadi kolega dan sekutu para pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM menampilkan konsep soal bagaimana memperlakukan masa lalu. Karena jawabannya tentu saja pasti hanya terfokus pada semata melupakan tanpa memperhatikan suara asli dari para korban. Namun, sayangnya, pihak yang netral sekalipun masih sering belum bisa mendudukan wacana ini dalam posisi yang memadai. Sehingga suara yang terdengar sering lebih dekat dengan upaya melupakan yang melanggengkan kejahatan kebisuan (crime of silent). Bagi jutaan korban kekerasan negara, penyelesaian masa lalu begitu penting untuk tidak saja menegaskan identitas mereka yang selama ini distigma buruk tapi juga berimplikasi pada gerak dan aktifitas kehidupan mereka yang sudah terlanjur didiskriminasi.

Bagi pemerintah, penyelesaian masa lalu yang tepat dan benar diyakini mampu memunculkan virus dan arah bangsa yang salah jalan untuk bisa diperbaiki. Reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam gelombang perubahan 1998 lalu, hanya akan menemui kegagalan seperti yang sekarang terjadi karena ketiadaan komitmen semua pihak dalam menyelesaikan problem kekerasan masa lalu. Yang lebih buruk lagi, ketakutan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini berujung pada menguatnya iklim kekebalan hukum (impunitas) bagi para pelaku dan elit lainnya. Ini tentu saja berbanding terbaik dengan visi penegakan hukum yang profesional. Budaya kebal hukum dan tebang pilih akan terus terjadi selama penyelesaian kekerasan masa lalu dipinggirkan.

Bagi sebuah bangsa, penyelesaian kekerasan masa lalu juga menjadi salah satu ujian penting keberanian dan keberhasilan dalam menghadapi persoalan bangsa yang lain. Pelaksanaan penanganan penyelesaian kasus masa lalu akan menjadi suatu kualifikasi tinggi tersendiri yang akan menjadi modal bagi penyelesaian masalah bangsa lainnya.

Bagi masyarakat, penyelesaian kekerasan masa lalu yang baik dan benar dipercaya tidak saja meluruskan dan memoderasi sejarah Indonesia yang penuh kekerasan, namun juga akan berdampak langsung pada pemberdayaan pemahaman masyarakat dalam menciptakan kultur pemerintahan yang bersih, kredibel dan berwibawa. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kekerasan masa lalu dalam konteks pemilu antara lain menyebabkan masyarakat tidak paham mana caleg atau capres yang tidak memiliki hutang masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya itu, ketidakmengertian masyarakat akan fakta dan karakter sesungguhnya caleg dan capres yang ada karena ditutupi iklan sepihak yang tentu saja manis, membius bahkan menipu menyebabkan bangsa ini dikuasai oleh para despotis yang membungkus dirinya sehingga tanpa cela.

Tanpa konsep yang jelas dalam menangani kekerasan masa lalu seperti yang tidak tampak dalam kampanye pileg, maka penyanderaan terhadap perubahan yang sesungguhnya akan terus berlanjut. Tidak hanya itu, fenomena tersebut juga akan berdampak pada melemahnya subtansi demokrasi karena hanya tampil sebagai mekanisme yang memungkinkan siapapun termasuk penjahat untuk duduk di kursi kekuasaan.

Jika anda ingin perubahan yang sesungguhnya, salah satunya bisa dilihat seberapa jauh orang atau kelompok memiliki dan melaksanakan konsepsi penyelesaian kekerasan masa lalu. Tanpa konsep ini, maka bisa dipastikan, kehadirannya tidak akan memberi arti yang banyak bagi perubahan Indonesia kearah yang lebih balik.

Selamat memilih.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s