[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Soeharto dan ‘Sindrom Kegagalan Negara’ November 13, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:40 am
Tags:

Sebagai tokoh kontroversial, Soeharto diramalkan akan menjadi sebuah nama yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Simpelnya, pihak yang pro selalu datang dari lingkaran kelompok yang tidak hanya dekat, bergantung dan diuntungkan dengan keberadaan fisik, nama atau pengaruhnya. Sedangkan pihak yang kontra adalah kelompok yang umumnya menjadi korban kekejian pemerintahan Orde Baru.

Namun diantara dua kelompok tersebut juga terdapat elit atau kelompok-kelompok yang berharap nama Soeharto dapat disulap menjadi tambahan-tambahan keuntungan politik, seperti apa yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu yang menyandingkan diktator tersebut dengan para pahlawan dan guru bangsa. Parahnya, hingga hari ini, tidak ada koreksi dan rasa malu sedikitpun dari PKS atas sikapnya yang mempahlawankan Soeharto, padahal badan resmi yang menyeleksi pengangkatan pahlawan di Departemen Sosial sudah menyatakan Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan karena tidak memiliki rekam jejak akademik yang jelas.

Kontroversi Soeharto selalu berulang, beberapa tahun lalu, pernah terdapat dua isu yang menjadi soroton luas masyarakat. Yang pertama adalah kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso untuk yang ketiga kalinya pada Jum’at lalu. Dan yang kedua dirawatnya mantan penguasa orde baru untuk yang kesekian kalinya pasca pengumuman akan dilanjutkan kasus Soeharto oleh Jaksa Agung beberapa waktu lalu.

Yang cukup menarik dua peristiwa ini ditindak lanjuti oleh sikap yang saling bertolak belakang terutama bila di lihat dari aspek penegakan hukum. Khusus untuk dalang pembunuh bos Asaba tersebut semua jajaran aparat keamanan terutama Polri langsung mengkoordinasi seluruh Polda se-Indonesia bahkan membuat red notice untuk Interpol guna menangkap Gunawan. Selain itu, Polri juga menyidik secara serius pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian luar biasa orang yang pernah mejadi kepercayaan korbannya itu.

Lalu lain lagi dengan apa yang dialami oleh Soeharto, setelah beberapa kali muncul komentar para pejabat soal perlunya memberi dispensasi atas tunggakan kasusnya karena alasan kemanusiaan dan sakitnya Soeharto, pemerintah akhirnya berencana mengampuni kesalahan Soeharto lewat berbagai cara penyelesaiaan yang paling mungkin dilakukan (KCM,10/5/06). Tidak hanya itu Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) juga ikut menggelar pertemuan soal Tap MPR XI/1998 yang mengamanatkan pemerintah untuk memberantas KKN secara tegas termasuk kepada Soeharto dan para kroninya.

Dua langkah yang sangat bertolak belakang ini uniknya memiliki satu kesan yang sama terhadap persoalan penegakan hukum di Indonesia yakni pencitraan yang semakin menguatkan bahwa penegakan hukum tidak saja tidak pernah mendapat tempat yang baik dalam praktek keseharian cara bernegara kita tapi juga praktek-praktek tersebut jelas sedang menjerumuskan penegakan hukum ke dalam lubang pembusukan. ‘kehebatan’ Gunawan menembus penjara paling ketat di Indonesia dan beramai-ramainya elit politik, pejabat dan pemerintah yang berupaya melemahkan hukum dalam menghadapi penguasa orde baru tersebut telah menjadi aroma yang kuat terjadinya pembusukan hukum di negeri ini.

Syndrome Kegagalan Negara

Dalam kasus Soeharto dan Gunawan Santoso, masyarakat dan para korban adalah pihak yang paling dirugikan dari ketidakberayaan Negara menghadirkan kepastian hukum. Hukum yang seperti ini telah membiaskan pencapaian keadilan sehingga tidak jelas lagi bagaimana Negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban dan sejauh mana keadilan dilaksanakan secara konsisten dapat dipenuhi.

Sulit rasanya kita melancarkan argumen yang menjadikan keadilan sebagai dasar pijakannya ditengah kepungan sekelompok elit birokrasi, politisi dan pejabat Negara yang kurang memahami seberapa penting kita perlu menjunjung tinggi keadilan. Mungkin mendapatkan keadilan bukan menjadi prioritas bagi sekelompok elit dan pejabat. Tapi pasti, keadilan telah menjadi satu keajaiban yang selalu ditunggu oleh para korban dan masyarakat di lapisan bawah.

Dalam soal ini, Negara nyatanya bukan hanya telah mengulangi kegagalannya menjalankan kewajibannya untuk menegakan hukum tapi Negara juga telah terjebak dalam sebuah sindroma berkepanjangan untuk memahami dan memenuhi hak masyarakat terutama para korban dalam mewujudkan keadilan. Sindroma ini telah melengkapi kegagalan Negara pada dimensi lain dimana sebagai pelayan masyarakat, Negara mentransformasi diri menjadi sumber arogansi dan penyimpangan yang di satu sisi misalnya tak mampu mencegah kelangkaan BBM padahal di sisi lain Indonesia merupakan salah satu Negara produsen minyak terbesar didunia. Begitu juga dengan kelangkaan pupuk dan kasus-kasus kegagalan redistribusi hak publik lainnya termasuk pemenuhan keadilan masyarakat di penjuru negeri.

Dengan serangkaian kegagalan itu tidaklah mengherankan bila dalam kasus Soeharto seruan untuk mengampuni dan mempahlawankan lebih banyak di suarakan oleh banyak elit, hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh: pertama, ketidakmampuan banyak pihak termasuk pemerintah untuk memahami penderitaan masyarakat korban kezaliman rezim orde baru yang hingga kini masih mendamba keadilan. Selain dikenal sebagai masyarakat dan pemerintahan yang reaktif terhadap masalah-masalah tertentu, pemerintah dan masyarakat Indonesia ternyata juga paling mudah lupa terhadap hal-hal tertentu apalagi terhadap hal-hal yang membutuhkan konsistensi dan komitmen termasuk program memerangi ketidakadilan.

Prilaku ini persis apa yang di sebut oleh Bertrand Russell sebagai ‘Kejahatan Kebisuan’ dimana masyarakat dan Negara menjadi pelaku ketiga yang melengkapi kesempurnaan dari sebuah kejahatan yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, terkait dengan hal tersebut, Negara juga telah memberi andil terhadap persepsi lemahnya hukum hingga sebagian kelompok elit termasuk pejabat (mungkin juga para kroni) menggunakan kasus Soeharto sebagai kampanye melawan penegakan hukum dan pelanggengan impunity. Ketiga pemerintah memang selalu mencari jalan aman dari persoalan masa lalu baik korupsi maupun pelanggaran HAM. Hal ini juga terlihat dari di gantungkannya status 42 calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tugasnya jelas berupaya menyelesaiakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi.

Keempat, hukum memang sengaja dilumpuhkan agar kebijakan yang menguatkan impunitas seseorang menjadi yurisprudensi tak tertulis bagi para tersangka yang mantan pejabat hingga hukum tak bisa menjamah seorang birokrat yang sudah pensiun dan dianggap berjasa bagi negara sementara ia juga memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan kriminal dan penyimpangan lainnya.

Upaya untuk melumpuhkan hukum terus terjadi baik secara diam-diam seperti dengan membiarkan terjadinya system hukum yang menyebabkan berkali-kali kaburnya terpidana Gunawan Santosa maupun secara terbuka dengan membebaskan beberapa pelaku korupsi dan pelanggar HAM termasuk kasus Soeharto

Dua kasus ini sekali lagi telah menjadi hantaman keras untuk kesekian kalinya bagi dunia penegakan hukum Indonesia yang sejak lama memang menjadi bulan-bulanan tindakan penyimpangan aparat, elit birokrasi dan para pejabat karena alasan-alasan non-hukum. Bila penyimpangan-penyimpangan ini terus terjadi bukan tak mungkin wajah hukum yang sudah rusak parah ini segera membusuk dan memicu kehancuran yang lebih besar lagi seraya semakin menegaskan bahwa Negara memang sedang mengidap sebuah syndrome kegagalan yang tak pernah bias disembuhkan.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya kita mengingat kembali pernyataan Pionir hak asasi Indonesia HJC Princen ketika ia membela ratusan ribu tahanan pulau Buru yang dulu mendukung penangkapan dan penahanan pemerintah orde lama atas dirinya:

“aku melihat masa lampau, karena aku melihat masa depan. Seorang korban di masa lalu tahu apa artinya korban bila ia tak ingin melihat korban jatuh lagi di masa lain”.

Jakarta, 11 Mei 2006

Ahmad Hambali

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s