[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

MENGGAGAS JALAN BAGI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA November 12, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:16 am
Tags:

Pengantar
Dibeberapa negara yang kondisi HAM nya sangat buruk pada gilirannya telah memberikan dampak serius bagi integritas kedaulatan sebuah negara. Keterikatan negara tersebut dalam mekanisme pergaulan internasional membuat ukuran-ukuran penilaian universal HAM menjadi aturan yang mengikat dan harus ditaati (imperative). Jawaban dari persoalan tersebut adalah pilihan tunggal untuk menerapkan perlindungan dan penegakan HAM yang sebaik mungkin bagi setiap warga negara.

Sebagai salah satu negara yang memiliki problem HAM yang cukup serius, posisi peradaban masyarakat dan kedaulatan Indonesia dalam pergaulan internasional berada pada titik kritis. Ketidak jelasan pertanggungjawaban kejahatan terhadap martabat manusia di Indonesia tidak saja telah memperburuk budaya penegakan hukum dan moral politik negeri berpenduduk 200 juta lebih ini tapi juga menyuburkan peneladanan kekebalan hukum (impunity) pelaku kejahatan dan budaya kekerasan yang kini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, tidak bisa tidak, bersamaan dengan sektor lainnya, upaya penegakan HAM harus menjadi agenda nasional pemerintahan kedepan. Pengabaian atas program ini tidak hanya akan semakin mewariskan kerumitan persoalan bangsa tapi juga menggerogoti kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Untuk itu perlu kiranya pemerintahan Indonesia untuk mencoba mengadopsi penyelesaiaan beberapa negara yang pernah memiliki problem serupa secara cermat, tepat dan sungguh-sungguh. Walaupun tetap memiliki kekurangan disana-sini, cara Afrika Selatan1 menghadapi persoalan yang sama telah menjadi contoh yang cukup baik untuk diterapkan sebagian model penyelesaiaannya.1

Kondisi Perlindungan dan
Penegakan HAM di Indonesia
Tidak dapat dibantah, Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki problem perlindungan dan penegakan HAM yang cukup buruk. Catatan kelam tersebut diawali oleh tindak kejahatan sistematis negara terhadap pengikut, simpatisan dan orang yang dituduh PKI 41 tahun silam.

Pendekatan kekerasan dan merendahkan martabat manusia dipilih sebagai jalan satu-satunya orde baru Soeharto untuk mengatasi konflik politik pada waktu itu. Praktek itulah kemudian yang selalu menjadi teladan dan pilihan satu-satunya pemerintahan Soeharto dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Identifikasi pemerintahan orde baru terhadap stabilitas negara hingga saat ini telah menghasilkan laut darah manusia tak berdosa yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Parahnya, sejarah hitam tersebut tidak pernah dan tidak ada yang berani untuk mengambil inisiatif menjelaskan kepada masyarakat terutama masyarakat korban. Pun ketika Soeharto, sudah tidak bercokol disingasananya.

Bagi Soeharto dan pelaku kejahatan HAM lainnya membangun sebuah negeri pasti memerlukan pengorbanan. Namun pengorbanan yang dimaksud ternyata telah menciptakan korban yang tidak terperikan. Satu jutaan lebih korban tewas pada peristiwa 65 (1965-1966)2, 100.000 orang jiwa tewas pada masa DOM Papua (1963-1987)3, 200.000 orang di Timtim (1975-1999)4,10.000 orang tewas akibat penembakan misterius (1983-1986)5, 1000 orang tewas pada pemaksaan politik ideologi Pancasila (1978-1989)6, 1321 tewas pada DOM Aceh (1989-1998)7,16 orang di 27 Juli 19978, 528 orang diculik9, 2000-an orang tewas pada kasus kerusuhan sistematis Mei, Trisakti, Semanggi I dan II10 dan banyak lagi.

Jutaan orang tewas demi sebuah ambisi kekuasaan bukanlah pengorbanan, model pembangunan seperti itu adalah sebuah gerakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia di dunia. Seperti kejahatan yang pernah dilakukan oleh rezim kanibal lainnya diseluruh dunia demi dan atas nama pembangunan. Tidak ada cara lain bagi rezim yang seperti ini selain harus mempertanggungjawabkan baik secara hukum, sosial, politik dan kemanusiaan.

Upaya masyarakat, korban dan organisasi hak asasi untuk mendorong pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran HAM jelas tidak akan pernah maksimal. Walaupun beberapa kasus kejahatan tersebut dipaksa diselesaikan oleh desakan internasional. Tapi para pelaku kejahatan berkolaborasi dengan birokrasi sipil rezim lama serta politisi egois untuk membendung pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Akibatnya jeritan para korban yang semakin lantang terdengar menyertai kerusakan tatanan dan filosofi hukum berdampak pada semakin rumitnya upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, budaya, hukum dan politik nasional.

Semua memang mendambakan masa depan Indonesia yang lebih baik, tapi cita-cita tersebut hanya menjadi utopia atau bahkan menjelma menjadi problem baru yang lebih menakutkan bila penanganannya tidak tepat dan berhasil. Beberapa pihak mencoba mencari keuntungan sesaat dengan mengemukakan pandangan bahwa menghadapi berbagai peristiwa kekerasan masa lalu, Indonesia hanya membutuhkan rekonsiliasi saja. Semua upaya untuk berkompromi dengan riil politik dengan mengusulkan komisi yang bertugas memaparkan kebenaran demi rekonsiliasi yang sesungguhnya disabotase kembali oleh komplotan pelaku kejahatan HAM.

Penegakan HAM
Menuju Rekonsiliasi Nasional
Di hampir seluruh belahan dunia, negara-negara yang memiliki problem HAM masa lalu memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga penyelesaian pelanggaran HAM11 yang pada intinya menetapkan alur seperti yang dinyatakan Mandela “No reconciliation without truth”.11

Sejak 1970-an tidak kurang dari 25 negara telah membentuk komisi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang hasil dari kerja tersebut diperoleh secara positif oleh masing-masing Negara yaitu antara lain:
a) Perbaikan birokrasi dan system peradilan di Afrika Selatan, Chlie, elsavador dan
Uganda.
b) Perbaikan struktur militer dan polisi termasuk intelejen di 4 negara tersebut di
atas ditambah Chad dan Guatemala.
c) Reformasi system politik di Uganda, Afrika Selatan.
d)Penerapan HAM dalam budaya di Argentina, Chile, Uganda dan Afrika Selatan
e) Sterilisasi birokrasi dari pelaku pelanggaran HAM lewat hukum di Argentina,
elsavador, Uganda, Afrika Selatan, Guatemala dan Chad
f) Tercapainya target menuju rekonsiliasi antar masyarakat di Chile, Elsavador dan
Afrika Selatan
g) Rekomendasi penyelidikan di Argentina, guatemala, Afrika Selatan, Chile, dan
Elsavador.
h) Pengakuan dan pemaafan kepada korban di Guatemala, Afrika Selatan, Chad,
Elsavador dan Chile.
i) Memberikan kompensasi materi di Afrika Selatan, Chili, Elsavador, dan
Guatemala.12

Sayangnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang sudah disyahkan DPR dan masih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi impunity dimana beberapa pasalnya sama sekali menyimpang dari kerangka puluhan komisi kebenaran yang sudah dibentuk13 akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sama sekali non legal.

Tuntutan pertanggungjawaban yang disuarakan oleh korban pada dasarnya adalah agar trauma tidak terulang dan adanya jaminan kepastian terhadap tidak digunakannya kembali pendekatan kekerasan kepada meraka, keturunan mereka dan masyarakat lainnya. Dengan begitu, para korban telah mempercayakan kepada para elit politik untuk membuat political tactic dalam mengeleminasi secara sistematik kekuatan politik impunitas para pelaku kejahatan HAM. Atau mungkin tuntutan tersebut ditujukan pada pilihan moderat seperti apa yang di usulkan Aryeh Neier dengan berkonsentrasi pada aspek perlunya penjelasan terhadap setiap penderitaan korban dan tindak-tanduk aparat.14

Beberapa kasus kekerasan, teror dan pemboman yang masih terjadi seperti di Aceh, Papua, Poso dan daerah lain ditengarai sangat berkaitan dengan tidak pernah diselesaikannya kasus-kasus kekerasan masa lalu. Dilihat dari keberhasilan pengalaman negara lain menuntaskan masa lalu aspek yang juga cukup penting adalah menciptakan aparat birokrasi dan militer yang profesional. Keterlibatan negara dalam konflik-konflik di Indonesia salah satunya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tidak pernah terungkapnya kasus-kasus kekerasan.15

Kegagalan pemerintah menangani kasus-kasus masa lalu dan berbagai persoalan dengan pendekatan kekerasan juga merupakan cermin dari benang kusut persoalan kemanusiaan dan kuatnya politik impunity di Indonesia. Indonesia kian hari kian mempopulerkan budaya kekerasan ditengah contoh kekerasan yang memang sudah sejak lama diteladani oleh masyarakat. Sementara di Afrika Selatan dan beberapa negara yang baru saja diterpa krisis kemanusiaan kini semakin mengukuhkan jati dirinya menjadi negara yang semakin tidak toleran dengan penggunaan kekerasan.

Usulan dan Rekomendasi
Tidak dipungkiri banyak persoalan yang amat rumit untuk menangani bangsa Ini. Di bidang hak asasi, pemerintahan kedepan, seperti persoalan lain, juga mewarisi busuknya problem HAM masa lalu. Untuk hal ini ada beberapa hal yang menjadi garis besar kebijakan yang harus diambil pemerintah yang perlu dorongan serius dari Komnas HAM yaitu:
o Memperbaiki seluruh mekanisme penyelesaian pertanggungjawaban HAM yang terletak pada mekanisme KKR dan pengadilan HAM.
o Berkait dengan pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi menumbuhkan momentum untuk memperbaiki seluruh subtansi regulasi KKR harus mengalami perbaikan yang amat mendasar termasuk menyiapkanya untuk DPR berikutnya dengan melibatkan masyarakat, aktivis, para ahli HAM dan para korban.
o Merumuskan system, subtansi dan mekanisme peradilan HAM yang efektif di semua institusi Negara terkait seperti Komnas HAM, Kejaksaan, DPR RI dan Pengadilan HAM.
o Perbaikan subtansi dan mekanisme pengadilan HAM dengan mengadaptasi subtansi pengadilan HAM internasional.
o Membuat kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga terkait dalam melaksanakan 4 konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia .16
o Meratifikasi beberapa konvensi internasional terutama yang berkait dengan penyelenggaran perlindungan dan penegakan HAM untuk menopang dan memperluas kerjasama serta pergaulan dalam melapangkan jalan perbaikan bangsa Indonesia.
o Mencabut dan merevisi semua kebijakan dan pendekatan kekerasan untuk menyelesaiakan seluruh masalah nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan masalah masyarakat lainnya.
o Menuntaskan pelaksanaan reformasi struktur dan kultur TNI/Polri, jajaran intelijen termasuk konsep hankam dan teritorial yang tidak menjadikan rakyat, demonstrasi dan dinamika sosial politik masyarakat sebagai ancaman termasuk pelatihan profesionalisme aparat dan lain sebagainya.
o Merumuskan beberapa peraturan dan kebijakan pada seluruh departemen terkait yang berfungsi menanamkan penghargaan, penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan warga Negara termasuk dalam upayanya menjauhkan masyarakat dari budaya penggunaan kekerasan.

Khusus untuk kerja-kerja Komnas HAM ke depan, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

o Meningkatkan peran, fungsi dan struktur Komnas HAM dengan basis memperkuat wewenang penyelidikan serta pemantauan pelaksanaan HAM. Hal ini penting tidak saja untuk membedakan Komnas HAM sebagai auxalaries agency yang berjuang bagi isu HAM di tingkat Negara berbeda dengan lembaga-lembaga HAM non Negara (NGO) tapi juga bagi proses rekonsiliasi nasional berbasis pengungkapan kebenaran untuk proses kemajuan dan kemandirian bangsa.
o Menciptakan kerjasama pendidikan dan penanaman nilai-nilai HAM kritis dimasyarakat dengan institusi pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga budaya, lembaga politik serta komunitas strategis lainnya untuk membentuk sebuah kurikulum pendidikan nasional tentang penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM sejak dini.
o Menciptakan kerjasama sosialisasi sistemik nilai-nilai HAM dalam konteks keindonesiaan melalui perumusan dan penggalian subtansi HAM pada tataran lokal dan tradisional diseluruh daerah di Indonesia guna menghilangkan dikotomi dan keterasingan masyarakat akan isu-isu HAM yang pada gilirannya akan berdampak pada dukungan gerakan HAM di Indonesia.
o Memperkuat posisi politik Komnas HAM sebagai institusi strategis promosi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia termasuk pada tataran legal dan ketatanegaraan agar tercipta kepastian, kesetaraan dan pencapaian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
o Mengefektifkan struktur dan birokrasi Komnas HAM agar mampu mendukung kerja-kerja strategis Komnas berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabiltas publik dan lain sebagainya.

Jakarta, 10 Januari 2007

Footnote:
1 Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Afrika Selatan, secara definitif bukan berangkat an sich dari penyalahgunaan kekuasaan rezim yang berkuasa tapi didasarkan oleh aklamasi politik rezim de clerk untuk menerapkan prinsip rasialisme dalam kehidupan sosial politik rakyat Afrika Selatan. Maka dari itu, latar belakang yang berbeda ini jelas memberikan pengaruh bagi suatu model yang akan diambil misalnya oleh Indonesia yang secara praktis rezim orde baru memang menyalahgunakan otoritas politiknya dengan merancang suatu system bernegara yang sangat represif. Dengan demikian upaya untuk mengarahkan model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dengan cara pure Afrika Selatan saja adalah langkah yang dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan beberapa pelaku dan penganut impunitisme mensabotase UU KKR yang sudah di syahkan DPR untuk menekankan rekonsiliasinya saja antara lain dengan menghilangkan kata Komisi Kebenaran dalam penyebutan UU tersebut nantinya.
2 Richard Tanter, Intelligence Agencies and Third World Militarization: A case Study of Indonesia, Dept. of Politics Faculty of Economic and Politics Monash University 1991, P. 26, 134.
3 perkiraan ELSHAM papua
4 Tanter
5 Tanter
6 Laporan Riset Kejahatan Kemanusian di Indonesia LPHAM
7 Laporan Koalisi NGO HAM Aceh
8 Laporan Komnas HAM
9 Laporan KontraS
10 Laporan TGPF
11 “Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran”. Rekonsiliasi Afrika Selatan adalah rekomendasi dari sebuah proses pengungkapan yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk 2 kali untuk menyelidiki kejahatan apartheid

12 “Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Jalan Pintas Hindari Keadilan dan Kejujuran Sejarah”, Lampiran V, KontraS, Jakarta, Oktober 2003
13 kecendrungan tersebut antara lain terlihat pada a) kerangka UU KKR lebih didominasi oleh semangat rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran yang jelas sehingga didalamnya tidak terdapat kejelasan soal siapa korban, pelaku dan bagaimana sebuah peristiwa pelanggaran HAM dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. b) usulan Fraksi TNI/Polri yang menghilangkan kata Komisi kebenaran pada UU KKR. Selain mencerminkan adanya pelanggengan impunity juga karena rendahnya pemahaman HAM dan komitmen menyelesaikan permasalahan bangsa secara total.

14 Aryeh neier, What should be done about the guilty?. Dalam Jurnal HAM “Dignitas” ELSAM Vo. I No.I, 2003
15 Ditemukannya keterlibatan beberapa petinggi militer (Wiranto, Jaja Suparman, Suadi Marasabesy) dalam kerusuhan Ambon 1999 lalu seperti yang dinyatakan oleh Sosiolog asal Maluku Thamrin Amal Tomagola dan dokumen Depdagri untuk membunuh Theys Hiyo Eluay merupakan sedikit fakta yang terungkap dari kejahatan negara yang teroganisir.

16 Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, konvensi anak, konvensi anti diskriminasi dan konvensi perempuan.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s