[Ahmad Hambali Site]

Begitu mereka ada, dunia menjadi tidak sederhana. Setiap kenikmatan menjadi hambar tanpa keikutsertaan mereka. Bagiku, kenikmatan dunia hanya ada, jika mereka juga menikmatinya. Inilah dunia kami, Dunia, dimana tangis, tawa dan bahagia berjalan beriringan

Wacana Sesat Dalam Kasus Orang hilang November 11, 2008

Filed under: Catatan — ahmadineia @ 6:59 am
Tags:


Ditengah iklim impunitas yang amat kuat disemua lini kehidupan bernegara, DPR RI, beberapa waktu lalu mempublikasikan keberadaan pansus (panitia khusus) orang hilang (penculikan) dengan agenda terdekatnya adalah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah jenderal yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut mulai dari Wiranto, Prabowo, Muchdi PR hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentu saja seperti biasa para jenderal yang sebagian besar sedang asik mempromosikan diri sebagai figur yang tepat untuk dipilih sebagai presiden dalam pemilu 2009 nanti, sangat terganggu dengan ulah DPR RI ini. Berbagai penolakan baik secara halus hingga jelas dilontarkan pihak-pihak tersebut yang pada akhirnya rangkaian respon tersebut menggumpal diseret dalam pusaran politik dan persoalan jegal menjegal diantara berbagai kekuatan politik yang sedang berkompetisi pada pemilu mendatang.

Tidak cukup hanya para jenderal dan pihak-pihak disekelilingnya, reaksi serupa juga datang dari jajaran pemerintah dan internal DPR dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang merespon keberadaan pansus yang diketuai politisi PDIP tersebut. Namun dari semua reaksi yang muncul dan terekspos dimasyarakat jelas tidak memberikan argumen yang produktif bagi dipertanggungjawabkannya kasus pelanggaran HAM terutama dalam kasus orang hilang.

Bahkan rangkaian rekasi tersebut cenderung memperburuk penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang dan bertendensi menyesatkan public tentang bagaimana seharusnya kasus semacam orang hilang dipertanggungjawabkan oleh negara.

Harus diakui bahwa sejarah pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia tidak pernah datang dari kesadaran dan akal sehat pemerintah sebagai kebijakan yang terkonsep. Hampir semua penanganan pertanggungjawaban pelanggaran HAM selalu terkait dengan berbagai tekanan, desakan bahkan kompromi dari komunitas tertentu baik lokal maupun internasional.

Kasus pelanggaran HAM Timor-Timur 1999 merupakan salah satu bukti kuatnya tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan berbagai kejahatan yang terjadi dalam kasus tersebut. Kasus lainnya adalah pelanggaran HAM tanjung Priok yang keberhasilan penempatan pertanggungjawaban dalam skema pengadilan HAM lebih disebabkan oleh strategi advokasi yang membonceng dan mensiasati instrument pengungkapan pelanggaran HAM Timor-Timur. Begitu juga dengan kasus Wasior yang sempat diadili di Pengadilan HAM ad hoc Makassar yang keberadaan pengadilannya juga merupakan hasil tekanan internasional.

Karena basis tekanan itulah maka, pelaksanaannya secara subtansial tidak pernah dilakukan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tidak terdapatnya pelaku di tiga kasus tersebut yang tersentuh hukum baik sejak awal maupun dengan pembebasan dalam setiap tingkat pengadilan.

Setelah hasil buruk penyelesaian tiga kasus tersebut, hampir seluruh pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM sesudahnya selalu terbentur tembok impunitas yang kuat baik di Kejaksaan Agung dalam kasus orang hilang, Talangsari, di DPR seperti pada kasus Trisaskti, Semanggi I dan II, institusi militer yang menolak pemanggilan para jenderal maupun institusi pemerintah lainnya.

Dengan demikian hampir dipastikan amat mustahil terjadi proses take for granted dari pemerintah dalam mengambil inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM secara serius dan mandiri, kesemuanya selalu berhubungan dengan tekanan. Bahkan bagi lembaga negara seperti BIN sendiri perlu menggunakan pihak luar negeri dalam hal ini Kongres AS untuk menghadang proses hukum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Dari gambaran fakta tersebut jelas sangat mudah dan lebih dekat terutama bagi para pelaku untuk menuduh pansus DPR yang dalam kerjanya membawa sejumlah agenda politik menjelang Pemilu 2009. Fenomena ini membuat para pihak yang terlibat semakin mudah mendeligitimasi keberadaan pansus tersebut. Posisi penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang terus dipojokkan dan disesatkan dengan berbagai pernyataan pemerintah dan DPR. Paling tidak terdapat empat penyesatan bagi public dalam kasus orang hilang, yaitu:

1.      Kasus Orang hilang Sudah Selesai Secara Hukum

Agaknya perlu diperhatikan bahwa kasus orang hilang merupakan kasus pelanggaran Ham berat. Ia bukan kasus pidana biasa, pidana militer apalagi direduksi menjadi hanya kasus yang selesai dengan sanksi internal disiplin militer seperti pemecatan, skorsing anggota TNI dan sejenisnya. Dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM tersebut, pemecatan Prabowo dan Muchdi PR serta diadilinya Tim Mawar Kopassus tentu saja bukan bagian dari konsep penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dimaksud.

Secara teknis hukum HAM, kasus orang hilang tentu saja belum pernah ditangani secara benar. Itu artinya demi dan atas nama hukum adalah sesat dan menyesatkan bila pemerintah atau siapapun  menyebut bahwa kasus orang hilang secara hukum sudah selesai. Kasus orang hilang baru bisa dianggap telah ditangani pada tahap penyidikan yaitu yang dilakukan oleh Komnas HAM sesuai mandate Pasal 18 UU No.26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

Alangkah naifnya bila terdapat pihak termasuk Kejaksaan Agung yang notabene menjadi bagian dari sistem peradilan pidana HAM dengan posisi penyidik kasus HAM dan belum pernah menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dalam kasus orang hilang menyatakan kasus itu telah selesai. Kenaifan sikap Jaksa Agung ini sesungguhnya hanyalah kulit luar yang mewakili kuatnya kultur impunitas dalam tubuh Kejaksaan Agung yang memberi andil terhindarnya pencapaian keadilan dan penyelesaian pertanggungjawaban pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

2.      Pengungkapan Kasus akan terhadang asas Ne bis in Idem

Dengan merujuk pada poin pertama tadi maka sudah cukup jelas dalam penyelesaian pertanggungjawaban kasus orang hilang tidak melanggar ketentuan ne bis in idem. Pencopotan Prabowo dan Muchdi PR yang merupakan sanksi disiplin sesungguhnya harus ditindaklanjuti oleh tuntutan pertanggungjawaban dengan mekanisme HAM sesuai dengan kualifikasi kasus orang hilang itu sendiri.

Begitu juga dengan pengadilan terhadap Tim Mawar Kopassus yang notabene hanya bawahan yang cenderung dikobarkan, proses penuntutan pertanggungjawabnnya hanya terfokus sebagai saksi dan tidak boleh menyeret kembali para anggota tim yang sudah dihukum tadi untuk menjadi tersangka. Ini artinya asas ne bis in idem hanya bisa berlaku bagi pelaku yang sudah dihukum tapi tidak berlaku bagi para atasan yang tidak pernah tersentuh proses pengadilan. Bahkan dalam konteks pemenuhan keadilan dalam prinsip universal, asas ne bis in idem dianggap tidak berlaku bila pengadilan domestic tidak menunjukan kemauan (unwilling) dan kemampuan (unable) dalam memproses pelaku secara hukum.

3.      Bangsa Indonesia Harus Melupakan Masa Lalu Untuk Menuju Masa Depan

Tidak terdapat makna yang signifikan dari berbagai bentuk pernyataan sesat diatas kecuali bangsa ini secara buta digirng untuk menjadi bangsa pelupa dan pemaaf belaka. Padahal untuk melupakan masa lalu yang kelam dan meninggalkan banyak korban, public khususnya para korban setidaknya harus mengetahui secara benar apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dimasa lalu. Tidak ada pemaafan tanpa pengungkapan kebenaran. Tidak ada kemajuan yang hakiki dengan menolak bertanggungjawab, mengubur masa lalu dengan meninggalkan penderitaan dan kepedihan korban yang tak pernah usai.

Membangun masa depan tentu saja amat semu bila beralaskan ribuan bahkan jutaan korban nyawa manusia yang tak ernah terjawab mengapa mereka harus dikorbankan. Tidak ada Afrika Selatan yang modern hari ini tanpa komitmen Mandela untuk membuka pertanggungjawaban kejahatan apartheid dinegara  itu. Juga hanya omong kosong Spanyol dan Yunani sebagai negara besar eropa tanpa reformasi terarah dalam mengevaluasi akibat kekerasan militer dinegara itu.

Dengan tiga cermin tersebut, kemungkinan besar terjadinya longkaran setan persoalan bangsa yang tak kunjung selesai disebabkan tidak ada satupun elit dan pemerintahan yang dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan yang berani memulai menyelesaiakan masa lalu yang amat sangat kelam. Bisa jadi keterpurukan bangsa ini sejak awal salah satunya telah dimulai dengan sikap para pelaku yang tak kesatria, bersembunyi dan lari dari tanggungjawab dan berlindung ditembok-tembok impunitas yang berdiri kokoh dinegeri ini.

4.      DPR Tidak Lagi Berperan Dalam Kasus Pelanggaran HAM

Tidak bisa dielakan lagi bahwa pelekatan fungsi politik DPR dalam rangkaian hukum pertanggungjawaban pelanggaran HAM merupakan bagian dari rantai impunitas yang terinstitusionalisasi dalam lembaga negara. Sesungguhnya sejak awal DPR seharusnya tidak boleh dilibatkan dalam proses hukum pertanggungjawaban kasus-kasus HAM. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menegaskan penafsiran pencegahan peran politik DPR dalam kasus HAM sudah tepat. Monopoli penafsiran bahwa DPR berhak menentukan proses hukum penyelidikan kasus pelanggaran HAM bukan saja merupakan intervensi bagi konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tapi juga memberikan kontribusi besar bagi menguatnya kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM.

Tidak seperti isu lainnya, Isu pertanggungjawaban pelanggaran HAM selalu terkepung oleh politik impunitas, komitmen yang rendah, disinformasi publik tentang HAM dan berbagai jerat keterpurukan bangsa yang secara sadar terus menerus diciptakan. Padahal bisa jadi ujian pemerintah untuk memulai proses pertanggungjawaban pelanggaran HAM dengan baik dan benar akan menjadi bekal berharga bagi pemecahan problem bangsa yang karut marut. Terbukti semakin upaya penuntasan pertanggungjawaban pelanggaran HAM dijauhi, ditutup-tutupi dan dihalangi, maka yang terjadi semakin ruwet juga persoalan bangsa yang dihadapi.

Ahmad Hambali

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s